Tag: lumpur lapindo

Warga Peringati 12 Tahun Semburan Lumpur Lapindo

Porong, 29 Mei 2018 – Pagi sekitar jam delapan (29/5) terasa terik di atas tanggul lumpur Lapindo. Musim kemarau sudah dirasakan sejak akhir April. Hujan tak lagi ada. Panas terik disertai bau menyengat lumpur ditengah suasana bulan ramadhan tak menyurutkan puluhan warga korban Lapindo dari berbagai wilayah untuk memperingati 12 tahun tragedi semburan ini. Untuk diketahui, pada 29 Mei 2006 lumpur Lapindo untuk pertama kalinya diketahui menyembur. Ia menjadi bencana yang luar biasa menghancurkan saat dampaknya tak ditangani dengan baik. Desa-desa terdekat dengan semburan merasakan ganasnya lumpur. Rumah, sawah, pabrik-pabrik, dan sekolah terkubur lumpur. Hingga hari ini, semburan lumpur masih terus berlangsung.

Pengurus negara masih dipandang tak menangani lumpur Lapindo dengan baik hingga kini. Penyelesaian dampak lumpur dengan hanya memberikan ganti kerugian tanah dan bangunan milik warga berujung pada tak terpulihkannya hak-hak warga korban. Lumpur Lapindo membuat kerusakan lingkungan bagi wilayah sekitarnya. Tanah, sungai, kolam, tambak, dan sumur-sumur warga tidak bisa lagi digunakan seperti sebelumnya. Berbagai jenis logam berat ditemukan oleh banyak penelitian. Udara juga tak kalah buruknya. Akibatnya kesehatan warga menurun. Redaksi Kanal merekam beberapa temuan peneliti dan lembaga: kandungan logam berat Pb, Cr, Cd, Arsen dan Hg ditemukan tinggi oleh DR Ir Dwi Andreas Santosa(Antara 14 Desember 2016). Timbal(Pb) dan Kadmium (Cd) jauh melebihi ambang batas aman bagi lingkungan dan manusia (Walhi Jatim, 2008). Tarzan Purnomo 92014) menemukan Cd di air >0.01 ppm, Pb >0.03 ppm. Cadmium dalam tubuh ikan 0.037- 1.542 ppm dan Timbal 0.179-1.367 ppm (>0.008 ppm). Ditemukan 8 jenis logam berat di lumpur Lapindo: tembaga (Cu), besi (Fe), mangan (Mn), kobalt (Co), seng(Zn), kadmium (Cd), molibdenum (Mo) dan boron(Bo) oleh Dagdag, dkk (2015).

Pada lima tahun awal periode semburan, infeksi pernapasan warga meningkat tajam. Puskesmas Porong mencatat sekitar 24 ribu warga yang menderita ISPA pada 2005, tahun berikutnya meningkat hingga lebih dari 28 ribu. Jumlah tertinggi mencapai 63 ribu warga pada 2010. Tidak ada jaminan khusus yang diterima korban Lapindo untuk bisa mendapat layanan kesehatan. Mereka harus mengurus surat keterangan miskin jika tak mampu berobat. Untuk mendapat jaminan negara melalui Jamkesda, mereka juga mesti bersusah payah agar bisa masuk daftar penerima jaminan. Saat sistem jaminan kesehatan nasional berlaku, warga juga tak mendapat kekhususan jaminan pelayanan seperti korban bencana. Mereka harus berusaha masuk dalam daftar penerima, atau menjadi peserta JKN secara mandiri.

“Ide bahwa seolah-olah kasus lumpur Lapindo sudah selesai hanya karena pembayaran kompensasi jual beli tanah bangunan sudah selesai, padahal masih banyak perihal kasus-kasus lain yang belum terselesaikan yang harus dialami warga korban Lumpur akibat semburan,” ujar Rere Christanto, direktur Walhi Jawa Timur. Ia lebih lanjut menjelaskan seharusnya taggung jawab pemerintah adalah mengembalikan hak korban. Salah satu yang paling menonjol adalah kesehatan warga. Material lumpur Lapindo yang keluar berupa air, lumpur, sedimen, maupun gas semuanya mengandung bahan racun. Dari banyak penelitian diketahui berbagai jenis logam berat seperti timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) tersebar di sekitar area semburan lumpur. Walhi Jatim pernah menemukan adanya jenis poliaromatik hidrokarbon (PAH) yang cukup tinggi. Munculnya berbagai jenis penyakit dan memburuknya kesehatan warga patut diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan yang sangat buruk.

Harwati, korban Lapindo dari Siring menuturkan hal yang sama. Ia merasakan benar bagaimana dampak lumpur Lapindo tidak hanya pada hilangnya harta bendanya tetapi juga anggota keluarganya yang meninggal karena sakit. Penyakit-penyakit semacam kanker banyak dijumpai. Orang mati mendadak banyak diketahui, namun tidak ada yang melihat ada hubungan dengan lingkungan yang buruk. Ia berharap agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan guna memulihkan kondisi yang ada. “Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang saat ini diharapkan warga,” kata Harwati. Ia berharap pemerintah turun lapangan dan memeriksa dengan baik kondisi yang ada agar didapatkan pemahaman situasi dengan baik. “Jangan hanya bertanya saja, turun lapangan dan benar-benar lakukan,” pesan Harwati.

Hal senada disampaikan Rere,”Pemerintahan harus memikirkan ada sebuah jaminan kesehatan ke seluruh masyarakat yang terdampak karena lingkungannya sudah rusak. Bukan mereka yang merusak tetapi akibat bencana lumpur Lapindo. Pemerintah seharusnya merespon dengan cepat karena kalau tidak, lama kelamaan makin banyak orang sakit, makin banyak orang menderita. Kalau tidak ada tanggung jawab pemerintah, ini sama saja membiarkan orang mati perlahan-lahan.”

Ada dua langkah cepat yang menurutnya bisa dilakukan pemerintah. Pertama, membuat peta kerawanan bencana untuk menunjukan seberapa luas racun dari lumpur Lapindo ini menyebar baik melalui air, melalui sedimen, maupun melalui udara. Kedua, memberikan jamian kesehatan kepada warga agar mereka tidak harus mengeluarkan biaya pengobatan. (Fika_C)

May 29, 2018
KOMNAS HAM Rekomendasikan Pemulihan Hak Korban Lapindo

Korbanlumpur.info – Sidoarjo, 21 Juli 2017

Emir Firdaus selaku wakil ketua DPRD Kabuoaten Sidoarjo memberikan sambutan mengawali dialog hasil audit HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ia berharap hasil audit HAM dalam kasus Lapindo bisa memberikan gambaran yang jelas atas persoalan Lapindo karena sampai saat ini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Ia juga mengharap terjadi dialog antara warga, baik dalam peta terdampak maupun di luar peta, yang sudah selesai pemenuhan ganti rugi maupun yang belum.

Nur Khoiron, wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berterimakasih atas fasilitasi DPRD Kabupaten Sidoarjo sehingga Komnas HAM bisa melakukan dialog dengan warga korban lumpur Lapindo. Ia dan tim diberi mandat oleh sidang paripurna Komnas HAM untuk melakukan kajian atau audit atas pengelolaan permasalahan lumpur Lapindo sejak 2006 hingga 2017. Melalui surat mandat paripurna 2015 ia diberi tugas memeriksa semua model kehadiran negara dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo.

Apapun bentuk bencana, baik disebabkan oleh kejadian alam maupun hal lainnya, ada situasi hilang atau terganggunya hak korban. Dalam kasus lumpur Lapindo juga terjadi hal yang sama dan itu perlu dipulihkan atau reparasi. Ia berharap tim Komnas HAM saat ini adalah tim terakhir untuk merespon pengaduan kasus Lapindo. Sebelumnya telah banyak tim-tim yang dibentuk guna merespon pengaduan warga korban.

“Setiap korban berhak diberi upaya pemulihan, dalam HAM, upaya ini dikenal sebagai reparasi. Modelnya bisa rehabilitasi, ganti rugi, dan sebagainya,” kata Khoiron.

Komnas HAM Ham diberi mandat oleh undang-undang sebagai lembaga independen yang tidak masuk dalam kelembagaan eksekutif maupun yudikatif, namun ia bisa berdiri pada keduanya untuk pemenuhan hak asasi manusia.

Pembelajaran selama selama tahun dalam pengelolaan lumpur Lapindo bisa menjadi rujukan agar tidak membuat kesalahan yang sama dalam pengelolaan bencana serupa. Ia berharap ada masukan dari warga atas bagian rekomendasi laporan agar bisa lebih kuat.

Hasil Audit HAM
Dalam penyampaian isi laporan, Khoiron memaparkan bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memantau pemenuhan HAM di Indonesia. Ia juga bertugas memberikan penyuluhan HAM. Kewenangan lain adalah melakukan mediasi atas kasus-kasus yang menimbulkan dampak terhadap terpenuhinya HAM masyarakat.

Ia dan tim diberi tugas sidang paripurna untuk memeriksa kehadiran negara dan perusahaan dalam melakukan pemulihan korban. Ia mengulangi dan menegaskan,”kejadian bencana selalu memberi dampak mengurangi atau menghilangkan hak-hak warga”.

Saat ini laporan akhir masih dalam proses penyempurnaan sehingga belum bisa dibagikan. Ia kemudian menyampaikan ringkasan lima bab laporan yang terdiri: pertama, latar belakang kenapa ada tugas memeriksa pemenuhan HAM dalam kasus Lapindo oleh Komnas saat ini maupun tim-tim sebelumnya.

Komnas pernah memeriksa kasus Lapindo sesuai UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM berkaitan kemungkinan terjadinya pelanggaran berat HAM. Komnas melakukan penyelidikan dan hasilnya disampaikan dalam sidang paripurna. Sayangnya dugaan pelanggaran berat HAM yang disampaikan oleh tim penyelidik belum bisa diterima dalam sidang paripurna Komnas HAM.

Namun, setelah keputusan sidang paripurna ternyata masih ada pengaduan-pengaduan warga. Komnas kemudian melakukan pemeriksaan sehingga bisa merumuskan pembelajaran penting agar tidak terjadi pengulangan tindakan pelanggaran HAM yang sama dalam kasus serupa dimasa mendatang.

Pada bab dua, ia paparkan prinsip-prinsip HAM yang mrndasari mengapa negara wajib melakukan pemulihan dan pemenuhan HAM korban bencana. Bab ini juga memaparkan kenapa perusahaan juga punya kewajiban dalam perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan HAM karena dalam UU biasanya hanya menyebutkan aktor utama hanya negara. Dalam perkembangannya, norma HAM secara internasional telah mewajibkan perusahaan untuk melakukan perlindungan HAM.

Dalam praktiknya memang didapati kesulitan jika aktor pelanggar HAM bukan negara, namun Komnas HAM telah menemukan landasan-landasan agar perusahaan juga berkewajiban melakukan pemenuhan HAM seperti negara.

Bab tiga memaparkan bagaimana tanggjawab negara dan perusahaan dalam pemenuhan HAM korban Lapindo secara runut sejak awal dibentuk Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo hingga dana talangan di era presdien Joko Widodo. Pada beberapa bagian disebutkan masih belum jelasnya status penyebab semburan lumpur dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini cukup menyulitkan pemulihan korban.

Badan ad hoc BPLS dibentuk melalui perpres sejak 2007. Mekanisme yang dijalankan dalam penanganan korban yang diatur dalam kebijakan publik ternyata menggunakan landasan hukum perdata melalui mekanisme jual beli. Ini menjadi problem dalam pemulihan HAM korban hingga saat ini.

Ada temuan-temuan proses pemulihan yang tidak dilakukan oleh negara maupun perusahaan. Misalnya ada banyak hak-hak korban Lapindo yang belum berkaitan dengan pulihnya lingkungan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak dasar lainny . Dalam ranah HAM meski telah dilakukan pemulihan-pun ada hal yang masih perlu diukur yang dalam HAM dikenal sebagai satisfaction. Istilah ini berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya kepuasan korban atas pulih atau tidaknya hak mereka.

BPLS memang membuat definisi kasus lumpur Lapindo sebagai bencana geologi, namun definisi ini tidak ada landasan hukum dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tanpa landasan regulasi dalam pengelolaan bencana, pemenuhan HAM ternyata dilakukan melalui asset based, sehingga korban yang diidentifikasi hanya berdasar kepemilikan aset dan bukan individual yang memiliki hak dasar melekat sebagai manusia. Dalam kasus Lapindo, warga yang tidak memiliki aset tidak bisa ditangani pemulihan HAM-nya. Bahkan jika memeriksa kasus Lapindo lebih mendalam, pemulihan hak-hak dasar seperti lingkungan yang baik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tidak bisa diperoleh oleh korban.

Pada bab empat, Komnas HAM telah menganalisis, tidak ada mekanisme landasan hukum yang digunakan menjadi rujukan dalam penegakan hukum terhadap usaha bisnis yang telah membawa dampak pelanggaran HAM. Dalam kasus Lapindo, negara juga tidak melakukan seruan untuk upaya-upaya bantuan kemanusiaan selama sebelas tahun semburan lumpur. Dalam kasus lapindo, negara dan perusahaan tidak memiliki data persebaran korban. Ini menjadi indikator tidak dilakukannya upaya pemulihan HAM korban Lapindo.Pemerintah dan perusahaan dinilai gagal menghentikan semburan lumpur. Tidak ada data terkini karena tidak dilakukan upaya penghentian maupun pencari-tahuan informasi mengenai lumpur Lapindo, dampak, dan para korbannya. Sehingga nampak bahwa korban Lapindo belum pulih hak-haknya sebagai manusia.

Bab terakhir yang dipaparkan berkaitan dengan rekomendasi. Rangkuman rekomendasi terdiri kepada presiden, menteri pu, bnpb, pemerintah daerah, penegak hukum, legislatif.

Salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden republik Indonesia adalah untuk mengevaluasi model pemulihan hak korban melalui mekanisme jual beli karena ada dampak-dampak lanjutan bagi korban Lapindo.

UUPLH 32/2009 bisa menjadi landasan dalam pembangunan yang berdampak pada lingkungan yang bisa memberikan ruang bagi negara untuk melindungi HAM warga sejak masa awal perencanaan kegiatan usaha. UU No 39/1999 tentang HAM juga menjadi landasan bagi pemenuhan hak anak, hak perempuan, dan hak atas lingkungan yang baik sehingga komnas merekomendasi agar dilakukan inventarisasi data terhadap korban bencana.

Rekomendasi kepada pemerintahan daerah salah satunya adalah merumuskan rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar pengelolaan wilayah bencana kedepan bisa lebih jelas. Yang lain, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi agar proses ganti rugi fasilitas sosial dan fasilitas umum bisa dilakukan agar korban bisa memulihkan kehidupan sosial mereka.

Sebagi penutup pemaparan, Khoiron meminta masukan dan komentar atas rekomendasi yang dibuat agar lebih mengena dan bisa ditindaklanjuti dalam pemulihan HAM korban lapindo oleh para pihak.

Dialog
Dimoderasi oleh ketua pansus lumpur lapindo, Mahmud, dialog dimulai dengan penyampaian Sungkono, korban Lapindo dan juga anggota DPR RI. Ia menyampaikan ada dinamika Perpres yang semakin tidak menguntungkan posisi warga. Misalnya penggantian kerugian warga didasarkan peta terdampak yang bisa berubah sewaktu-waktu. Penanganan sangat lambat terhadap korban yang sejak masa awal menjadi korban, salah satunya adalah para warga yang memiliki usaha di dekat lokasi semburan dan lahannya terbenam lumpur. Padahal dalam Perpres warga korban disebutkan secara jelas sebagai warga yang memiliki aset tanah dan bangunan di lokasi terdampak. Untuk itu ia meminta agar proses pemulihan awal bisa disegerakan penggantian aset warga korban Lapindo. Keputusan MK seharusnya bisa menjadi landasan pemenuhan hak-hak semua warga korban Lapindo. Rapat komisi DPR selalu merekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan itu, namun tidak pernah terealisasi.

Ketua Pusat Penanganan Lumpur Sidoarjo (PPLS) Dwi Sugiyanto menyampaikan perlu ada penajaman rekomendasi terutama penanganan dalam PAT. Misal kepada presiden bisa direkomendasi dilakukan pemenuhan ganti rugi kepada keseluruhan korban, termasuk kepada pengusaha yang menjadi korban. Memang negara sudah berusaha dengan mengalokasikan dana antisipasi 773M pada tahun 2015, namun ini belum semua korban bisa terpenuhi.

Ia juga menyampaikan, pendanaan akan sangat mempengaruhi proses pengelolaan lumpur Lapindo dalam PAT terutama berkaitan dengan pemulihan infrastruktur. Untuk memudahkan PPLS menjalankan tugasnya, maka persoalan ganti rugi mestinya sudah diselesaikan.

Seismik 3 Dimensi sudah diupayakan dilakukan, namun ini belum disetujui kementerian keuangan karena dilihat sebagai upaya mencari tahu potensi migas saja, padahal seismik ditujukan untuk mitigasi bencana.

Dalam upaya meningkatkan kenyamanan warga maka pemulihan infrastruktur perlu dilakukan serius. Upaya konkrit pengendalian lumpur adalah dengan pengelolaan volume lumpur dengan pengendalian infrastruktur yang terstruktur. Elevasi lumpur terus menurun menandakan adanya penurunan muka tanah secara m=enyeluruh di kawasan sekitar semburan.

Untuk fasos dan fasum, PPLS memprioritaskan penggantian tanah-tanah waqaf yang landasan aturannya bisa menggunakan peraturan yang sudah ada. Pengamanan aset bisa dilakukan melalui upaya penyelesaian administratif aset warga, misalnya memfasilitasi proses sertifikasi aset warga.

Sungkono menyela, ia menyampaikan agar ada rekomendasi yang lebih konkrit pada penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo keseluruhan warga tanpa membedakan status sebagai pengusaha atau bukan karena sudah ada putusan MK yang menjadi landasan.

Anggota DPRD lain yang juga menjadi korban Lapindo dari Desa Jatirejo, H Maksum memberikan masukan agar komnas HAM bisa lebih memerinci dan medetailkan model penyelesaian pemenuhan ham korban lapindo, naik korban dalam PAT dan diluar PAT. Ia menceritakan pada saat awal memang ada opsi ganti rugi, ada opsi cash and carry (tunai), resettlement (relokasi), dan juga ada yang tidak jual aset. Di desa Jatirejo misalnya warga tidak tahu apa dasar keputusan harga lahan yang diputuskan pemerintah dan perusahaan. Padahal sebelum ada semburan lumpur harga tanah di Jatirejo sudah lebih dari harga yang ditentukan dalam ganti rugi yang hanya sebesar 120 ribu per meter persegi untuk tanah sawah. Banyak juga aset-aset tanah waqaf yang digunakan kegiatan pendidikan yang belum terealisasi ganti rugi hingga saat ini.

Ritonga, ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo(GPKLL) merekomendasi agar komnas merekomendasi pemerintah tidak melakukan dikotomi warga pengusaha dalam mendapatkan ganti rugi. Ia mengusulkan agar DPR RI tidak mengesahkan APBN jika masih terjadi dikotomi pemberian ganti rugi. Demikian juga kepada DPRD Sidoarjo agar tidak mengesahkan APBD Sidoarjo.

Sementara itu perwakilan nadhir musholla dan masjid di Porong menyampaikan bahwa baru dalam kasus penanganan Lapindo ada istilah tanah banci. Misalnya ada yang secara sertifikat tanah kering namun dalam realisasinya digunakan utk pertanian karen BPLS melandasakan pada peruntukan aktual, sehingga ini menjadi sengketa bertahun-tahun. Sebisa mungkin penanganan pemulihan aset-aset tanah kolektif warga bisa dikembalikan kepada warga secepatnya. Ini berkaitan dengan kepercayaan iman bahwa pemulihan tanah waqaf adalah kewajiban penerima waqaf agar tidak berdosa.

Korban Lapindo lainnya, Supari menceritakan, ada banyak yang tidak bisa memulihkan diri paska semburan Lapindo meski telah menerima ganti rugi. Ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah agar bisa ditangani karena penggantian aset tidak bisa seluruhnya bisa menjadi dasar penilaian pemulihan korban. Masih ada banyak warga yang tidak bisa membangun kembali rumah, tidak mendapat pekerjaan, pendidikan dan juga berkaitan dengan kesehatan. Tidak banyak pihak yang memiliki kepedulian untuk melihat hal-hal seperti ini. Yang selalu dilihat oleh publik adalah warga korban sudah menerima ganti rugi dan masalahnya selesai.

Djuwito, dari Renokenongo juga menyampaikan memang ada banyak korban Lapindo yang belum pulih dan ketinggalan dalam penyelesaian ganti rugi. Keputusan MK bisa mejadi dasar pelaksanaan ganti rugi terhadap warga yang belum diganti.

Yang menarik ada pernyataan Jon Subianto, dari Gedang, yang mengharap Komnas HAM bekerja karena panggilan dan rasa kemanusiaan. Ia mencontohkan dirinya yaang istrinya sakit-sakitan sehingga ia sampai disarankan untuk kawin lagi. Penting disampaikan kepada Presiden agar penanganan korban lapindo harus konprehensif seperti masalah kesehatan dan lingkungan. Hal serupa disampaikan pula oleh Ikhwan dari Glagaharum. Ia pernah mendapati di desa Glagaharum terjadi warga meninggal dalam jumlah banyak dan beruntun. Perlu ada jaminan kesehatan yang diprioritaskan bagi korban lumpur Lapindo sehingga bisa berobat diwilayah manapun dan mendapat jaminan pembiayaan dan penanganan medis.

Kepala BPBD Sidoarjo, Dwijo, menyampaikan agar rekomendasi Komnas HAM ditajamkan mengenai penyelesaian fasum dan fasos sehingga lebih ada landasan bagi para pihak untuk menyelesaikannya. Sementara ketua Pansus lumpur Lapindo, Mahmud, mengharap rekomendasi terkait tata ruang bisa ditajamkan karena belum ada rekomendasi berdasar geologi sejauh mana radius aman bagi kegiatan pembangunan. Ini penting untuk pengelolaan pembangunan kedepan.

Khoiron menyambut baik kesluruhan masukan para pihak. Laporan akhir akan dilakukan paling akhir Agustus yang hasilnya bisa diunduh pada website Komnas HAM dan untuk korban lapindo jika menginginkan bentuk cetak bisa diupayakan untuk mendapatkannya.

Pertemuan Warga
Sehari sebelumnya (20/7) tim Komnas HAM juga melakukan dialog dengan korban Lapindo di Pasuruan. Mereka mendapat banyak masukan terkait situasi pemulihan hak-hak korban Lapindo. Irsyad menyampaikan setidaknya rekomendasi Komnas HAM agar tidak terjadi hal serupa lumpur Lapindo dikemudian hari bisa dibuat rekomendasi tegas yang melarang kegiatan industri migas di dekat permukiman warga.

Dewan Nasional Walhi, B Catur Nusantara yang juga hadir dalam dialog memberikan masukan kepada Komnas HAM agar merekomendasi pemulihan lingkungan kepada para pihak pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ia juga berharap rekomendasi Komnas HAM kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan segala upaya untuk proses pemulihan korban Lapindo. Upaya ini bisa dimulai dengan melakukan inventarisasi sebaran seluruh korban dan status pemulihan kehidupan mereka saat ini.

“Upaya pemulihan lingkungan harus dilakukan sebagai bentuk pemenuhan dan pemenuhan hak korban Lapindo dan warga yang tinggal di sekitar area semburan. Dalam berbagai penelitian telah diketahui sebagian wilayah ini mengandung logam berat timbal dan kadmium dalam jumlah tinggi yang bisa mempengaruhi kesehatan warga. Lingkungan yang pulih bisa menjadi faktor utama untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian warga,” terangnya. (c)

July 22, 2017
“Rakyat Berdaya, Meski Negara Alpa”

Rilis Media | 9 Tahun Semburan Lumpur Lapindo

Sembilan tahun lalu, di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo eksplorasi migas di tengah perkampungan padat penduduk berubah menjadi petaka. Semburan lumpur Lapindo mengubur wilayah seluas lebih dari 800 hektar di tiga kecamatan: Porong, Tanggulangin dan Jabon. Lumpur Lapindo menghancurkan kehidupan masyarakat di lebih dari 15 desa. Bencana industri ini ternyata bukan hanya cerita hilangnya tanah dan bangunan masyarakat yang tenggelam oleh lumpur saja. Ia menceritakan pengabaian negara terhadap kehidupan berpuluh ribu warga di Porong, Tanggulangin, dan Jabon.

Negara Alpa di Tengah Bencana

Ada begitu banyak kerugian yang harus ditanggung korban Lapindo selain hilangnya tanah dan bangunan. Di sektor ekonomi dan tenaga kerja misalnya, sekitar 31 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di Sidoarjo mati seketika. Di sekitar Porong, tidak jauh dari lokasi eksplorasi sumur gas yang dikuasai PT Lapindo Brantas, dulu berdiri setidaknya 24 pabrik berbagai komoditi yang mampu menyerap puluhan ribu pekerja. Selain itu ribuan sektor informal masyarakat seperti industri rumah tangga, pedagang kecil, petani, tambak ikan, tukang ojek dan lain-lain juga harus kehilangan pekerjaan. Semua dikarenakan sarana dan prasarana mereka telah hilang, tenggelam atau telah rusak.

Pada persoalan kesehatan, penelitian WALHI dan beberapa peneliti menemukan kandungan logam berat di tanah dan air pada area sekitar lumpur Lapindo. Pada tahun 2011, Jatam memeriksa kesehatan korban Lapindo yang masih tinggal di wilayah sekitar semburan, Dalam pemeriksaan haematologi lengkap, 75% dari dua puluh terperiksa ternyata dalam kondisi tidak normal. Yang terbaru pada 2013, Tarzan Purnomo, seorang peneliti dari Unesa, bahkan menemukan kandungan logam berat Timbal pada tubuh ikan ribuan kali diatas ambang batas aman.

Di sektor pendidikan, tercatat setidaknya 33 sekolah tenggelam dan mengakibatkan ribuan anak-anak kehilangan tempat belajar. Anak-anak ini dipaksa berpindah sekolah yang membuat mereka beradaptasi di lingkungan baru. Sementara itu tidak ada bantuan pendidikan kepada sekolah-sekolah dan murid yang harus berpindah tempat, dan ini tentu saja mengurangi kualitas belajar mereka.

Hampir seluruh persoalan ini tidak pernah menjadi perhatian utama pemerintah dalam usahanya untuk memulihkan kehidupan korban Lapindo. Jangankan mau memikirkan skema pemenuhan hak korban Lapindo, data sahih tentang berapa jumlah korban Lapindo saja tidak pernah didata dengan baik. Selama ini baik Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) maupun Lapindo hanya memakai acuan berkas kepemilikan lahan. Berapa berkas yang sudah terbayar dan berapa yang belum. Persoalan ekonomi korban lumpur yang berantakan, kualitas kesehatan yang memburuk, layanan administrasi yang memadai untuk mereka, dan kualitas lingkungan yang memburuk sama sekali tidak masuk skema BPLS dan Lapindo. Logika penanganan kasus Lapindo ini sudah sesat sejak awal. Hanya dibatasi persoalan hilangnya aset tanah dan bangunan.

Kami Tidak Diam

© 2015, Rahman Seblat

Telah menjadi anggapan umum bahwa warga terdampak lumpur Lapindo adalah korban tak berdaya yang selalu menunggu uluran tangan pemerintah untuk bisa keluar dari kondisinya selama ini. Berlarut-larutnya proses penanganan korban, terutama mereka yang ada dalam skema pembayaran PT Minarak Lapindo Jaya, semakin menguhkan pandangan umum akan hal ini.

Kelompok Perempuan Korban Lapindo, Ar-Rohma merasa pemerintah sama sekali tidak memberikan mereka jaminan apapun di tengah kondisi yang semburan lumpur Lapindo yang telah merusak hidup mereka. Berawal dari meningkatnya permasalahan kesehatan warga terdampak lumpur lapindo yang tidak pernah menjadi perhatian pengurus publik negeri ini, perempuan-perempuan korban lapindo ini bergerak untuk menuntut jaminan atas kehidupan mereka. “Kami bukan sekedar memperjuangkan hak pada sektor kesehatan saja, namun kami juga memperjuangkan hak atas pendidikan anak-anak kami yang telah terpinggirkan, jaminan perlindungan sosial-ekonomi, serta persoalan administrasi kependudukan yang menjadi pangkal hilangnya hak-hak korban Lapindo,” tutur Harwati (39), koordinator Ar-Rohma.

Selama ini warga terdampak lumpur Lapindo tetap teguh memperjuangkan hak-hak mereka meskipun tanpa bantuan negara di antara isu “mainstream” ganti rugi yang nampak di permukaan. Pemenuhan ganti rugi yang tak kunjung selesai memang telah memperburuk korban Lapindo untuk mulai memulihkan hidup mereka. Namun korban Lapindo tetap berusaha untuk selamat dengan memperjuangkan pemulihan hidup dengan cara mereka.

Komunitas Alfaz menerbitkan kumpulan cerita dan puisi berjudul “Lumpur Masih Menggila, Dengarkan Anak-Anak Bercerita” pada 2012. Buku ini merupakan media yang memberi kesempatan anak-anak bertutur tentang apa yang mereka lihat dan rasakan pada dunianya yang tengah terancam oleh semburan lumpur Lapindo. Alfaz yang didirikan sebagai usaha untuk menciptakan ruang bermain dan belajar anak untuk membantu menjawab kebutuhan psikologis anak-anak terdampak lumpur Lapindo yang harus menghadapi kondisi penuh kecemasan dan ketidakpastian akibat lumpur lapindo. “Ruang bermain dan belajar anak di sekitar semburan Lapindo telah hilang terkubur lumpur, kenyamanan dan keriangan yang harusnya bisa didapat anak-anak pun turut terkubur di dalamnya. Karena itulah, usaha untuk mencoba membangkitkan kembali dunia bermain anak yang hilang tersebut perlu untuk dimunculkan, Sanggar anak Alfaz adalah ruang dimana anak-anak korban lumpur Lapindo terutama di desa Besuki, sebelumnya, sebelum pindah ke Desa pangreh, Kecamatan Jabon dapat mempunyai ruang bermain dan belajar bersam,” tutur Abdul Rokhim (48), pengasuh Alfaz.

Beberapa puisi yang ditulis dibacakan dalam prosesi “Pulang Kampung” di tanggul Lumpur Lapindo titik 21 pada 29 Mei 2015.

Rakyat Berdaya Meminta Negara Ada

Peran pengurus negara sampai sejauh ini dalam menentukan skema penyelesaian lumpur Lapindo hanya sebatas pada persoalan ganti rugi dan melupakan tanggung jawab pemulihan hilangnya hak dasar warga. Rusaknya sarana pendidikan dan akses mendapatkan pendidikan layak yang sulit didapat anak-anak korban Lapindo tidak pernah coba diatasi secara khusus. Kualitas kesehatan yang menurun tidak diimbangi dengan melakukan monitoring kesehatan warga dan pertanggungan khusus. Lebih-lebih soal lingkungan yang memburuk, tidak ada upaya mengatasi melalui monitoring ataupun pengelolaan khusus.

Pengurus Negara justru berperan memperburuk terpenuhinya hak dasar warga. Sebelumnya di masa pemerintahan SBY, model penanganan kasus lapindo oleh pemerintah lebih mengedepankan pemulihan ekonomi regional dan lebih melihat melihat dampak lumpur Lapindo terhadap infrastruktur. Ini bisa dilihat dari struktur personel BPLS dan juga anggarannya yang lebih fokus pada pemulihan infrastruktur, tidak ada upaya untuk memulihan hak dasar korban Lapindo.

Penyelesaian dampak lumpur pada warga di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 juga menggunakan skema ganti rugi tanah dan bangunan.

Presiden Jokowi seharusnya tidak memandang persoalan lumpur Lapindo sebagai persoalan sederhana dan bisa diselesaikan tuntas dengan menalangi pembayaran ganti rugi. Sejumlah pekerjaan pemulihan dan upaya mitigasi perlu dilakukan. Memantau persebaran lumpur dan dampaknya perlu dilakukan terus menerus dan diimbangi upaya pemulihan lingkungan dan monitoring kesehatan warga. Jaminan khusus untuk pendidikan anak-anak korban Lapindo wajib dilakukan. Demikian juga peran untuk memfasilitasi inisiasi aktivitas ekonomi baru untuk percepatan pemulihan ekonomi keluarga.

Kelompok perempuan korban Lapindo, ArRohma bersama Paguyuban Ojek dan Portal Titik 21, dan Komunitas AlFaz melakukan Festival Pulang Kampung. Patung raksasa (ogoh-ogoh) Bakrie setinggi lima meter diarak dari Taman Apaksi (Pasar Porong Lama) menuju tanggul di titik 21 Jalan Desa Reno. Tangan sosok Bakrie ini diikat rantai, diarak, lalu dipasak di kawasan lumpur Lapindo. Ratusan korban Lapindo berjalan pelan menuju tanggul titik 21 diiring patrol yang dimainkan anggota AlFaz.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan betapa ada ikatan kuat antara korban Lapindo dengan kawasan yang kini telah terendam lumpur. Tanah kubur orang tua moyang mereka terkubur di wilayah ini. “Kami tak mungkin melupakan desa-desa di sini, sampai kapanpun kami akan ingat,” ujar Harwati(39). Ia mengkoordinir ratusan korban Lapindo dalam peringatan 9 tahun Lumpur Lapindo.

Harwati berharap masyarakat Indonesia mengingat kejadian lumpur Lapindo dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan krisis yang diakibatkan lumpur Lapindo. Pemulihan ekonomi merupakan agenda penting dilakukan dengan memprioritaskan pemenuhan hak dasar.

Ia berharap desa-desa yang terendam lumpur Lapindo tidak dihapuskan secara administrasi. Sebagai bagian kenangan dan sejarah korban Lapindo, agaknya sulit bagi mereka untuk menerima rencana-rencana penghapusan desa seperti yang diusulkan DPRD Sidoarjo. Apalagi sampai saat ini mereka tercatat sebagai warga desa-desa yang terendam ini, meski secara fisik, tidak bisa lagi dikatakan ada permukiman yang terlihat.

Harwati juga berharap dilakukan pemeriksaan kualitas kawasan dan orang-orang yang selama ini masih sering ada di tanggul lumpur. Misalnya ia dan kawan-kawannya sebagai ojek tanggul mestinya mendapatkan fasilitas pemeriksaan berkala dan dijamin untuk bisa melakukan pengobatan secara gratis jika sakit.

“Dampak lumpur Lapindo ini multi dimensi, persoalan pemburukan lingkungan berdampak pada persoalan yang lain. Kesehatan terganggu, area produksi menjadi buruk, pekerjaan hilang, konflik sosial, dan hak-hak dasar warga tak terpenuhi,” ujar Bambang Catur, penggiat lingkungan JATAM. Ia berharap pengurus negara melakukan assesmen mendalam untuk memetakan dampak semburan lumpur Lapindo. “Libatkan semua sektor di pemerintahan dalam upaya pemulihan ke depan. Pemerintah harus membaca ulang skema penyelesaian kasus Lapindo dengan memasukkan pemulihan hak-hak korban Lapindo menjadi isu arus utama yang wajib dituntaskan,” pungkas Catur.

“Peringatan sembilan tahun Lumpur Lapindo ini untuk mengingatkan pemerintah akan perannya untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya,” terang Harwati lebih lanjut. Ketidakmampuan negara memastikan terpenuhinya hak-hak korban Lapindo yang hilang akan semakin menegaskan aroma kolusi negara dan korporasi dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Selama persoalan itu belum terpecahkan, bencana industri serupa akan berpeluang besar kembali terulang di masa mendatang dan menyerang ruang-ruang hidup lebih luas.

Kontak:

Harwati (0856-4556-6229)

Rere (0838-5764-2883)

Unduh versi pdf di sini.

May 29, 2015
SBY, Selamatkan Bakrie Ya!

Tidak lama lagi masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. SBY punya banyak janji, di antaranya penyelesaian kasus lumpur Lapindo. Kasus Lapindo muncul pada 2006, setelah dua tahun masa jabatan SBY jilid pertama. Pada 2009, ketika belangsung pemilihan presiden, SBY mencalonkan diri lagi dan membuat janji akan menuntaskan kasus Lapindo apabila terpilih kembali. (more…)

April 22, 2014
Derita Mamik, Ibu Tua Korban Lumpur Lapindo

Liputan6.com, Sidoarjo : Akibat ganti rugi rumah dan sawah belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya, Mei Hariyatiningsih atau yang akrab dipanggil Ibu Mamik, kini hidup menderita. Apalagi, sang suami kehilangan pekerjaan bertani.

Liputan 6 SCTV, Rabu (29/5/2013) memberitakan, ibu tua itu kini terpaksa tinggal di sebuah gubuk yang berada di atas tanggul lumpur Lapindo. Nasibnya kini jauh lebih sengsara dibanding saat masih memiliki rumah dan sawah. Sebelum lumpur Lapindo meluap. (more…)

June 4, 2013
Polisi Kembali Bubarkan Aksi Korban Lapindo

Sidoarjo – Sampai hari ini (22/5), puluhan korban Lapindo masih melakukan aksi pendudukan tanggul di Titik 22. Warga kesal karena Lapindo tidak segera melunasi sisa pembayaran ganti rugi aset tanah dan bangunannya. Mereka bertekad melarang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melakukan aktivitas di atas tanggul. Warga merasa masih punya hak atas tanah yang kini dijadikan tanggul itu. Mereka menghalangi alat berat BPLS yang sedang melakukan penguatan tanggul di Titik 21, di Desa Siring, Kecamatan Porong.

Polisi membongkar gubuk korban Lapindo

(more…)

May 22, 2013
Pulau Dem: Potret Kelam Pembuangan Lumpur Lapindo ke Kali Porong

Pulau Dem, gundukan yang membentuk pulau seluas lebih dari 900 hektar di muara Kali Porong, merupakan lahan tambak produktif yang mampu memberi hidup bagi para warga. Ada 88 laban (pintu air tambak) jumlah lahan garapan di tempat itu. Area ini, menurut pihak desa, sejak 1980an mulai digunakan sebagai lahan tambak. Menurut beberapa warga lainnya, bahkan akhir tahun 1960an, atau setelah peristiwa pembantaian ’65, warga telah mulai memakai Pulau Dem sebagai lahan tambak.

Riwayat mana pun yang benar tak mengurangi kenyataan bahwa para pionir ini pasti pekerja keras, karena bukan perkara mudah menuju daerah ini. Lokasinya ada di tengah-tengah muara Kali Porong. Area ini juga cukup jauh dengan jalanan yang tidak bersahabat. Di musim hujan, kita harus menyeberangi Kali Porong untuk mencapai Pulau Dem.

Haji Machfud (52 tahun) adalah bagian dari para pekerja keras itu. Dengan luas tambak seluas 7,5 hektar, bapak tiga putra ini berharap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya melalui tambak itu. Warga Dusun Pandansari RT 16 / RW 5, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, ini merasa bahwa penghasilannya yang didapat dari usaha tambak ini mencukupi. “Setidaknya 60 hingga 70 juta per panen saya dulu biasa dapatnya,” tuturnya. Dengan setahun bisa mendapat dua kali panen saja, Haji Machfud bisa menghidupi keluarganya.

Namun, semua itu cerita masa lalu. Semenjak Pemerintah memutuskan membuang lumpur ke laut melalui Kali Porong, pelan-pelan sumber nafkah Haji Machfud menyusut. Puncaknya adalah ketika ombak besar pasang di muara laut menghajar tanggul-tanggul penghalang tambak dan menghancurkan panenan ikannya serta merusak tambaknya. “Rusak semua tambak di sana. Mungkin hanya ada tiga tambak yang luput dan masih bisa dikerjakan,” terangnya. Semua bencana itu, tutur Haji Machfud, adalah akibat pendangkalan muara karena lumpur Lapindo yang digelontorkan melalui Kali Porong.

“Dulu arus pasang dari laut bisa mengalir lancar, bahkan sampai ke wilayah Porong sana. Tapi karena sekarang di sini (area muara) jadi dangkal, air pasang tidak bisa mengalir lewat Kali Porong, dan masuk ke tambak-tambak (di Pulau Dem),” tutur Haji Machfud.

Sekarang tambak-tambak itu tak berbentuk lagi. Semua galengan pembatas dan laban telah hancur diterjang air pasang. Sejauh yang bisa dilihat, lahan itu menjadi perluasan laut yang menjorok masuk ke dalam pulau itu. Tidak ada pembatas apapun. Hanya air di mana-mana. Sebuah kehancuran yang jelas memukul para pekerja seperti Haji Machfud. Untuk memperbaiki tambak lagi, setidaknya harus disiapkan dana sekurang-kurangnya 50 juta. Itu pun tanpa jaminan bahwa air pasang tidak menghancurkan lagi tambak mereka. “Kawan saya sudah keluar 40 juta memperbaiki tambak. Sudah pakai bego (eskavator). Tapi juga belum selesai juga,” tambah H. Machfud.

Jika para pemilik tambak merasa susah dengan rusaknya area tambak di daerah Pulau Dem maka para pekerja tak kalah susahnya. Jumingan (36 tahun), warga Desa Kedung Pandan, mengaku hanya menguasai cara memelihara tambak, lainnya tidak. Sehingga, ketika tambak tidak lagi bisa dikerjakan, Jumingan hanya bisa pasrah. Untuk mengatasi kebutuhan, dia mencari ikan, udang, atau kepiting yang masih bisa dicari di bekas tambak-tambak yang sudah berantakan itu.

“Susah sekarang kerja tambak di sini,” keluh Jumingan sambil membenahi alat pancingnya dan melemparnya kembali. Dari ujung telunjuknya dia memperlihatkan betapa masifnya kerusakan yang diakibatkan oleh pendangkalan Kali Porong tersebut. “Dari ujung ke ujung, tidak ada yang tersisa. Semua sudah rusak, bahkan sekarang laban-laban sudah hilang. Mau kerja di tambak, apa yang harus dikerjakan?” tanyanya penuh kekesalan.

Jumingan juga menuding bahwa lumpur Lapindo lah yang membuat semua jadi begini. “Dulu tidak pernah begini, air pasang besar juga tidak sampai merusak tambak. Tapi karena sungainya dangkal, air dari laut jadi masuk dan merusak tambak,” jelasnya lebih lanjut.

Pihak Desa Kedungpandan, sebagai induk administrasi daerah Pulau Dem, bukannya tanpa usaha. Kepala Desa Kedung Pandan, Suparman, menyatakan telah membawa permasalahan ini kepada BPLS dan Pemerintah Kabupaten. Dua-duanya memberi jawaban seragam: akan diusahakan untuk mengurangi pendangkalan dan memperbaiki tanggul penahan di daerah tambak di daerah muara. Namun, hingga air pasang telah membunuh nafkah banyak orang di daerah itu, aksi nyata pihak-pihak terkait ini jauh panggang daripada api. Tidak sampai satu bulan usaha pengerukan dan pembuatan penahan air pasang, proyek tersebut tidak lagi berjalan. “Alasannya tidak ada material untuk membuat tanggul penahannya,” tutur Suparman.

Haji Machfud juga merasa jengkel dengan lambannya perhatian pemerintah terhadap masalah mereka. “Kita (pemilik tambak) bahkan sampai harus membayar masing-masing 1 juta agar usaha perbaikan dan pengurangan pendangkalan dilakukan. Tapi tidak ada yang selesai,” katanya. Kepala Desa Kedung Pandan mengatakan bahwa uang 1 juta itu untuk ongkos pembelian solar alat-alat berat yang mengerjakan usaha pembenahan pendangkalan di muara itu. Oh, bahkan untuk sebuah tanggungjawab karena telah menyebabkan pendangkalan dan kerusakan didaerah muara, usaha pembenahannya harus memberatkan masyarakat yang telah menjadi korban kebijakan pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong itu.

Dalam ketidakjelasan siapa yang harusnya bertanggungjawab membereskan masalah di muara Kali Porong, Kepala Desa Kedung Pandan berharap agar masalah ini bisa diselesaikan dan muara Kali Porong bisa normal kembali. Ini bisa memberi kesempatan usaha untuk para petani tambak yang telah berjuang keras. “Memang baiknya lumpur tidak dibuang melalui Kali Porong, tapi sepertinya itu susah. Semoga bisa cepat diselesaikan masalah ini,” tambah Suparman.

Sebagai korban, Haji Machfud juga bingung harus menuntut kepada siapa. “Siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Kami ini dirugikan, mengapa tidak ada perhatian?”

Silang sengkarut kasus ini memang menumbuhkan begitu banyak keanehan, sampai sekarang belum jelas siapa yang akan mengambil langkah perbaikan di kawasan muara Kali Porong ini. Sementara para pemilik dan pekerja tidak tahu lagi mesti ke mana meminta pertanggungjawaban dari sebuah kebijakan yang membuat mereka harus kehilangan mata pencaharian dan masa depan hidupnya.

Ah, ya, Pak Menkokesra mungkin bisa menjawab, karena menurutnya pembuangan lumpur kelaut tidak bermasalah.[re]

March 16, 2009
Koran Tempo – Jangan Hambat Kasus Lapindo

Polisi kukuh menyimpulkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo disebabkan oleh kelalaian dalam pengeboran. Pernyataan ini pernah disampaikan ke DPR oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang kini menjabat Kepala Kepolisian RI. Tapi, menurut Bambang, jaksa meminta tambahan saksi ahli yang menyatakan semburan itu sebagai bencana alam.

Itulah yang membuat berkas kasus lumpur Lapindo terombang-ambing. Polisi dan jaksa memiliki pandangan berbeda. Masalahnya, kompromi bukan pilihan terbaik karena hasilnya justru akan mengendurkan jerat hukum yang telah dipasang polisi.

Kengototan jaksa sungguh aneh karena para ahli geologi dunia pun cenderung menyatakan semburan lumpur dipicu oleh pengeboran. Inilah pandangan yang dominan dalam konferensi American Association of Petroleum Geologists di Cape Town, Afrika Selatan, baru-baru ini. Hanya sedikit ahli yang sepakat bahwa semburan itu merupakan dampak gempa di Yogyakarta.

Pengeboran yang dilakukan Lapindo berbahaya karena tidak menggunakan casing secara penuh. Badan Pemeriksa Keuangan, yang pernah mengaudit kasus ini, juga mendapat keterangan penting dari Dinas Survei dan Pengeboran BP Migas. Intinya, proses pencabutan pipa dan mata bor dari kedalaman 7.415 kaki, sehari sebelum semburan terjadi pada 29 Mei 2006, menyebabkan “well kick” terlambat diantisipasi. Peralatan pengeboran pun sering rusak. Menurut auditor BPK, kontraktor yang ditunjuk Lapindo diduga menggunakan beberapa peralatan bekas atau tidak memenuhi standar kualitas.

Jaksa mestinya berpegang pada fakta seperti itu. Mengarahkan kasus lumpur Lapindo ke perdebatan apakah semburan itu berkaitan dengan gempa atau tidak hanya akan mengaburkan persoalan. Sepanjang ditemukan bukti yang cukup adanya kelalaian dalam pengeboran, kasus ini layak dibawa ke pengadilan.

Persoalan ini tak akan berlarut-larut andaikata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan. Perbedaan pendapat antara jaksa dan polisi seharusnya bisa diatasi karena kedua institusi ini di bawah kendali langsung Presiden. Jangan sampai khalayak menilai pemerintah sengaja membiarkan kasus ini menjadi terkesan rumit, sehingga akhirnya tak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab atas penderitaan warga Sidoarjo.[Editorial Koran Tempo, 31/10]

October 31, 2008
AAPG Day 2: showdown at the Lusi corral
Things were a bit different from the other sessions at this conference: photographers and cameramen were roaming the room, and on my way in I had a press release from Lapindo Brantas thrust into my hands, informing me that most of the previously reported findings were based on ‘incorrect data’, and that this would be the first time ‘official data’ were presented to the scientific community. It transpired that this was also stretching the truth a bit; as the session unfolded it became apparent that this was more an issue of which data (specifically, which of the various measurements and estimates of borehole pressure) should be used, and how to interpret them. Contrary to their own press office, then, Lapindo Brantas – to their credit – seem to have been quite open about sharing their records with any interested party, even if they might disagree with how it is then used.

The debate consisted of two talks from the pro-earthquake camp, followed by questions, then two talks from the pro-drilling camp, followed by more questions and a general discussion, ending with a poll of the audience. Below I’m summarising from notes I took during the session; as such, there may be some unintentional inaccuracies.

First up was Adriano Mazzini, who reviewed his arguments that the eruption was the result of the Yogyakarta earthquake reactivating a pre-existing fault that runs through the area. Main points:
- There is clear evidence of displacement along this fault after the eruption, and other small mud eruptions also occurred along its trace at the time Lusi erupted. This does indeed signal that this fault acted as a conduit for upwelling fluids.
- However, the question of what triggered this trigger – the ultimate cause of the fault suddenly becoming an open pathway for mud – is still open. The timing of the fault reactivation is not known, so it could just as easily have been the result of stresses induced by a nearby well blow-out as by an earthquake. In support of the latter, pressure losses in well at the time of the earthquake might indicate that there were measurable stresses being induced in the subsurface, more than is assumed by the pro-drilling camp.
- Lusi’s eruption has been abnormally lengthy; natural mud volcano eruptions tend to last a few days (and in this respect it seems that Lusi also differs from the other eruptions in the area he talked about, which were further from the borehole). It might be something to do with this being an entirely new system, but it could just as easily be a sign of unnatural influences on the triggering of the eruption.
- This area of Indonesia is “ideal”, both in terms of prevailing tectonic, structural and lithological conditions, for the formation of mud volcanoes, and the existence of a highly suitable ‘piercement structure’ (the fault) in the area meant that an eruption was only a matter of time. This last point would become important in the later discussion.
The next speaker, from Lapindo Brantas, was the person who oversaw the borehole, which mades his slightly defensive tone entirely understandable. The talk aimed to use data from the borehole to demonstrate that a blow-out had not occurred.
- The most important claim was that there was no evidence of the well being connected to Lusi’s plumbing, which you would expect if a well blow-out was the trigger. For example, following the eruption of Lusi they performed an “injection test”, where drilling mud was pumped into the borehole. As they did this, the pressure in the well slowly built up, which can only happen if the well is sealed; if there was a breach in the well, the fluid would escape.
- The pressure losses at around the time of the earthquake talk prompted the decision to case the unsealed part of the borehole before drilling deeper. As they were puling out the drill string to do so on the 28th May, there was a ‘kick’ in the hole – an increase in pressure due to fluid entering from the surrounding rock. The pressure increase from this kick, and whether it was enough to trigger a blow-out, is one of the major sticking points of this whole argument.
- The pro-drilling people have published calculations that indicated that it was more than high enough to trigger a blow-out. It was claimed here that these calculations were performed incorrectly, and should give much lower (and safe) pressures. I can’t claim enough expertise to tell if these criticisms were valid or not.
- Either way, borehole records after the kick are inconsistent with it being the result of a well blow-out.
The first speaker from the pro-drilling camp, Mark Tingay, gave a very nice presentation which actually addressed the pros and cons of both theories, although he was clear which he favoured.
- Earthquake reactivation of the fault seems unlikely from the calculated differential shear stresses it induced in the area around Lusi (for more details you can read Maria’s post on this, since she was involved in this study). He had a nice plot to illustrate this point, which I reproduce schematically here.
  
  Basically, the earthquakes which are known to have triggered mud volcanism (green dots) were either larger and/or closer to the induced eruptions than Lusi was to the Yogyakarta earthquake (big red dot), and other seismicity in the area prior to the eruption (orange dots) appears to have induced similar, or in some cases greater, differential stresses. There is of course a lot of uncertainty about how strong the fault was (how large a differential stress you need to cause it to fail), but the point is that there was nothing special about the May 27th earthquake in terms of the force it exerted in the area.
- The apparent disconnection of the well from Lusi could be due to the lower part being sealed off due to it being blocked by rock fragments from the blow-out (which is apparently quite common), or shearing.
- The evidence following the kick is “unclear”, but the stresses that it induced were an order of magnitude larger than those due to the earthquake
- This was a problematic hole, with lots of pressure losses and kicks, and the ‘drilling window’ – the range of pressures where the drilling mud will safely just sit there – was very narrow. This was a result of the well design being based on holes drilled through this sequence quite a distance away, where the underlying carbonates were not overpressured. However, in another well very close by, the carbonates were under extremely high pressure, and they almost lost that well to a blow-out when they hit them. By not taking this into account, it would have been nearly impossible to stop a blow-out following the kick.
- There is a series of linear surface fractures leading between the well and the Lusi vent, which have not erupted any mud but are an indication of sub-surface fracturing.
The final presentation was by Richard Davies, the person whose paper implicating the drilling kicked off my interest in this subject.
- This talk was a review of the events in the well leading up to the Lusi eruption. It was a very good summary, but most of the points have been covered in my accounts of the previous speakers.
- However, in the middle of the talk, proving that for every expert there is an equal and opposite expert, another (non Lapindo Brantas) drilling engineer came up to the stage to show us how all the well pressure data was consistent with the initial kick being due to a blow-out (I think that the main argument was that you had pressure losses after the hole was sealed).
The discussion following the talks emphasised a couple of other points of disagreement, such as the shaking intensity in the Lusi region from the May 27th earthquake: the pro-drillers say I-II, pro-quakers claim IV. Mazzini also argues that the eruption is entirely sourced within the mudstones with the water produced by clay minerals reacting to form illite and water, whereas Davies et al. say that the water is mainly from the underlying carbonates. It is a lot of water, although I guess it would be hard to claim the earthquake would cause the carbonates to breach.

However, more interesting was that several people picked up on the suggestion that this was clearly a prime area for mud volcano formation, and wondered quite loudly why the hell any drilling was being done there in the first place. To sum up the mood, one questioner complimented the second speaker for standing up there to defend the drilling, when it really should be the geologists who told him to drill there in the first place. It’s a good point; perhaps the focus should be less on the drilling practice on this specific well, because whatever your procedures and safety precautions, accidents can and do happen, and more on well siting decisions in general, particularly decisions to drill in “primed” areas like this one, where the margin for error is rather slim.

This attitude might explain why in the closing straw poll, more than 50% of the audience was willing to blame the whole mess on the drilling. Only a tiny fraction thought that the earthquake was solely to blame, with roughly equal numbers of the remaining half either thinking it could have been both, or finding it inconclusive either way. In conclusion, it was a very interesting session, and was conducted in a very fair-minded and respectful manner given the contentious nature of the debate.

Sumber: http://scienceblogs.com/highlyallochthonous/2008/10/aapg_day_2_showdown_at_the_lus.php?
October 31, 2008
Tidak Mungkin, Gempa Yogya —> bikin mud volcano di Porong ?

Saya tertarik dengan argumen pribadi Dr. Awang Harun (dari BP Migas)
dan Dr. Andang Bachtiar (ex ketua IAGI), secara terpisah, yang ” ~~sepakat~~
” (koreksi :Pak ADB justru lebih yakin dipicu pengeboran, koreksi rdp)
merujuk gempa Yogya sebagai pemicu semburan lumpur di Porong.
Disebutkan ada 5 titik semburan, terbentuk pada 29 Mei 1 Juni, dan jika
dihubungkan dengan garis akan embentuk arah barat daya – timur laut.
Orientasi ini earah dengan sesar regional di wilayah ini, dan kalo mau
ditarik lagi lebih jauh juga searah dengan sesar Opak yang jadi
penyebab gempa Yogya. Jika orientasi
barat daya – timur laut ini diperpanjang, akan nampak aris imajiner
yang menghubungkan sesar Opak – Sangiran Dome – Porong. Sehingga
semburan ini ihipotesiskan sebagai likuifaksi, gejala biasa dalam uatu
gempa, seperti yang ditemukan juga di Jetis Bantul) dan Prambanan
(Klaten) dalam bentuk semburan air berlumpur ” (menurut versi penduduk,
seperti ikutip media lokal Kedaulatan Rakyat dan Wawasan). Gempa Yogya
di sebut2 mereaktivasi sesar lokal di Porong, sehingga menghasilkan
semburan lumpur, dan ini adalah murni musibah.

***

Terkait itu, ada beberapa pertanyaan pak Rovicky :

1. Apakah likuifaksi bisa terjadi di tempat yang jaraknya > 200 km dari sumber gempa ?

Sebab, dalam pendapat saya, intensitas di lokasi tersebut sudah
kecil. Jika saya mencoba menghitung dengan menggunakan persamaan
atenuasi intensitas ln I ln Io = k.x dengan koefisien atenuasi (k) =
-0,00387 (berdasarkan titik acuan kota Yogya dan Semarang) erta
intensitas hiposenter (Io) = 8,7 (untuk Mw = 6,3) pada jarak (x) = 200
km intensitasnya 4 MMI dengan percepatan maksimal 2,3 % G), sementara
pada jarak (x) = 250 km intensitasnya menurun sedikit menjadi 3 MMI
(dengan percepatan maksimal 1,4 % G).
Catatan intensitas dari stasiun BMG Surabaya dan Karangkates (Malang)
menunjukkan angka 2 – 3 MMI untuk Surabaya (jarak +/ – 250 km dari
hiposenter) dan 3 – 4 MMI untuk Malang (jarak + / – 230 km dari
hiposenter), artinya tidak berbeda jauh dengan perhitungan.
Fokuskan ke sekitar Surabaya. Dengan intensitas 3 MMI itu, dimana
getarannya setara dengan getaran akibat melintasnya sebuah truk besar
bila kita berdiri di tepi jalan raya, apakah bisa gempa Yogya tadi
menghasilkan likuifaksi disini ? Bila kita merujuk ada kasus gempa Loma
Prieta 1989 (Mw = 6,9) di California, radius terjauh likuifaksi terjadi
adalah sebesar 110 km dari episenter gempa. Kita logikakan saja, dengan
Mw gempa Yogya lebih kecil (6,3) bukankah ” seharusnya ” radius terjauh
likuifaksi < 110 km ?

(catatan : dalam perhitungan saya, jika dianggap koefisien atenuasi
gempa Loma Prieta sama dengan gempa Yogya, dengan kedalaman hiposentrum
17 km, pada jarak 110 km dari episentrum, intensitasnya sebesar 6 MMI
dengan percepatan puncak 12,3 % G, jauh lebih besar dari intensitas di
Porong).

2. Apakah gempa Yogya bisa mereaktivasi sesar lokal di Porong ?

Di sisi timur sesar Opak telah dideteksi ada 74 buah sesar minor
dengan panjang bervariasi antara 1 km hingga 4 km, yang tersebar di
wilayah Gunungkidul – Klaten. Sesar minor terjauh ada di wilayah
kecamatan Bayat (Klaten). Sesar2 minor ini dipastikan merupakan sumber2
afershocks gempa Yogya. Kalo saya menghitung dengan persamaan
empirisnya Ambrosey dan Zatopak (1968, saya kutip dari artikelnya Dr.
George Pararas Carayannis) mengenai hubungan antara panjang sesar (L)
dan magnitude gempa (M) : log L = 1,13 M + K, dimana untuk gempa Yogya
K = – 5,34 (dengan Mw = 6,3 dan L = 60 km), maka jika sesar minor
memiliki panjang (L) 1 – 4 km, gempanya memiliki magnitude (Mw) 4,7 –
5,3.

Masalahnya sekarang, jika gempa Yogya memang mampu mereaktivasi
sesar lokal di Porong, tidak bisa tidak sesar lokal itu harus bergeser
bukan, meski nilai pergeserannya mungkin sangat kecil hingga tidak
menimbulkan retakan di permukaan tanah. Mari kita berandai-andai,
anggaplah pergeseran tersebut meliputi segmen sepanjang 1 km dalam
sesar lokal itu, maka ” seharusnya ” sudah diiringi gempa dengan Mw =
4,7.
Jika segmen yang bergeser hanya 200 m, gempa yang terjadi memiliki Mw =
4,1. Bukankah moment magnitude (Mw) sebesar ini masih bisa dideteksi
dengan mudah oleh seismograf2nya BMG dan USGS. Apalagi USGS memberi
batasan hanya gempa2 dengan Mw > 3,5 saja yang akan
didokumentasikan. Sementara, sejauh yang saya tahu, stasiun2 BMG di
Surabaya dan Karangkates hanya melaporkan adanya guncangan akibat gempa
Yogya saja, namun tidak menyebutkan adanya gempa lain atau aftershocks
dengan episentrum di sekitar Porong.

3. Apakah energi gempa Yogya dirambatkan oleh sesar2 hingga sampai ke Porong ?

Ini
masih terkait dengan pertanyaan no. 2. Mengikuti pendapat pak Awang dan
pak Andang, saya mencoba menarik garis imajiner terusan sesar Opak ke
arah timur laut. Saya juga mencoba menarik garis imajiner yang
menghubungkan sumur Banjar Panji 1 – Purwodadi – Mojokerto – Sangiran,
titik2 dimana terdapat mud volcano atau sumber air asin. Hasilnya bisa
dilihat pada gambar ” situasi bp1 sangiran.jpg “.
Menarik sekali bahwa garis imajiner yang menghubungkan Banjar Panji 1 –
Purwodadi – Mojokerto – Sangiran ternyata menyusuri sisi selatan
Pegunungan Kendeng, dimana menurut van Bemmelen disini terdapat ” sesar
Simo ” yang longitudinal terhadap pulau Jawa.
Sementara garis perpanjangan sesar Opak, justru melintas amat jauh
terhadap Porong. Perpanjangan sesar Opak justru melintasi sesar
pembatas Bawean High – Tuban Graben di Laut Jawa. Menarik juga, bahwa
lintasan perpanjangan sesar Opak di Pegunungan Kendeng dan geosinklin
Jawa utara ditandai dengan banyaknya sesar2 lokal yang orientasinya
sebagian besar paralel dengan sesar Opak.
Dalam pendapat saya, koq tidak ada ya hubungan segaris antara mud volcano di Porong dengan sesar Opak.
Terkecuali jika dikatakan sesar Opak yang berarah barat daya – timur
laut ini bersambung dengan ” sesar Simo ” yang berarah barat – timur,
dimana titik persambungannya ada di sekitar Sangiran. Namun, logikanya,
jika hal seperti itu yang terjadi, seharusnya terdeteksi juga
aftershock di sepanjang ” sesar Simo ” bukan ? Karena energi gempa
Yogya “seharusnya ” merambat di sini.
Apalagi menurut van Bemmelen, sesar Opak adalah bagian dari sesar
transversal yang membelah Jawa dari selatan ke utara. Sesar transversal
ini (saya mengistilahkannya dengan ” sesar besar Jawa Tengah “) menjadi
tempat berdirinya gunung2 api Merapi, Merbabu, Telomoyo, Ungaran hingga
berakhir pada sesar Glagah di utara. Memang sesar besar ini juga
berpotongan dengan perpanjangan ” sesar Simo “, namun titik potongnya
jauh di utara dari sesar Opak, di tempat yang sekarang menjadi kerucut
Gunung Merapi. Sesar Opak justru berpotongan dengan sesar longitudinal
dari sisi utara Pegunungan Selatan (Pegunungan Sewu) di sekitar
Prambanan, dan dari sini saya bisa memahami mengapa sesar2 minor produk
gempa Yogya kebanyakan ada di Gunungkidul utara dan Klaten dengan
sebagian besar berarah arah barat laut – tenggara, sehingga salah satu
daerah yang kerusakannya sangat parah (selain Parangtritis – Prambanan)
adalah Kecamatan Gantiwarno – Wedi – Bayat (sebelah tenggara
Prambanan). Gambaran tentang sesar besar Jawa Tengah ini bisa dilihat
di ” sesar besar jawa tengah.jpg “.

4.
Jika gempa Yogya menyebabkan mud volcano di Porong, mengapa gempa yang
sama juga tidak menyebabkan peningkatan aktivitas mud volcano Bledug
Kuwu atau membangkitkan kembali aktivitas Sangiran Dome ?

Apalagi dua tempat terakhir itu lebih dekat terhadap pusat gempa
dibanding Porong. Dan sejauh ini tidak ada peningkatan jumlah lumpur di
Kuwu ataupun bangkitnya kembali Sangiran Dome. Peningkatan aktivitas
hanya ada di Gunung Merapi dan ini bisa dipahami mengingat dari
Prambanan ke arah utara ada sesar yang langsung menuju ke Merapi.
Sehingga rambatan energi gempa Yogya, setelah melintasi sesar Opak,
sangat mungkin berbelok menyusur sesar tadi,sehingga dapur magma Merapi
menerima tambahan energi.

***

Saya merasa, mengaitkan gempa Yogya dengan mud volcano di Porong
jauh panggang dari api. Gempa memang punya kemampuan likuifaksi, tapi
jangkauannya juga terbatas. Apalagi, merujuk hasil penelitian BMG
seperti dipaparkan Tiar Prasetya, gelombang primer dalam gempa Yogya
tidak merambat homogen ke segala arah, tetapi terkutubkan
(terpolarisasi) hingga seakan-akan membentuk pola bunga melati.
Pengutuban ini menjadi faktor penjelas mengapa kerusakan parah – selain
di sepanjang jalur sesar Opak – hanya dialami sebagian kota Yogya ,
tepatnya mulai dari kompleks kampus IAIN dan Tamansiswa ke arah timur.
Bagian barat kota Yogya, demikian juga dengan kecamatan Gamping, Sedayu
dan Sentolo, relatif mengalami kerusakan ringan.

Jalur kerusakan berat ke barat menghampiri Srandakan – Purworejo dan ke timur melintasi Pacitan. Kalo sumbu
polarisasi ke timur ini diteruskan, posisinya juga jauh dari Porong, pak Rovicky.

Demikian pendapat dan pertanyaan saya pak Rovicky. Matur nuwun atas pencerahannya.

Wassalamu’alaykum

Ma’rufin

October 31, 2008

Tidak Mungkin, Gempa Yogya —> bikin mud volcano di Porong ?

Saya tertarik dengan argumen pribadi Dr. Awang Harun (dari BP Migas)
dan Dr. Andang Bachtiar (ex ketua IAGI), secara terpisah, yang ” ~~sepakat~~
” (koreksi :Pak ADB justru lebih yakin dipicu pengeboran, koreksi rdp)
merujuk gempa Yogya sebagai pemicu semburan lumpur di Porong.
Disebutkan ada 5 titik semburan, terbentuk pada 29 Mei 1 Juni, dan jika
dihubungkan dengan garis akan embentuk arah barat daya – timur laut.
Orientasi ini earah dengan sesar regional di wilayah ini, dan kalo mau
ditarik lagi lebih jauh juga searah dengan sesar Opak yang jadi
penyebab gempa Yogya. Jika orientasi
barat daya – timur laut ini diperpanjang, akan nampak aris imajiner
yang menghubungkan sesar Opak – Sangiran Dome – Porong. Sehingga
semburan ini ihipotesiskan sebagai likuifaksi, gejala biasa dalam uatu
gempa, seperti yang ditemukan juga di Jetis Bantul) dan Prambanan
(Klaten) dalam bentuk semburan air berlumpur ” (menurut versi penduduk,
seperti ikutip media lokal Kedaulatan Rakyat dan Wawasan). Gempa Yogya
di sebut2 mereaktivasi sesar lokal di Porong, sehingga menghasilkan
semburan lumpur, dan ini adalah murni musibah.

***

Terkait itu, ada beberapa pertanyaan pak Rovicky :

1. Apakah likuifaksi bisa terjadi di tempat yang jaraknya > 200 km dari sumber gempa ?

Sebab, dalam pendapat saya, intensitas di lokasi tersebut sudah
kecil. Jika saya mencoba menghitung dengan menggunakan persamaan
atenuasi intensitas ln I ln Io = k.x dengan koefisien atenuasi (k) =
-0,00387 (berdasarkan titik acuan kota Yogya dan Semarang) erta
intensitas hiposenter (Io) = 8,7 (untuk Mw = 6,3) pada jarak (x) = 200
km intensitasnya 4 MMI dengan percepatan maksimal 2,3 % G), sementara
pada jarak (x) = 250 km intensitasnya menurun sedikit menjadi 3 MMI
(dengan percepatan maksimal 1,4 % G).
Catatan intensitas dari stasiun BMG Surabaya dan Karangkates (Malang)
menunjukkan angka 2 – 3 MMI untuk Surabaya (jarak +/ – 250 km dari
hiposenter) dan 3 – 4 MMI untuk Malang (jarak + / – 230 km dari
hiposenter), artinya tidak berbeda jauh dengan perhitungan.
Fokuskan ke sekitar Surabaya. Dengan intensitas 3 MMI itu, dimana
getarannya setara dengan getaran akibat melintasnya sebuah truk besar
bila kita berdiri di tepi jalan raya, apakah bisa gempa Yogya tadi
menghasilkan likuifaksi disini ? Bila kita merujuk ada kasus gempa Loma
Prieta 1989 (Mw = 6,9) di California, radius terjauh likuifaksi terjadi
adalah sebesar 110 km dari episenter gempa. Kita logikakan saja, dengan
Mw gempa Yogya lebih kecil (6,3) bukankah ” seharusnya ” radius terjauh
likuifaksi < 110 km ?

(catatan : dalam perhitungan saya, jika dianggap koefisien atenuasi
gempa Loma Prieta sama dengan gempa Yogya, dengan kedalaman hiposentrum
17 km, pada jarak 110 km dari episentrum, intensitasnya sebesar 6 MMI
dengan percepatan puncak 12,3 % G, jauh lebih besar dari intensitas di
Porong).

2. Apakah gempa Yogya bisa mereaktivasi sesar lokal di Porong ?

Di sisi timur sesar Opak telah dideteksi ada 74 buah sesar minor
dengan panjang bervariasi antara 1 km hingga 4 km, yang tersebar di
wilayah Gunungkidul – Klaten. Sesar minor terjauh ada di wilayah
kecamatan Bayat (Klaten). Sesar2 minor ini dipastikan merupakan sumber2
afershocks gempa Yogya. Kalo saya menghitung dengan persamaan
empirisnya Ambrosey dan Zatopak (1968, saya kutip dari artikelnya Dr.
George Pararas Carayannis) mengenai hubungan antara panjang sesar (L)
dan magnitude gempa (M) : log L = 1,13 M + K, dimana untuk gempa Yogya
K = – 5,34 (dengan Mw = 6,3 dan L = 60 km), maka jika sesar minor
memiliki panjang (L) 1 – 4 km, gempanya memiliki magnitude (Mw) 4,7 –
5,3.

Masalahnya sekarang, jika gempa Yogya memang mampu mereaktivasi
sesar lokal di Porong, tidak bisa tidak sesar lokal itu harus bergeser
bukan, meski nilai pergeserannya mungkin sangat kecil hingga tidak
menimbulkan retakan di permukaan tanah. Mari kita berandai-andai,
anggaplah pergeseran tersebut meliputi segmen sepanjang 1 km dalam
sesar lokal itu, maka ” seharusnya ” sudah diiringi gempa dengan Mw =
4,7.
Jika segmen yang bergeser hanya 200 m, gempa yang terjadi memiliki Mw =
4,1. Bukankah moment magnitude (Mw) sebesar ini masih bisa dideteksi
dengan mudah oleh seismograf2nya BMG dan USGS. Apalagi USGS memberi
batasan hanya gempa2 dengan Mw > 3,5 saja yang akan
didokumentasikan. Sementara, sejauh yang saya tahu, stasiun2 BMG di
Surabaya dan Karangkates hanya melaporkan adanya guncangan akibat gempa
Yogya saja, namun tidak menyebutkan adanya gempa lain atau aftershocks
dengan episentrum di sekitar Porong.

3. Apakah energi gempa Yogya dirambatkan oleh sesar2 hingga sampai ke Porong ?

Ini
masih terkait dengan pertanyaan no. 2. Mengikuti pendapat pak Awang dan
pak Andang, saya mencoba menarik garis imajiner terusan sesar Opak ke
arah timur laut. Saya juga mencoba menarik garis imajiner yang
menghubungkan sumur Banjar Panji 1 – Purwodadi – Mojokerto – Sangiran,
titik2 dimana terdapat mud volcano atau sumber air asin. Hasilnya bisa
dilihat pada gambar ” situasi bp1 sangiran.jpg “.
Menarik sekali bahwa garis imajiner yang menghubungkan Banjar Panji 1 –
Purwodadi – Mojokerto – Sangiran ternyata menyusuri sisi selatan
Pegunungan Kendeng, dimana menurut van Bemmelen disini terdapat ” sesar
Simo ” yang longitudinal terhadap pulau Jawa.
Sementara garis perpanjangan sesar Opak, justru melintas amat jauh
terhadap Porong. Perpanjangan sesar Opak justru melintasi sesar
pembatas Bawean High – Tuban Graben di Laut Jawa. Menarik juga, bahwa
lintasan perpanjangan sesar Opak di Pegunungan Kendeng dan geosinklin
Jawa utara ditandai dengan banyaknya sesar2 lokal yang orientasinya
sebagian besar paralel dengan sesar Opak.
Dalam pendapat saya, koq tidak ada ya hubungan segaris antara mud volcano di Porong dengan sesar Opak.
Terkecuali jika dikatakan sesar Opak yang berarah barat daya – timur
laut ini bersambung dengan ” sesar Simo ” yang berarah barat – timur,
dimana titik persambungannya ada di sekitar Sangiran. Namun, logikanya,
jika hal seperti itu yang terjadi, seharusnya terdeteksi juga
aftershock di sepanjang ” sesar Simo ” bukan ? Karena energi gempa
Yogya “seharusnya ” merambat di sini.
Apalagi menurut van Bemmelen, sesar Opak adalah bagian dari sesar
transversal yang membelah Jawa dari selatan ke utara. Sesar transversal
ini (saya mengistilahkannya dengan ” sesar besar Jawa Tengah “) menjadi
tempat berdirinya gunung2 api Merapi, Merbabu, Telomoyo, Ungaran hingga
berakhir pada sesar Glagah di utara. Memang sesar besar ini juga
berpotongan dengan perpanjangan ” sesar Simo “, namun titik potongnya
jauh di utara dari sesar Opak, di tempat yang sekarang menjadi kerucut
Gunung Merapi. Sesar Opak justru berpotongan dengan sesar longitudinal
dari sisi utara Pegunungan Selatan (Pegunungan Sewu) di sekitar
Prambanan, dan dari sini saya bisa memahami mengapa sesar2 minor produk
gempa Yogya kebanyakan ada di Gunungkidul utara dan Klaten dengan
sebagian besar berarah arah barat laut – tenggara, sehingga salah satu
daerah yang kerusakannya sangat parah (selain Parangtritis – Prambanan)
adalah Kecamatan Gantiwarno – Wedi – Bayat (sebelah tenggara
Prambanan). Gambaran tentang sesar besar Jawa Tengah ini bisa dilihat
di ” sesar besar jawa tengah.jpg “.

4.
Jika gempa Yogya menyebabkan mud volcano di Porong, mengapa gempa yang
sama juga tidak menyebabkan peningkatan aktivitas mud volcano Bledug
Kuwu atau membangkitkan kembali aktivitas Sangiran Dome ?

Apalagi dua tempat terakhir itu lebih dekat terhadap pusat gempa
dibanding Porong. Dan sejauh ini tidak ada peningkatan jumlah lumpur di
Kuwu ataupun bangkitnya kembali Sangiran Dome. Peningkatan aktivitas
hanya ada di Gunung Merapi dan ini bisa dipahami mengingat dari
Prambanan ke arah utara ada sesar yang langsung menuju ke Merapi.
Sehingga rambatan energi gempa Yogya, setelah melintasi sesar Opak,
sangat mungkin berbelok menyusur sesar tadi,sehingga dapur magma Merapi
menerima tambahan energi.

***

Saya merasa, mengaitkan gempa Yogya dengan mud volcano di Porong
jauh panggang dari api. Gempa memang punya kemampuan likuifaksi, tapi
jangkauannya juga terbatas. Apalagi, merujuk hasil penelitian BMG
seperti dipaparkan Tiar Prasetya, gelombang primer dalam gempa Yogya
tidak merambat homogen ke segala arah, tetapi terkutubkan
(terpolarisasi) hingga seakan-akan membentuk pola bunga melati.
Pengutuban ini menjadi faktor penjelas mengapa kerusakan parah – selain
di sepanjang jalur sesar Opak – hanya dialami sebagian kota Yogya ,
tepatnya mulai dari kompleks kampus IAIN dan Tamansiswa ke arah timur.
Bagian barat kota Yogya, demikian juga dengan kecamatan Gamping, Sedayu
dan Sentolo, relatif mengalami kerusakan ringan.

Jalur kerusakan berat ke barat menghampiri Srandakan – Purworejo dan ke timur melintasi Pacitan. Kalo sumbu
polarisasi ke timur ini diteruskan, posisinya juga jauh dari Porong, pak Rovicky.

Demikian pendapat dan pertanyaan saya pak Rovicky. Matur nuwun atas pencerahannya.

Wassalamu’alaykum

Ma’rufin

October 31, 2008

Tag: lumpur lapindo

Warga Peringati 12 Tahun Semburan Lumpur Lapindo

KOMNAS HAM Rekomendasikan Pemulihan Hak Korban Lapindo

“Rakyat Berdaya, Meski Negara Alpa”

Negara Alpa di Tengah Bencana

Kami Tidak Diam

Rakyat Berdaya Meminta Negara Ada

SBY, Selamatkan Bakrie Ya!

Derita Mamik, Ibu Tua Korban Lumpur Lapindo

Polisi Kembali Bubarkan Aksi Korban Lapindo

Pulau Dem: Potret Kelam Pembuangan Lumpur Lapindo ke Kali Porong

Koran Tempo – Jangan Hambat Kasus Lapindo

AAPG Day 2: showdown at the Lusi corral

Tidak Mungkin, Gempa Yogya —> bikin mud volcano di Porong ?

Tidak Mungkin, Gempa Yogya —> bikin mud volcano di Porong ?

Conclusive Vote on Cause of Indonesian Mud Volcano

TEMPO Interaktif – Pengusutan Hukum Kasus Lapindo Buntu

KOMPAS – Geolog Dunia Yakin Lumpur Tak Dipicu Gempa

Geologists Blame Gas Drilling for Indonesia Mud Disaster

ANTARA – Kaukus DPR Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Lapindo

ANTARA – Semburan Lumpur Sidoarjo Diperkirakan Berlangsung 140 Tahunasus Lapindo Butuh Advokasi Internasional

Lapindo Belum Bayar Uang Muka Korban Lumpur

Safety Sought From Sidoarjo Mudflow Agency

Victims Refuse to Sell Muddy Land to Lapindo