Negara Absen dalam Kasus Lapindo, Apa Iya? (BPLS) Suara Publik March 16, 2015May 13, 20150 Satu-satunya ketidakhadiran negara dalam kasus ini adalah untuk menjatuhkan hukuman setimpal pada Lapindo.
SBY, Selamatkan Bakrie Ya! Suara Publik April 22, 2014January 9, 20150 Proses tertutup dalam pembuatan kebijakan telah menjadi modus operandi pemerintah demi melindungi perusahaan dan menghindari penolakan warga dan kritik publik. Penggelapan informasi telah menjadi pola dasar sejak awal operasi Lapindo.
Kontrak Bantuan Sosial Dinilai Merugikan Warga Lapindo di Media September 20, 2008January 11, 20150 Warga harus meninggalkan lokasi setelah tiga bulan meneken kontrak SURABAYA - Korban lumpur Lapindo dari Desa Kedungcangkring, Pejarakan, dan Desa Besuki Barat di Kecamatan Jabon, Sidoarjo, tidak bersedia menandatangani akad perjanjian
Buka Bersama Korban Kanal Korban September 9, 2008January 11, 20150 “Kami memilih tol karena lebih tinggi tempatnya dari pemukiman.”
Ratusan Korban Lumpur Demo Balai Desa Besuki Lapindo di Media August 21, 2008January 11, 20150 Kendati sudah menetapkan tiga desa masuk peta terdampak, pemerintah belum mengumumkan nilai ganti rugi.
Harga Sama dengan Lapindo Lapindo di Media August 13, 2008January 11, 20150 Sampai saat ini tidak ada kejelasan masalah harga tanah yang akan dibayarkan.
Diperlakukan Beda, Warga Pejarakan Menolak Kanal Korban August 12, 2008January 11, 20150 Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah selalu menciptakan potensi keresahan dan ketegangan dalam warga sendiri.
Revisi Perpres Lapindo Tak Sentuh Substansi Lapindo di Media August 6, 2008January 11, 20150 Komnas HAM: Seharusnya, tak ada lagi diskriminasi antar desa terdampak dan tidak,
Seluruh Menteri Tandatangani Revisi Perpres Lapindo Lapindo di Media August 6, 2008January 11, 20150 Joko Kirmanto: Pemerintah minta maaf karena belum berhasil menutup, tapi kami akan terus berusaha semaksimal mungkin.
Terkait Perpres 48/2008, BPLS Lagi-lagi Obral Janji Kanal Korban August 5, 2008January 10, 20150 Korban sudah bosan dengan janji yang tidak juga kunjung terbukti, bahkan seringkali diingkari. Masyarakat tidak lagi mau dibohongi.
Teror di Desa Besuki, Dampak Perpres 48/2008 Kanal Korban August 1, 2008January 10, 20150 Teror itu berkaitan dengan isu-isu yang berkembang dan cenderung menyudutkan setelah desa Besuki terbelah. Sebagian dimasukkan ke dalam peta area terdampak versi Perpres No 48/2008, dan sebagian lagi tidak.