-
Surat Terbuka untuk Bapak Joko Widodo Terkait Solusi Lumpur Lapindo
Sudah saatnya penjahat lingkungan diminta pertanggungjawabannya atas kejahatan lingkungan yang mereka lakukan. Sudah saatnya negara bersikap tegas terhadap para penjahat lingkungan.
-
Relasi Kuasa antara Korban Lapindo dan Grup Bakrie
Proses pembayaran ganti-rugi pada korban Lapindo, baik dari kelompok “cash and carry” maupun kelompok “cash and resettlement”, belumlah semuanya tuntas.
-
Tanggapan Terbuka untuk Awang Harun Satyana
Dari seluruh data geologis yang ada, wilayah Blok Brantas adalah wilayah yang rentan bagi kelahiran sebuah gununglumpur, oleh karena itu di wilayah itu tidak boleh ada lagi aktivitas pemboran.
-
Teror Lapindo
Kasus Lapindo telah menteror siapa saja yang tinggal di republik ini.
-
Bencana Budaya Lumpur Lapindo
Para ilmuwan berebut mengumbar serangkaian teori dan kepintarannya bersilang pendapat sehingga malah membingungkan masyarakat. Inilah yang disebut Bencana Intelektual.
-
SBY, Selamatkan Bakrie Ya!
Proses tertutup dalam pembuatan kebijakan telah menjadi modus operandi pemerintah demi melindungi perusahaan dan menghindari penolakan warga dan kritik publik. Penggelapan informasi telah menjadi pola dasar sejak awal operasi Lapindo.
-
Lapindo innuendo
The mudflow disaster shows the price we have to pay for allowing politics to blur efforts to mitigate disaster, which is a matter of humanity.
-
Kasus Hambalang Tidak Separah Lapindo
Lapindo adalah kejahatan paling fenomenal yang pernah terjadi. Meskipun telah ada beberapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini seolah lenyap bak ditenggelamkan oleh lumpur.
-
(Rekayasa) Dongeng sebagai Wacana
Rekayasa Dongeng merupakan salah satu wacana penting bagi siapapun yang hendak, sedang, dan pernah mendalami kasus Lapindo.
-
Shifting strategy? A reflection of seven years of Lapindo mud
I propose that Lapindo case could not be resolved by hit-and-run tactic; rather, I argue it should be cracked down from inside, the Trojan horse tactic. But, all in all, my subsequent question would be: who wants to be sacrificed by sent inside that Trojan horse, without being defeated by the enemy first?
-
Mendesakkan Agenda Pemulihan Sosial-Ekologis Akibat Lumpur Lapindo
Pada tanggal 29 Mei ini kita memperingati tujuh tahun lumpur panas Lapindo menyembur dari bumi Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dibandingkan dengan jenis bencana lain, bencana lumpur Lapindo adalah bencana yang unik. Luapan lumpur Lapindo telah memaksa warga di 12 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pindah untuk selamanya dari kampung halamannya. Ribuan warga terusir…
-
Pelanggaran HAM Berat Kasus Lumpur Lapindo
Oleh: Bosman Batubara PADA bulan Agustus tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengeluarkan putusan bahwa bencana Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. Keputusan Komnas HAM ini diambil berdasarkan pemungutan suara di kalangan komisionernya. Dari 11 orang komisioner, 5 orang (Syafruddin Ngulma Simeulue, Kabul Supriyadhie, Nur Khalis, Munir Mulkhan dan Saharudin Daming) sepakat…
-
Kasus Lumpur Lapindo di Tangan Ksatria Negarawan
Oleh: Subagyo Mantan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, dan Bupati Sidoarjo sekarang, Saiful Illah, mengatakan bahwa masalah lumpur Lapindo itu hanya berada dalam satu persen wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tapi mengapa yang hanya di satu persen itu tidak terselesaikan hingga tujuh (tujuh) tahun ini? Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur rupanya merasa tidak bebas untuk…
-
The ‘Evolution’ of Lapindo Mudflow Mitigation Policy
On September 8, 2006, the President established Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Panas di Sidoarjo (Timnas, National team for mudflow mitigation in Sidoarjo). Timnas was established after the signing of Keppres 13/2006. According to Keppres 13, Timnas would tenure for six months, and could be extended if needed (Keputusan Presiden 2006, Art. 7). At that…
-
Perpres 14/2007, Legalisasi Korupsi Lapindo
SUBAGYO. Masyarakat korban lumpur Lapindo semakin terlunta-lunta. Masa depan dan keselamatan rakyat di wilayah-wilayah kerja korporasi pertambangan terancam akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bukan untung, malah buntung. Dalam rangka penyelesaian kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Perpres No. 14/2007) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Tetapi hari…
-
The Goat that Couldn’t Stop the Mud Volcano
This essay touches on some of the cultural, political, religious, and environmental factors that shape these understandings of human and nonhuman being in the context of social justice in the aftermath of the Lapindo mudflow.
-
Mengapa Kita Tidak Ikut Jalan kaki Porong-Jakarta?
Kejutan adalah sesuatu yang jamak terjadi pada kasus semburan lumpur Lapindo. Mungkin ada baiknya kita semua berhenti terkejut dan mulai melihat apa yang terjadi dalam perjalanan kasus ini.
-
Lapindo Tenggelamkan Komnas HAM?
Subagyo – Pada 8 Agustus 2012 rapat paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memutuskan tidak memiliki cukup bukti permulaan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus lumpur Lapindo. Pendapat tersebut berbeda dengan kesimpulan tim penyelidik ad hoc bentukan Komnas HAM yang menyimpulkan terdapat cukup bukti adanya pelanggaran HAM yang berat, berbentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendapat Komnas…
-
Korban Lumpur Lapindo Jadi Miliarder?
Firdaus Cahyadi – Entah apa yang dirasakan oleh korban lumpur Lapindo bila membaca pernyataan Ical—panggilan akrab Aburizal Bakrie—di portal berita Detik.com (25 Januari). Ical mengatakan bahwa warga yang menjadi korban semburan lumpur Lapindo telah mendapat uang pengganti dan bantuan dalam nilai di atas rata-rata. Judul berita di portal itu pun berbunyi, Ical: Korban Lumpur Lapindo…
-
Hari HAM dan Korban Lumpur Lapindo
Jakarta – Hasil penyidikan Komnas HAM dalam kasus Lapindo masih misteri. Sebegitu sulitkah menemukan adanya pelanggaran HAM dalam kasus lumpur Lapindo? *** Tanggal 10 Desember adalah hari yang bersejarah bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Tanggal 10 Desember 1948, Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berhasil mengikrarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Dunia (UN Universal…