-
KOMNAS HAM Rekomendasikan Pemulihan Hak Korban Lapindo
Korbanlumpur.info – Sidoarjo, 21 Juli 2017 Emir Firdaus selaku wakil ketua DPRD Kabuoaten Sidoarjo memberikan sambutan mengawali dialog hasil audit HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ia berharap hasil audit HAM dalam kasus Lapindo bisa memberikan gambaran yang jelas atas persoalan Lapindo karena sampai saat ini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Ia juga…
-
Pulihkan Hak-Hak Warga Korban Lumpur Lapindo
Komnas HAM: Kehadiran negara masih dalam konteks fisik, pembangunan infrastruktur.
-
Negara Salah Kaprah dalam Mempertanggungjawabkan Pemulihan Korban Lumpur Lapindo
KontraS: rencana dana talangan tidak lebih dari sekadar transaksi ekonomi dan mengabaikan skema pemulihan komprehensif atas praktik pelanggaran HAM.
-
Komnas HAM: Kebijakan Negara Soal Lumpur Lapindo Ada yang tak Sesuai dengan HAM
Komnas HAM berencana akan membawa dan menyampaikan keluhan korban lumpur Lapindo pada pemerintah maupun Menteri PU yang baru.
-
Pelanggaran HAM Berat Kasus Lumpur Lapindo
Oleh: Bosman Batubara PADA bulan Agustus tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengeluarkan putusan bahwa bencana Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. Keputusan Komnas HAM ini diambil berdasarkan pemungutan suara di kalangan komisionernya. Dari 11 orang komisioner, 5 orang (Syafruddin Ngulma Simeulue, Kabul Supriyadhie, Nur Khalis, Munir Mulkhan dan Saharudin Daming) sepakat…
-
Tragedi Lumpur Lapindo, ‘Tutup Mata’ di Tengah Kerusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 7 Tahun semburan Lumpur Lapindo di Surabaya, Rabu (29/5/13). Sudah tujuh tahun, namun HAM masyarakat belum dipulihkan. Merekapun hidupdalam lingkungan yang tercemar. Foto: Jatam Tujuh tahun sudah tragedi luapan lumpur Lapindo meporakporandakan kehidupan warga sekitar Sidoarjo, tetapi sampai kini perhatian pemerintah minim. Pemulihan HAM puluhan ribu jiwa itu masih terabaikan. Komnas HAM pun menyatakan,…
-
Korban Lapindo Minta Haknya Dipulihkan
Sudah tujuh tahun lumpur Lapindo menyembur dan belummenunjukkan tanda-tanda berhenti. Selama itu pula warga yang berada di sekitar lokasi terkena dampaknya. Salah satunya menimpa warga desa Besuki, Abdul Rohim. Sejak peristiwa buruk itu terjadi, sawah yang biasa ia tanami terendam lumpur, air yang kerap digunakan untuk minum dan mandi menjadi tak layak. Ujungnya, pria yang…
-
Masalah Lumpur Lapindo Segera Dibawa ke Sidang Paripurna Komnas HAM
Komisi Hak Asasi Manusia berjanji rekomendasi yang dibawa ke sidang akan menunjukkan hal yang berbeda.
-
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong
Pemerintah harus berhadapan dengan perusahaan untuk membantu warga korban lumpur.
-
Lapindo Berbohong tentang Hasil Konferensi Geologi di London
Ironisnya, pemerintah terus menerus membiarkan pembohongan ini terjadi.
-
Kerja Komnas HAM Ungkap Kasus Lapindo Dihambat
Jakarta (ANTARA News) – Komnas HAM mengungkapkan, upayanya menangani dugaan tindak pelanggaran HAM pada kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, telah dihambat sejumlah kalangan. “Banyak hambatan hukum yang kami alami,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh dalam diskusi buku “Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005” di Jakarta, Senin. Salah satu…
-
Komnas HAM Akui Belum Ada Perkembangan
Komnas HAM akan memanggil menteri PU Djoko Kirmanto untuk meminta penjelasan.
-
Pembuangan Lumpur Lapindo Ke Laut Tak Menyelesaikan Masalah
Usaha pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah selama sumber lumpur tidak ditutup.
-
Komnas HAM Siapkan Rekomendasi
Komnas HAM juga memediasi warga bertemu dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, dan Badan Pertanahan Nasional.
-
Revisi Perpres Lapindo Tak Sentuh Substansi
Komnas HAM: Seharusnya, tak ada lagi diskriminasi antar desa terdampak dan tidak,
-
Komisi Nasional Panggil Sejumlah Pejabat Terkait Lapindo
Mereka yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution.
-
Pemerintah Diminta Cabut Beleid Lapindo
Komnas HAM: Pemerintah mestinya mencabut peraturan presiden itu dan menggantinya dengan peraturan baru yang bisa memulihkan hak semua warga di sekitar lokasi semburan.
-
Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional
Kendati masih banyak muncul tuntutan agar Lapindo menanggung seluruh kerugian, pemerintah tetap ngotot mengambil alih tanggung jawab itu.