KOMNAS HAM Rekomendasikan Pemulihan Hak Korban Lapindo Kanal Korban July 22, 2017July 22, 20170 Korbanlumpur.info - Sidoarjo, 21 Juli 2017 Emir Firdaus selaku wakil ketua DPRD Kabuoaten Sidoarjo memberikan sambutan mengawali dialog hasil audit HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ia berharap hasil audit HAM
Pulihkan Hak-Hak Warga Korban Lumpur Lapindo Lapindo di Media May 13, 2015June 8, 20150 Komnas HAM: Kehadiran negara masih dalam konteks fisik, pembangunan infrastruktur.
Negara Salah Kaprah dalam Mempertanggungjawabkan Pemulihan Korban Lumpur Lapindo Siaran Pers January 9, 2015June 8, 20150 KontraS: rencana dana talangan tidak lebih dari sekadar transaksi ekonomi dan mengabaikan skema pemulihan komprehensif atas praktik pelanggaran HAM.
Komnas HAM: Kebijakan Negara Soal Lumpur Lapindo Ada yang tak Sesuai dengan HAM Lapindo di Media October 29, 2014January 9, 20150 Komnas HAM berencana akan membawa dan menyampaikan keluhan korban lumpur Lapindo pada pemerintah maupun Menteri PU yang baru.
Pelanggaran HAM Berat Kasus Lumpur Lapindo Suara Publik June 3, 2013January 9, 20152 Oleh: Bosman Batubara PADA bulan Agustus tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengeluarkan putusan bahwa bencana Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. Keputusan Komnas HAM ini diambil berdasarkan
Tragedi Lumpur Lapindo, ‘Tutup Mata’ di Tengah Kerusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM Lapindo di Media May 31, 2013January 9, 20150 Peringatan 7 Tahun semburan Lumpur Lapindo di Surabaya, Rabu (29/5/13). Sudah tujuh tahun, namun HAM masyarakat belum dipulihkan. Merekapun hidupdalam lingkungan yang tercemar. Foto: Jatam Tujuh tahun sudah tragedi luapan lumpur
Korban Lapindo Minta Haknya Dipulihkan Lapindo di Media May 21, 2013January 9, 20150 Sudah tujuh tahun lumpur Lapindo menyembur dan belummenunjukkan tanda-tanda berhenti. Selama itu pula warga yang berada di sekitar lokasi terkena dampaknya. Salah satunya menimpa warga desa Besuki, Abdul Rohim. Sejak
Masalah Lumpur Lapindo Segera Dibawa ke Sidang Paripurna Komnas HAM Lapindo di Media December 29, 2008December 3, 20130 Komisi Hak Asasi Manusia berjanji rekomendasi yang dibawa ke sidang akan menunjukkan hal yang berbeda.
Presiden Perlu Undang Ahli Pengeboran ke Porong Lapindo di Media October 29, 2008January 19, 20150 Pemerintah harus berhadapan dengan perusahaan untuk membantu warga korban lumpur.
Lapindo Berbohong tentang Hasil Konferensi Geologi di London Siaran Pers October 29, 2008January 19, 20150 Ironisnya, pemerintah terus menerus membiarkan pembohongan ini terjadi.
Kerja Komnas HAM Ungkap Kasus Lapindo Dihambat Lapindo di Media October 27, 2008January 11, 20150 Jakarta (ANTARA News) - Komnas HAM mengungkapkan, upayanya menangani dugaan tindak pelanggaran HAM pada kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, telah dihambat sejumlah kalangan. "Banyak hambatan hukum yang kami alami,"
Pemerintah Jangan Pasrah Soal Lumpur Lapindo Lapindo di Media October 27, 2008January 11, 20150 Sidoarjo, (ANTARA News) - Pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo yang terjadi sejak tahun 2005. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
Komnas HAM Akui Belum Ada Perkembangan Kanal Korban September 17, 2008January 11, 20150 Komnas HAM akan memanggil menteri PU Djoko Kirmanto untuk meminta penjelasan.
Pembuangan Lumpur Lapindo Ke Laut Tak Menyelesaikan Masalah Kanal Korban September 17, 2008January 11, 20150 Usaha pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah selama sumber lumpur tidak ditutup.
Komnas HAM Siapkan Rekomendasi Lapindo di Media September 3, 2008January 11, 20150 Komnas HAM juga memediasi warga bertemu dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, dan Badan Pertanahan Nasional.
Revisi Perpres Lapindo Tak Sentuh Substansi Lapindo di Media August 6, 2008January 11, 20150 Komnas HAM: Seharusnya, tak ada lagi diskriminasi antar desa terdampak dan tidak,
Komisi Nasional Panggil Sejumlah Pejabat Terkait Lapindo Lapindo di Media August 6, 2008January 11, 20150 Mereka yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution.
Pemerintah Diminta Cabut Beleid Lapindo Lapindo di Media August 6, 2008January 11, 20150 Komnas HAM: Pemerintah mestinya mencabut peraturan presiden itu dan menggantinya dengan peraturan baru yang bisa memulihkan hak semua warga di sekitar lokasi semburan.
Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional Lapindo di Media August 6, 2008January 11, 20150 Kendati masih banyak muncul tuntutan agar Lapindo menanggung seluruh kerugian, pemerintah tetap ngotot mengambil alih tanggung jawab itu.