Author: Korban Lumpur

Sidoarjo – Sudah hampir lima tahun kasus Lapindo belum juga ada penyelesaian. Mulai dari proses ganti rugi sampai masalah dampak sosial yang lainnya. Warga korban Lapindo yang berada di dalam peta area terdampak sampai sekarang pun ganti ruginya juga tidak kunjung selesai, baik warga yang menyepakati skema ganti rugi secara dicicil 15 Juta per bulan, hingga warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi sepeser pun.

Proses ganti rugi yang berlarut–larut tanpa ada penyelesaian membuat perwakilan warga dari beberapa kelompok mendatangani Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, (jumat 15/04/2011) Mereka  mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih penanganan korban lumpur Lapindo yang tak kunjung selesai ini.

Warga yang kesemuanya merupakan korban Lapindo yang berada di peta terdampak berdasarkan Perpres 14/2007 ini, menganggap PT. Minarak Lapindo Jaya, anak perusahan PT Lapindo Berantas INC. tidak punya itikad baik untuk menuntaskan proses ganti rugi warga. Baik itu ganti rugi secara dicicil ataupun ganti rugi yang dituntut warga berdasar skema 20%-80% “Minarak sudah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan ganti rugi warga, sudah beberapa kali Minarak tidak membayar cicilan warga dengan tepat waktu, ini saja sudah tiga bulan warga tidak menerima pembayaran cicilan” ungkap Samanhudi perwakilan korban dari Desa Jatirejo, Porong.

Menanggapi tuntutan korban Lapindo ketua Pansus M. Zainal Lutfi mengatakan akan memperjuangkan tuntutan warga pada agenda dengar pendapat dengan pemerintah  pada pekan depan. Dalam dengar pendapat nanti pansus akan mengusulkan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) yang intinya pemerintah mengambil alih penanganan dampak dari lumpur Lapindo “Kami akan menyampaikan tuntutan warga ke pemerintah, selain itu kami Pansus akan mengusulkan ada perubahan Perpres yang mengatur penanganan dampak lumpur Lapindo di ambil alih pemerintah” ungkap Politisi PAN ini setelah menemui warga korban Lapindo.

Perpres 14/2007, Perpres 48/ 2008 dan perpres 40/ 2009 menurut Ketua Pansus harus di revisi menjadi satu peraturan Presiden yang mengatur pengambil alihan penanganan dampak lumpur Lapindo oleh pemerintah. “Perpres yang sudah ada sekarang harus direvisi, agar pengambil alihan persoalan lumpur Lapindo ada payung hukumnya” katanya

“Jika revisi Perpres ini disetujui ditahun ini saya yakin Tahun 2012 persoalan ganti rugi korban baik dalam area terdampak maupun diluar area terdampak bisa tertangani semua” lanjutnya

Dalam pertemuan nanti Pansus akan mengajak perwakilan korban Lapindo untuk bertemu dengan Menteri Pekerja Umum (PU), Menteri Keuangan dan Menteri Enegi dan  Sumber Daya Mineral (ESDM), selaku dewan pengarah BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) “Pansus akan mengajak perwakilan korban baik dalam peta terdampak maupun diluar peta terdampak, untuk menyampaikan persoalan di Menteri PU, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, harapannya ada hasil dari pertemuan nanti” Ungkap Lutfi.

Meskipun Pansus yang telah dibentuk untuk kedua kalinya ini tidak bisa berbuat banyak dalam membantu persoalan warga korban lapindo, kali ini perwakilan warga akan mendukung langkah yang diambil Pansus Lumpur ini. Warga berharap ada kejelasan soal ganti ruginya, mereka menyatakan siap ikut serta dalam pertemuan dengan pemerintah nanti, meskipun harus menggunakan dana pribadi. (vik)

(c) Kanal Newsroom

Sidoarjo – Hampir lima tahun kasus semburan lumpur Lapindo berjalan, namun hingga sekarang penyelesaian yang diharapkan warga tak juga tuntas, ganti rugi warga yang menjadi korban pun sampai kini juga belum terselesaikan. Warga yang menerima skema ganti rugi dengan cara dicicil sudah 2 bulan lebih belum dibayar oleh lapindo, bahkan sejak Januari 2011 warga hanya menerima cicilan 5 juta per bulan, dari yang seharusnya di cicil 15 Juta per bulan.

Bukan cerita baru Lapindo secara sengaja telat membayar cicilan warga, sudah sekian kali lapindo mengingkari janjinya yang pernah disampaikan dihadapan Presiden. Keterlambatan pembayaran cicilan warga ini praktis membuat warga menjadi tersiksa. Pasalnya, banyak warga yang sampai sekarang masih mengandalkan cicilan dari Lapindo untuk kebutuhan hidup sehari-hari, setelah rumah dan mata pencahariannya hilang oleh lumpur lapindo.

Tidak hanya mengingkari janjinya untuk tepat waktu dalam membayar cicilan warga, Lapindo juga sampai sekarang belum membayar ganti rugi aset tanah dan bangunan warga Gempolsari Kecamatan Tanggulangin sama sekali, menurut Abdul Haris Kepala Desa Gempolsari, ada 18 warga Gempolsari yang belum menerima pembayaran skema 20 % yang seharusnya di bayar pada 2007 silam, “Warga saya ada 18 warga yang belum menerima skema pembayar 20 persen” ungkap Haris.

PT Minarak Lapindo Jaya anak perusahan Lapindo Brantas yang ditunjuk untuk mengurusi pembayaran ganti rugi warga tidak mengakui aset tanah ke 18 Warga Gempolsari ini sebagai tanah kering, Minarak menganggap tanah warga sebagai tanah sawah. Padahal, surat-surat yang dimiliki warga membuktikan tanah tersebut adalah tanah darat. “Minarak tidak mengakui tanah warga Gempolsari ini tanah kering, Minarak bersikeras mengakui tanah warga ini tanah sawah, padahal surat warga tanah darat, dan BPLS dan Tim Verifikasi sudah menyatakan tanah darat, lah kok Minarak masih bersikeras tidak mau mambayar ganti rugi warga” terang Haris saat ditemui di kantornya.

Aset warga Gempolsari yang sampai sekarang belum dibayar oleh Lapindo terdiri dari 7 aset tanah dan bangunan dan 11 aset berupa tanah pekarangan saja. Warga yang memiliki aset tanah dan bangunan yang tidak diakui sebagai tanah darat sampai kini masih tinggal didesa Gempolsari, tepatnya di RT 10.  Tidak diakuinya tanahnya sebagai tanah darat membuat Sulastri (34 Tahun) marah atas sikap Lapindo, pasalnya dirinya dan ke 17 pemilik aset, tidak segera dibayar oleh lapindo “Saya tidak habis pikir dengan sikap Lapindo yang tidak mengakui tanah saya sebagai tanah darat, padahal surat saya menyatakan tanah darat” kata Sulastri dengan kesalnya.

Sulastri tidak hanya marah terhadap Lapindo, dirinya juga menyesalkan sikap pemerintah yang seakan – akan tutup mata dengan kondisi warga “Saya sudah menyampaikan persoalan ini sampai ke pemerintah pusat tapi sampai kini juga tidak ada kejelasan, padahal sudah hampir lima tahun saya menunggu tidak ada kejelasan yang pasti” ungkapnya.

Sulastri bahkan mengatakan bahwa Minarak malah menawarkan solusi lain kepada warga, tanah warga yang ada bangunannya dihargai sebagai tanah darat yaitu 1 juta per meter, dan tanah yang tidak ada bangunanya dihargai sebagai tanah sawah  yaitu 120 ribu per meter “Terkhir Minarak menawarkan tanah yang ada bangunannya diakui tanah kering dan tanh yang tidak ada bangunnya di hargai tanah sawah, ya kami tidak mau”  ungkap sulatri menceritakan tawaran Andi darusalam, direktur Minarak Lapindo Jaya. Padahal Sulastri tidak membutuhkan tawaran yang neko-neko, Sulatri dan warga Gempolsari hanya berharap ada kejelasan soal ganti ruginya karena selama hampir lima tahun warga menunggu kejelasan yang tidak pasti. (vik)

(c) Kanal Newsroom

Sidoarjo – Polres Sidoarjo menemukan indikasi adanya dugaan penyelewengan ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo di tiga desa di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang diduga dilakukan oknum Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Kepala Polres Sidoarjo AKBP M Iqbal, Rabu (2/3/2011), mengatakan, saat ini petugas kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi warga korban lumpur Lapindo itu.

“Terkait dengan kasus ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim untuk membantu mengusut kasus ini,” ucapnya.

Ia mengemukakan, meski polisi telah memeriksa sejumlah orang sebagai saksi, polisi masih belum menentukan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan uang ganti rugi ini.

Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus serta memeriksa sejumlah saksi, mulai dari warga, staf BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), dan Badan Pertanahan Nasional.

Dari pemeriksaan sementara, polisi sudah menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi korban Lumpur Lapindo. “Indikasi diperoleh dari keterangan staf BPN dimana antara luasan tanah yang ada dengan nilai uang ganti ruginya tidak sesuai,” paparnya.

Namun, polisi masih belum bisa mengetahui berapa nilai uang yang telah diselewengkan, dan karena itu, polisi berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung berapa nilai uang yang diselewengkan.

Dirinya juga membantah jika pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut dianggap lambat oleh masyarakat.

“Kami tidak lambat dalam melakukan pemeriksaan, tetapi harus melalui tahapan yang harus dilalui. Karena kasus dugaan korupsi seperti ini sudah ada prosedur pemeriksaan yang harus dilalui,” tuturnya.

Sebelumnya, warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, melaporkan adanya dugaan penyelewengan uang ganti rugi warga yang diduga dilakukan oleh oknum tim verifikasi BPLS.

Dalam laporannya, modus penyelewengan dengan meminta bayaran pada warga apabila tanahnya ingin diberi ganti rugi sebagai tanah kering, dan bukan tanah sawah.

Warga yang tidak mau memberi bayaran ganti ruginya dipersulit karena oknum tim verifikasi BPLS tersebut, mengubah status tanah kering menjadi tanah sawah yang nilai ganti ruginya jauh lebih rendah.

(c) kompas.com

Sidoarjo – Warga Desa Besuki Timur Kecamatan Porong mengeluhkan sumur air minum diduga tercemar air lumpur Lapindo.

Akibatnya, air sumur warga berubah keruh berwarna kuning dan rasanya berubah asin. Sehingga, warga harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli air minum. “Air sumur tak layak konsumsi,” kata warga setempat Adib Rosadi, Senin (21/2).

Ia mengaku tak nyaman tinggal di daerah yang dekat dengan tanggul lumpur Lapindo. Warga selalu was-was dan khawatir jika sewaktu-waktu tanggul jebol. Lantaran selama sebulan terakhir terjadi dua kali tanggul penahan lumpur longsor dan ambrol. Sehingga, setiap malam warga terus mengawasi dan memantau tanggul.

Apalagi daerah pemukiman warga juga mengeluarkan gas metana bercampur air dan lumpur (bubble) yang mudah terbakar. Bahkan, aneka tanaman dan pohon Mangga mengering dan mati. Selain itu, sawah warga yang berimpitan dengan lumpur Lapindo tercemar, tanaman mati dan mengering. “Sawah tak bisa ditanami,” ujarnya.

Adib tak sendirian, ia bersama ribuan warga Desa Mindi, Besuki Timur, Pamotan Kecamatan Porong dan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo menuntut ganti rugi. Mereka yang berasal dari 45 Rukun Tentangga ini telah melaporkannya kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum dan Presiden. “Kami dipingpong, tak ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah memperhatikan nasib warga yang berada di sekitar kolam penampungan. Mereka meminta Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan 45 RT ini sebagai daerah yang berbahaya dan mendapat ganti rugi.

Sebanyak 45 RT tersebut tersebar di Desa Mindi sebanyak 18 RT, Desa Besuki Timur 7 RT, Desa Pamotan 8 RT dan Desa Ketapang sebanyak 12 RT. Sejumlah rumah warga rusak, dinding bangunan retak akibat penurunan permukaan tanah di sekitar kolam penampungan.

Hasil penelitian Tim Kajian Kelayakan Pemukiman Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 6 Agustus 2010 lalu tegas menyebutkan jika pemukiman warga di 45 RT tersebut tak layak huni.

Pemukiman warga, katanya, sama dengan warga di 9 RT Desa Siring, Desa Jatirejo dan Desa Mindi Kecamatan Porong yang telah ditetapkan sebagai daerah berbahaya dan tak layak huni. Mereka mendapatkan jaminan hidup, uang sewa rumah dan biaya pindah rumah.

Menanggapi keluhan warga, juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Achmad Khusiri menyatakan telah menerima hasil survei Tim Kajian Kelayakan Pemukiman tersebut. Selanjutnya, BPLS dan badan geologi segera meneliti kondisi geologi di kawasan pemukiman warga. “Menggunakan survei tiga dimensi,” katanya.

Hasil penelitian ini, katanya, diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan daerah mana saja yang tak layak huni dan mendapat ganti rugi. Survei Tim Kajian dan penelitian badan geologi menjadi dasar memutuskan persoalan tersebut. (EKO WIDIANTO)

(c) TEMPO Interaktif

SIDOARJO – Tanggul penahan lumpur Lapindo sisi Barat kembali ambrol pada Sabtu (19/02/2010), meski Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) beberapa kali mengklaim kondisi tanggul aman. Tanggul yang longsor kali ini terjadi antara titik 21 dan titik 22, persis tak jauh dari tanggul yang jebol sebelumnya (10/02/2010). Akibatnya, rel kereta api Surabaya-Blitar terganggu, dan Jalan Raya Porong terancam.

Humas BPLS Ahmad Khusairi mangatakan, tanggul yang longsor untuk kedua kalinya ini dikarenakan kondisi tanah yang menopang tanggul sangat labil. “Wilayah ini memang kondisinya tidak stabil. Ada pergerakan tanah di bawah. Selama lumpur masih keluar, berarti ada rongga di bawah dan mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah,” ungkapnya. Sejauh ini, BPLS kerap mengatakan bronjong (batu dan kawat) akan mampu mencegah jebolnya tanggul.

“Sekuat apapun kontruksi tanggul, jika ada pergeseran tanah yang ada di bawah pasti tanggul yang di atasnya akan ambles ataupun ambrol,” tambahnya saat berada di tempat kejadiaan. Jebolnya tanggul kali ini berlangsung pada pukul 05.20 WIB. 

Menurut pihak BPLS, yang saat itu menurunkan dua alat berat, dibutuhkan sedikitnya sepekan untuk memperbaiki tanggul yang longsor itu. “Secepatnya akan kita lakukan pembenahan kembali tanggul. Bronjong yang ikut longsor kita ambil dahulu, dan kita kondisikan tanggul aman terlebih dahulu. Baru kita benahi tanggul yang longsor, tetap dengan bronjong. Kalau tidak hujan, kemungkinan seminggu tanggul sudah berhasil diperbaiki,” jelas Khusairi.

Akibat tanggul longsor dua kali di lokasi yang sama ini, perjalanan kereta api terganggu, meskipun tidak ada kereta yang ditunda keberangkatannya. Winarto, Humas PT Kereta Api Daerah Operasi (Daop) VIII Surabaya, saat dihubungi mangatakan, akan terus memantau kondisi tanggul. “Sampai saat ini, rel kereta api masih dalam kondisi aman. Dan kita akan terus memantau kondisi tanggul. Kecepatan kereta tetap 5 km/jam. Kita upayakan kereta tidak ada kendala,” ujarnya.

Longsornya tanggul ini membuat pengguna jalan harus ekstra waspada. Mereka khawatir jika sewaktu-waktu tanggul penahan lumpur mengalami jebol. Sementara, warga di sekitar tanggul berharap ada solusi yang sungguh-sungguh. “Saya berharap ada upaya untuk menghentikan luapan lumpur. Jika ditampung terus di kolam penampungan, saya yakin cepat atau lambat kondisi tanggul tidak mampu bertahan,” ungkap seorang warga yang sehari-hari mengais rejeki di sekitar tanggul. (vik)

(c) Kanal Newsroom

SIDOARJO – Ratusan warga korban Lapindo luar peta terdampat menggelar aksi di bekas Pasar Porong, Rabu (16/02/2011). Warga yang menamakan diri Aliansi 45RT ini berasal dari Desa Besuki Timur (Kecamatan Jabon), Desa Mindi, Desa Pamotan (Kecamatan Porong) dan Desa Ketapang (Kecamatan Tanggulangin). Mereka  menuntut pemerintah untuk memasukkan wilayah mereka ke dalam peta area terdampak seperti halnya desa-desa dalam peta Perpres 48/2008.

Jasimin, kordinator aksi, mengatakan aksi ini sebagai bentuk ketidakpuasan warga kepada pemerintah. Sudah hampir lima tahun ini, pemerintah tidak memperhatikan nasib empat desa ini. Padahal hasil Tim Kajian Kelayakan Pemukiman (TKKP) bentukan Gubernur Jatim menyebutkan area yang tidak layak huni sekarang menjadi 45 RT. “Aksi ini ingin memperingatkan pemerintah agar hasil temuan TKKP ditindak lanjuti,” ujar Jasimin. Wilayah 45 RT itu mencakup 18 RT dari Desa Mindi, 7 RT dari Desa Besuki, 12 RT dari Desa Ketapang dan 8 RT dari Desa Pamotan.

Aksi yang dikemas dalam bentuk istighotsah ini diwarnai dengan longmarch warga Desa Mindi dan Desa Besuki. Mereka sempat memblokade Jalan Raya Porong. Aksi blokade tidak langsung lama, karena kembali memasuki area tempat aksi setelah diarahkan polisi. Jalan Raya Surabaya-Gempol dari kedua arahnya sempat macet. Selain melakukan istigotsah, warga menyampaikan pernyataan sikap yang berisi desakan agar pemerintah segera memasukkan desa-desa dalam cakupan 45 RT tersebut ke peta area tedampak.

Warga juga menuntut Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar melaksanakan perintah presiden mengenai adanya solusi permanen penanganan kasus lumpur Lapindo, khususnya masalah penanganan sosial warga.  “Kami juga peringatkan kepada Dewan Pengarah BPLS untuk menindaklanjuti intruksi presiden agar persoalan segera diselesaikan secara permanen, khususnya masalah sosial,” ucap Abdul Salam, kordinator warga Desa Ketapang.

Setelah melakukan aksi selama hampir lima jam, warga langsung membubarkan diri. Warga mangancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. “Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi jika pemerintah tidak menindaklanjuti hasil temuan TKKP,” ancam Salam. (vik)

(c) Kanal Newsroom

SIDOARJO—Anggaran Rp 1,3 triliun setahun ternyata tak menjamin keselamatan warga di sekitar luapan lumpur Lapindo. Tanpa ada peringatan dini apa pun, tanggul penahan lumpur di titik 22, yang berada persis di sebelah jalur kereta api Surabaya-Blitar, jebol pada Kamis siang (10/02/2011). Peninggian tanggul dan pemasangan bronjong (kawat dan batu) oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tak berhasil menahan laju lumpur. BPLS juga tidak memasang sistem peringatan dini di sekitar kawasan berisiko itu.

Akuwan, warga yang sehari-hari berada di sekitar tanggul yang longsor mengatakan, awalnya tanggul titik 22 ini sudah retak sekitar pukul 11.00. “Jam 11.00 kondisi tanggul sudah retak. Dan tidak berselang langsung ambrol dengan tiba-iba. Mungkin ini karena pembangunan bronjong asal-asalan,” ujarnya. Sumono, warga lainnya, juga memberikan keterangan serupa. “Jam 11.00 sudah kelihatan retak. Jadi kita tidak berani mangkal di situ. Eh, tak tahunya terjadi tanggul longsor.” Sumono ojek tanggul yang biasa mangkal di dekat tanggul yang ambrol tersebut.

Akibat ambrolnya tanggul, jalur kereta api terganggu. Sempat terjadi penundaan pemberangkatan KA Penataran jurusan Surabaya-Blitar dan KA komuter Surabaya-Sidoarjo. “Kami terpaksa menunda pejalanan kereta, menunggu kondisi aman dulu. Kalau pun kondisinya sudah aman, mungkin kondisi kecepatan akan kita kurangin menjadi 5 km/jam,” ungkap Winarto, Humas PT Kereta Api Daerah Operasi (Daop) VIII Surabaya.

Herannya, Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhamd Khusairi menyatakan kondisi tanggul masih aman. “Tanggul yang ambrol hanya sisi barat saja, karena kondisi area tanggul yang ambrol tanahnya memang sangat labil. Sebelumya juga pernah terjadi over toping (meluap),” ucap Khusairi.

“Kita akan berupaya secepat mungkin membetulkan kondisi tanggul yang ambrol. Awalnya kita upayakan untuk mengatur kemiringan, agar tanggul benar-benar kuat. Dan akan kita perbaiki bronjong yang ikut ambrol tersebut,” tambahnya.

Kenyataannya, banyak warga yang berada di sebelah barat tanggul khawatir. Mereka takut jika lumpur yang sudah setinggi 10 meter tiba-tiba jebol. “Kami sampai sekarang masih khawatir dengan kondisi tanggul yang sudah tinggi itu. Kalau langsung jebol, siapa yang mau tanggung jawab,” ungkap salah satu warga Siring Barat yang sedang melihat kondisi tanggul tersebut. (vik)

Dalam aksinya massa membawa spanduk dan poster bertuliskan penuntasan kasus Lapindo serta membawa peti mati keadilan. Mereka juga melakukan orasi menuntut penyelesaian kasus Lapindo.

Koordinator aksi, Andrie Wijaya mengatakan aksi ini dilakukan setiap tanggal 29 untuk mengingat jika kasus Lapindo sudah berjalan 4 tahun dan belum juga ada perhatian dari pemerintah.

“Aksi kali ini mengangkat bahwa banyak kebohongan yang dilakukan pemerintah dan disembunyikan fakta-fakta,”ujarnya, Sabtu (29/01/2011).

Dirinya juga menjelaskan jika saat ini baru selesai melakukan uji kesehatan terhadap perempuan dan anak-anak. Hasilnya kondisi kesehatan terhadap perempuan dan anak menurun yang diduga akibat paparan gas yang mereka hirup selama 4 tahu terakhir.

Dengan aksi ini mereka juga meminta pemerintah untuk memaksa Lapindo menutup semburan lumpur dan merehabilitasi ekosistem.  Tidak hanya itu saja, pemerintah juga membawa Lapindo ke pengadilan sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan pelanggar HAM berat. (crl)

(c) Okezone

Sidoarjo – Sebuah sanggar anak didirikan untuk anak–anak korban lumpur Lapindo. Sanggar bernama Al Faz ini didirikan tahun 2008 dan berfungsi sebagai taman bermain, sekaligus belajar bagi anak-anak korban lumpur yang tinggal di kawasan Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

Pendiri Sanggar Al Faz Muhammad Irsyad mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 30 anak yang beraktifitas di sanggar di setiap hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Sebagian dari mereka bahkan telah duduk di bangku SMP dan SMA.

Pendirian Sanggar Al Faz didorong oleh rasa keprihatinan Irsyad terhadap perkembangan mental dan kepribadian anak–anak korban lumpur.

“Pada waktu itu, kepribadian dan perkembangan anak, kurang begitu terperhatikan, karena orang tuanya sibuk mengurusi ganti rugi. Karena itulah, sanggar ini berdiri,” kata Irsyad, Sabtu (29/1).

Kegiatan di Sanggar Al Faz terbagi dalam beberapa kelompok, seperti menari, menyanyi dan belajar alat musik, termasuk gamelan dan alat musik tradisional lainnya. Tidak itu saja, sanggar Al Faz juga menyediakan perpustakaan yang berisi buku-buku pengetahuan dan pelajaran untuk anak-anak.

Sanggar Al Faz, juga menggelar diskusi yang bertemakan persoalan di masyarakat setiap pekan. Topik bahasan dari diskusi yang digelar beragam, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga penyelesaian kasus lumpur Lapindo.

Irsyad dan penduduk Desa Besuki Timur juga membangun radio komunitas Kanal Besuki Timur (KBT) FM. Radio ini menyiarkan informasi seputar perkembangan dan isu-isu terbaru terkait lumpur Lapindo.(E3)(Yovinus Guntur Wicaksono)

(c) VHRmedia

Jakarta, (29/01/2011) – Tidak beraninya pemerintah SBY menyeret Lapindo ke pangadilan, membuat Lapindo dan pemiliknya semakin leluasa mengumbar kebohongan ke publik. Terakhir kali Ical, 24/01/2011, mengatakan korban Lapindo telah menjadi miliader dan tinggal 80 KK yang belum lunas dari hanya 12 ribu KK, padahal ada 70 ribu KK yang menjadi korban dan masih 5997 KK yang belum dibayar lunas hingga akhir 2010.

Sederetan kebohongan Lapindo dan pemiliknya, menjadi pembenaran bagi pemerintah mengabaikan korban dan melakukan pembiaran semburan lumpur tetap berlangsung. Dan hal ini telah berlangsung sejak lumpur kali pertama menyembur, 29 Mei 2006.

Korban pun semakin jauh dari rasa keadilan, fakta-fakta keadilan dilapang seperti masuk dalam Peti Mati lalu membusuk didalamnya. Lapindo dan Bakrie selalu mampu berkelit dari tanggung jawab dengan mengucapkan mantra kebohongannya. Dan ternyata perilaku bohong ini tidak hanya dilakukan oleh Lapindo, perusahaan lainnya dibawah Bakrie Group seperti Arutmin, Adaro dan KPC tidak bayar pajak dan menunggak Royalti. KPC melakukan penyerobotan lahan HPH milik PT. Porodisa dan berbohong bahwa wilayah yang diserobotnya adalah miliknya.

Setali tiga uang, Lapindo dan Pemerintah malah berkolaborasi melakukan kebohongan-kebohongan.  Mulai dari menyatakan semburan lumpur adalah bencana, lumpur tidak berbahaya dan beracun, buble juga tidak berbahaya atau bahkan difasilitasi oleh peraturan yakni Kepres 14/2007 lalu diganti Perpres 48/2008 dan terakhir Perpres 40/2009.

Ini tak bisa dibiarkan terus menerus, karena kebohongan demi kebohongan seolah Lapindo telah melakukan yang terbaik dan sangat peduli terhadap korban. Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo, menuntut :

1. Hentikan pencitraan dengan melakukan kebohongan atas fakta-fakta kehancuran dan ketidakadilan yang terjadi.
2. Pemerintah segera memaksa Lapindo menutup semburan lumpur Lapindo dan melakukan rehabilitasi atas kerusakan ekosistem dalam skala besar.
3. Memaksa dan menuntut Lapindo membayar seluruh kerugian tanpa menggunakan uang rakyat (baca: APBN)
4. Pemerintah membawa Lapindo ke Pengadilan sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM berat.
5. SBY harus memenuhi janji-janjinya untuk menanggani Lapindo secara maksimal dan terang benderang.
6. Mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melupakan masalah lumpur Lapindo, serta tidak terpengaruh opini “menyesatkan” yang berupaya mengalihkan tanggung jawab dalam penyelesaian masalah ini.

Siaran Pers, 29 Januari 2011 Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo
(JATAM, KIARA, WALHI, Institut Hijau Indonesia, ICEL, Kontras, LBH Masyarakat, Lapis Budaya, Imparsial, Satu Dunia, WALHI Jatim, Solidaritas Perempuan)

(c) http://www.jatam.org

SIDOARJO – Klaim Aburizal Bakrie atau Ical bahwa korban Lapindo telah menjadi miliarder tidak saja jauh panggang dari api. Lebih dari itu, pihak Lapindo telah mengingkari janjinya untuk ke sekian kali. Hingga akhir Januari 2011 ini, terhitung empat bulan lebih PT Minarak Lapindo tidak membayarkan cicilan Rp 15 juta per bulan kepada warga yang berhak.

Keterlambatan pembayaran cicilan warga ini sangat menyengsarakan warga. Pasalnya, warga sangat mengantungkan hidup pada pembayaran cicilan. Terlebih, kebanyakan warga korban Lapindo sekarang masih belum memperoleh pekerjaan yang layak. Mulyadi, warga yang dulu tinggal di Desa Jatirejo, pun harus mengubur dalam-dalam keinginannya membangun rumah lagi.

Sampai menjelang  lima tahun semburan lumpur Lapindo, Cak Mul, demikian Mulyadi biasa dipanggil, belum bisa membangun rumah kembali. Ia terpaksa harus menumpang hidup di rumah kontrakan saudaranya di kawasan Gempol, Kabupaten Pasuruan. “Saya sampai sekarang belum bisa membangun rumah kembali. Anak-istri, saya titipkan di rumah mertua  di Mojokerto. Di sini saya numpang di rumah kakak saya,” tuturnya.

Cak Mul sangat kecewa dengan perlakuan Lapindo. Setelah menyatakan tidak mampu melunasi sisa pembayaran tanah dan bangunan 80 persen secara tunai sekaligus, pihak Lapindo menyatakan akan membayar dengan mengangsur Rp 15 juta per bulan. Namun janji tinggal janji. “Minarak sudah seenaknya memperlakukan korban lumpur. Sudah empat bulan ini saya belum ditransfer. Terakhir bulan Desember 2010 saya mendapatkan trasferan, tapi  hanya lima juta,” ungkap pria 45 tahun yang sehari-hari mengais rezeki di tanggul penahan lumpur ini.

Cak Mul sendiri seharusnya menerima Rp 15 juta per bulan. Uang ganti rugi itu kemudian harus dia bagi dengan ke lima saudaranya. Wajar jika uang selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Mulyadi dan istrinya sekarang tidak mempunyai penghasilan lagi sejak lumpur Lapindo menenggelamkan rumah dan kampung tempat mereka bekerja. Dulu Mulyadi bekerja sebagai tukang becak di Desa Jatirejo, sedangkan istrinya berjualan nasi di depan rumah.

Perlakuan Lapindo yang seenaknya sendiri itu tidak saja dialami Mulyadi. Harwati, asal Desa Siring, juga mengalami hal serupa. “Saya bulan Januari ini hanya ditrasfer lima juta. Dan pada bulan-bulan sebelumnya saya tidak ditransfer sama sekali. Terakhir saya mendapat transferan utuh Rp 15 juta pada bulan Oktober 2010,” ujarnya. Perempuan yang suaminya meninggal sejak 2007 silam ini harus membanting tulang untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Sehari-hari Harwati juga memanfaatkan tanggul penahan lumpur untuk mencari nafkah.

Harwati terpaksa mengojek di tanggul penahan lumpur untuk mengantar tamu berkeliling. Meskipun Harwati sudah menerima cicilan sekitar Rp 75 juta dari Rp 150 juta dari sisa ganti ruginya, sampai saat ini dirinya juga belum bisa membangun rumah kembali. Ia dan kedua anaknya kini tinggal bersama orang tuanya di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong.

Hampir lima tahun hidup Harwati terombang-ambing oleh sikap Lapindo. Anehnya, pemerintah pun seolah tak kuasa menekan Lapindo. “Saya sangat kecewa dengan pemerintah, seakan-akan sudah lepas tangan dari kasus Lapindo. Meskipun korban Lapindo sering dizalimi Lapindo yang sering mengingkari janjinya membayar cicilan tepat waktu, Pemerintah diam saja,” tandas Harwati. (vik)

(c) Kanal Newsroom

“Ical mengatakan hanya tinggal 80 orang saja yang belum mendapat ganti rugi, mana tunjukkan orang-orangnya. Juga ada 11.920 yang sudah mendapat ganti rugi dan menjadi miliarder, mana orang-orangnya tunjukkan,” kata pendamping dan pengacara korban lumpur Lapindo, Taufik Basari di Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Memang telah dilakukan ganti rugi atau jual beli antara pihak Lapindo dan korban lumpur, namun itu semua hanya dinilai berdasarkan aset, dan korban tidak mempunya pilihan.

“Jadi seperti diberi uang kaget, seolah-olah korban mendapat uang berlipat-lipat, tapi tidak dipikirkan bagaimana nasib pekerjaan, kehidupan sehari-hari yang dahulu dimiliki. Penyelesaian bagi korban ini instan,” terang Taufik.

Dia juga menuding, apa yang disampaikan Ical soal jumlah korban hanya tinggal 80 orang yang belum mendapat ganti rugi, jauh dari fakta.

“Sepanjang pengetahuan kita yang berhubungan dengan korban di lapangan lebih banyak dari 80. Jumlah korban begitu banyaknya, dan ingat tidak ada yang pernah disampaikan kepada publik jumlahnya berapa dan siapa saja yang menerima,” tutupnya. (ndr/gah)

(c) detikcom, Ical Ditantang Tunjukkan Korban Lapindo yang Telah Jadi Miliarder

“Februari nanti semua proses pembebasan lahan sudah harus rampung karena pada bulan tersebut pembangunan jalan arteri sudah harus dimulai,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Surabaya, Kamis (20/1/2011) malam.

Ia mengaku mendapat perintah dari Wakil Presiden Boediono agar jalan arteri Porong-Kejapanan-Gempol itu sudah bisa dimanfaatkan untuk umum pada 17 Agustus 2011.

“Kami diberi waktu enam bulan untuk merealisasikan pembangunan jalan arteri itu. Dalam perhitungan kami, Februari sudah harus mulai dibangun sehingga pada 17 Agustus 2011 sudah bisa dimanfaatkan,” katanya saat ditemui di Gedung Negara Grahadi.

Sebelumnya, Soekarwo mengadakan pertemuan dengan pihak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bupati Sidoarjo, Wakil Bupati Pasuruan, dan sejumlah pejabat teras Pemprov Jatim untuk mematangkan rencana pembangunan jalan arteri itu.

Dalam rapat di Grahadi itu, gubernur mendapatkan penjelasan bahwa hingga saat ini lahan yang sudah dibebaskan mencapai 83,20 persen dari total kebutuhan lahan untuk jalan arteri seluas 123,77 hektare.

Lahan yang dibutuhkan itu tersebar di Kabupaten Sidoarjo seluas 99,62 hektare dan di Kabupaten Pasuruan seluas 21,70 hektare, ditambah cadangan lahan tersisa 2,45 hektare.

Lahan yang terbebaskan di Kabupaten Sidoarjo hingga kini sudah mencapai 89,64 persen, sedangkan di Kabupaten Pasuruan baru mencapai 50,11 persen.

“Untuk di Kabupaten Sidoarjo, bupatinya sudah siap melakukan konsinyasi, sedangkan di Kabupaten Pasuruan, kami meminta agar wabup terus melakukan pendekatan dengan warga,” kata gubernur.

Jalan arteri Porong-Kejapanan-Gempol sangat diperlukan untuk mengatasi kemacetan di Jalan Raya Porong sebagai jalur utama yang menghubungkan Surabaya dengan Malang dan Pasuruan.

Selain jalan arteri, pemerintah juga mengupayakan relokasi jalan tol ruas Porong-Gempol akibat jalan tol lama terdampak semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas sejak 2006.

(c) Kompas

SIDOARJO – Puluhan korban lumpur panas Porong yang masuk dalam skema cash and carry ngeluruk Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Rabu (19/1) sekitar pukul 16.30 WIB. Mereka menagih janji pada Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah.

Ketika datang, puluhan warga dari empat desa masing-masing Siring, Reno Kenongo, Jatirejo, dan Kedung Bendo langsung menuju depan rumah dinas bupati yang ada di sebelah barat pendopo. Sekitar 10 menit mereka duduk di depan rumah dinas sambil menggelar tikar, korban lumpur digiring ajudan bupati ke pendopo.

Menurut Yadi, warga yang masuk dalam pola cash and carry proses pembayarannya tersendat-sendat. Bahkan ada yang belum menerima pembayaran uang muka 20 persen. Apalagi pembayaran sebanyak 80 persen. “Kami bersama warga lainnya ya ngomong pada pemilik rumah yang kami kontrak, pembayarannya setelah dapat ganti rugi,” tukas Yadi dibenarkan warga lainnya.

Selama ini, warga berpegang pada Peraturan Presiden (Perpres) 14/2007 mengenai pembayaran itu. Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah yang menemui warga empat desa berjanji terus memperjuangkan korban Lumpur. “Semua keluhan kami tampung dan kami perjuangkan. Mereka itu anak-anak saya,” tuturnya.nmif

(c) Surya