Category: Kanal Korban

SIDOARJO – Memasak di rumah untuk buka puasa bagi keluarga adalah hal yang biasa. Tapi memasak di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, untuk buka puasa bagi puluhan korban Lapindo yang sedang berdemo adalah hal yang tidak biasa. Tapi itulah yang dilakukan Siti Ma’inah, korban lumpur dari Desa Kedungbendo. “Tak ada makanan pembuka atau penutup, menunya cuma mie instan sama telor,” katanya sambil menghitung berapa mie yang harus ia masak.

Wanita 59 tahun ini dan korban Lapindo lainnya telah seminggu melakukan aksi di depan gedung DPRD Sidoarjo. Ketidakjelasan ganti rugi aset memaksa korban lumpur dan Ma’inah melakukannya. Di hari kedua bulan puasa ini, Ma’inah dan yang lain masih betahan di gedung dewan terhormat Kabupaten Sidoarjo. Aksi ini pun menyita perhatian para pengguna jalan yang kebetulan lewat.

Di saat yang lain tertidur dan beristirahat, Ma’inah terus memasak dan sesekali mengusap keringat yang membasahi wajahnya. “Kalo tadi siang banyak orang, sekarang jadi sedikit karena banyak yang ingin berbuka puasa di rumahnya masing-masing.” Jawab Ma’inah ketika ditanya masak untuk berapa orang. Nenek enam cucu ini berharap apa yang ia lakukan ini bermanfaat bagi para korban yang sedang melakukan aksi menuntut hak-hak mereka.

Ia, Ma’inah, tidak mungkin bisa tidur di tempat aksi lantaran fisiknya yang tak muda lagi. Selain itu, anaknya juga melarangnya. “Masih banyak yang muda-muda”, katanya dengan tersenyum. Ma’inah mengaku telah mengikuti aksi ini sejak hari pertama (6/8/2010).

Matahari telah terlihat memerah di sebelah barat. Lampu-lampu penerangan jalan mulai mengeluarkan cahayanya yang berwarna-warni. Spanduk-spanduk bernada protes yang mereka pasang di pagar gedung dewan sudah tak bisa terbaca dari kejauhan. Hari sudah gelap. Menu buka puasa untuk 20-an peserta aksi telah matang dan siap dihidangkan. Tapi bedug maghrib yang mereka tunggu belum juga terdengar.

Sambil menunggu maghrib, Ma’inah duduk beristirahat dengan melonjorkan kaki rapuhnya. Tubuh kurusnya terlihat lelah, karena wanita setua itu tak seharusnya melakukan pekerjaan yang tak sesuai dengan usianya. Tapi Ma’inah bangga bisa berbuat sesuatu untuk saudara seperjuangannya. Satu persatu peserta aksi yang tertidur mulai terbangun karena suara kendaraan yang semakin ramai.

“Dug… dug… dug…, “ terdengar suara bedug jelas. Mereka bersiap berbuka. Mereka, para korban Lapindo masing-masing telah menerima jatah berbuka yang dimasak Ma’inah sebelumnya. “Satu orang, satu piring mie dengan telor dadar. Kalo ada yang ingin nambah, biar dia masak sendiri.” Katanya sambil bercanda. Para korban Lapindo memulai berbuka puasa dengan meminum air mineral kemasan terlebih dulu. Tak seperti orang yang sedang menjalankan ibadah puasa kebanyakan, Wajah mereka tak semua ceria mendengar bedug yang disambung adzan maghrib tadi.

Tak seperti yang lain, yang langsung menyantap hidangan, Ma’inah hanya meneguk segelas air mineral kemasan dan langsung bergegas menuju masjid. Tak jauh, ia hanya butuh beberapa langkah ke Masjid Agung Sidoarjo yang terletak tepat di sisi kanan gedung DPRD Sidoarjo. “Saya mau shalat maghrib dulu,” katanya lirih.

Tak lama, Ma’inah kembali. Ia melonjorkan lagi kakinya. Ia juga menyandarkan tubuhnya tepat di pintu gerbang gedung dewan. Ketika menyantap hidangannya yang mulai dingin, obrolan kecil terjadi antara Ma’inah dengan peserta aksi yang lain. Mulai dari kenangan menjalankan ibadah puasa di kampung halaman dulu hingga khayalan kapan aset mereka akan terbayarkan. Dalam hati kecilnya, Ma’inah mengaku ingin memasakkan makanan untuk makan sahur bagi para korban Lapindo yang masih berjuang. “Anak saya yang terakhir melarang saya, ia khawatir dengan kondisi kesehatan saya,” Ujarnya.

Sudah tak terhitung lagi berapa kali korban Lapindo melakukan aksi. Aksi kali ini adalah satu dari ratusan aksi korban sejak sumur banjar banji satu menyemburkan material panas pada 29 Mei 2006 lalu. Kesalahan pengeboran sumur banjar panji satu, di Desa Renokenongo milik PT. Lapindo Brantas telah menenggelamkan kawasan di tiga kecamatan, yaitu Porong, Tanggulangin dan Jabon. Mengakibatkan 19 desa tenggelam dan tak layak huni. Sumur yang terus menyemburkan lumpur panas hingga lebih dari 100.000 meter kubik per hari ini, juga mengusir 14.000 KK di kawasan tersebut termasuk Ma’inah dan keluarga.

Tak seharusnya Ma’inah, dan korban lumpur Lapindo lainnya melakukan aksi-aksi seperti saat ini jika pemerintah berani bersikap tegas terhadap Lapindo dan pemiliknya. Mereka, korban Lapindo, juga pernah melakukan aksi demo dari Sidoarjo hingga ke Jakarta. Dan bertemu petinggi berbagai instansi terkait, dan bahkan tidak sekali bertemu dengan pimpinan tertinggi republik ini di istana negara. Seakan terjadi pembiaran yang dilakukan negara dalam kasus ini, dan terkesan korban harus berhadapan sendiri dengan kekuatan besar itu, Lapindo dan pemiliknya.

Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berganti menjadi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dari keputusan presiden (kepres) hingga peraturan presiden (perpres) yang berkali-kali direvisi. Tapi nasib ribuan korban Lapindo masih tidak jelas, dan masih terlunta-lunta menuntut hak selama empat tahun lebih.

“Dulu punya rumah, ya saya nuntut agar punya rumah lagi. Dulu bahagia, ya saya kepingin bahagia lagi.” Katanya selesai berbuka.

Sesederhana itulah keinginan Ma’inah, tapi pemerintah yang ia harap bisa membantunya tidak menunjukkan kepedulian terhadapnya. Ma’inah berharap bisa hidup tenang di hari tuanya dan tidak lagi dipusingkan oleh persoalan Lapindo. Mungkinkah Ma’inah dan ribuan korban Lapindo lainnya akan terpenuhi hak-haknya sebagai korban dan tidak akan melakukan aksi demo lagi? (fahmi)

(c) Kanal News Room

SIDOARJO—Rifa’i menelan kegetiran, untuk ke sekian kalinya. Lelaki 38 tahun ini telah kehilangan rumah di Jatirejo, Porong, empat tahun lalu ketika lumpur Lapindo menghantam. Kini, ia juga harus rela kehilangan rumah barunya di Perumahan Puspa Garden, Candi, Sidoarjo. Ia membelinya dengan cara mengangsur.

Rifa’i tak sanggup lagi membayar angsuran. Seperti warga korban lumpur Lapindo lainnya, lelaki berkaca mata ini sudah lima bulan tidak menerima cicilan Rp 15 juta per bulan yang dijanjikan Lapindo sebagai sisa pembayaran aset 80 persen.

Setahun lalu, ketika menerima pembayaran 20 persen, Rifa’i dan keluarga memutuskan mengambil rumah di Perumahan Puspa Garden. Uang muka Rp 10 juta. Lalu setiap bulannya, Rifa’i mengangsur sebesar Rp 5 juta. Rifa’i mengandalkan cicilan Rp 15 juta per bulan dari Lapindo buat membayar tagihan rumah tersebut.

Setelah mencicil hampir separuh dari total Rp 110 juta, Rifa’i mulai kelabakan. Pada Mei 2010 kemarin, pihak developer mendatangi Ri’fai.  “Saya ditagih pihak developer, karena sudah telat tiga bulan,” cerita pria yang sehari-hari berkerja sebagai karyawan pabrik rotan ini.

Rifa’i pun sibuk mencari pinjaman ke para kerabat. Usaha yang tak mudah. Hingga Juni 2010, Rifa’i tak berhasil memperoleh pinjaman. Ia pun dipanggil ke kantor pengembang Perumahan Puspa Garden. Rifa’i diberi peringatan. Dan apa yang terjadi?

“Pihak developer akan menyita rumah baru saya. Saya diberi jangka waktu sampai bulan Juli 2010, untuk segera melunasi tunggakan cicilan rumah baru saya,” kisah Rifa’i.

Malang bagi Rifa’i. Hingga memasuki bulan Juli, cicilan dari pihak Lapindo tak kunjung diterima. Batas waktu di depan mata.

Rifa’i bingung, ditambah saat itu anak pertamanya harus mendaftar ke SLTP. Dengan kondisi linglung, Rifa’i mengadukan masalahnya ke Panitia Khusus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, lewat sepucuk surat yang ia kirimkan pada 15 Juli 2010. “Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban,” ujar Rifa’i sembari menunjukkan surat itu.

Begitu batas waktu terlewat, dan Rifa’i belum juga menerima uang cicilan dari Lapindo, pihak pengembang pun melakukan tindakan. Pengembang Perumahan Puspa Garden menarik rumah yang sudah dicicil Rifa’i hampir setahun. Total uang yang sudah dibayarkan ke pengembang sebesar Rp 55 juta akan dikembalikan ke Rifa’i dengan dipotong sebesar 10 persen.

Dengan sangat kecewa, Rifa’i menandatangani surat pembatalan pembelian rumah itu.

“Terpaksa saya menandatangani. Saya takut uang saya yang sudah saya bayarkan ke developer akan hilang, jika saya tidak mau menandatangani surat itu,” ungkap Rifa’i.  Ia tidak langsung menerima uang itu. Pihak developer menjanjikan akan mengembalikan uangnya paling lambat tiga bulan ke depan.

Nasib serupa ternyata juga dialami banyak warga lainnya, misalnya Ibu Patanah. Patanah, yang juga warga Jatirejo, tidak bisa membayar rumah barunya di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera II (TAS II) karena cicilan Rp 15 juta  per bulan dari Lapindo tak diterimanya selama lima bulan terakhir ini.

Lebih parah lagi, masa kontrak rumah yang ditinggal Patanah nyaris habis. “Tinggal dua bulan lagi,” ujar Patanah. Bila tak sanggup membayar, Patanah pun harus hengkang dari rumah kontrakan itu.

Rifa’i maupun Patanah tak berdaya menghadapi Lapindo yang sudah mengingkari janjinya sendiri untuk ke sekian kalinya. Mereka hanya bisa menunggu, meski tak jelas sampai kapan. Negara, baik legislatif maupun eksekutif, seolah juga takluk di kaki Lapindo. Tak berbuat hal berarti buat membela warganya. (vik)

(c) Kanal Newsroom

Di salah satu gubuk, tepatnya di Desa Ketapang, Tanggulangin, keadaan tidak jauh berbeda dengan gubuk lain. Mereka bersiap dengan DVD dokumentasi lumpur Lapindo di tas pinggang untuk dijajakan ke para pengunjung. Tiap hari mereka berjualan DVD, selain itu mereka juga menawarkan jasa ojek keliling tanggul. Mereka dikenal sebagai tukang ojek tanggul.

Dari atas tanggul penahan lumpur yang tingginya belasan meter itu, mereka silih berganti melihat ke bawah mengamati apa ada mobil yang parkir. Yang tampak hanya deretan panjang kendaraan yang terjebak macet. “Suwene kok gak onok montor seng melebu rek. (Kok lama sekali tak ada mobil yang masuk),” pekik satu orang dari mereka dengan lantang.

Yang mereka tunggu-tunggu datang juga. Sebuah mobil SUV berplat AB (Yogyakarta) yang terlihat sesak penumpang masuk dan parkir. Para tukang ojek bergegas menunggu tepat di atas tangga naik. Tidak semua tukang ojek, tapi hanya beberapa. Mereka melakukan sistem bergiliran.

Dari kejauhan, Amir Prianto (25), dengan sepeda motor bebeknya melaju kencang, mendekat. Di depan motor itu bertuliskan “foto dua menit langsung jadi”. Ia memakai kaos oblong, celana pendek dan sandal jepit usang. Tak memakai helm, hanya berkacamata hitam. “Teko endi ae koen jam yaene kaet teko? (Dari mana saja kamu jam segini baru datang?),” tanya seorang teman ke Amir. Tanpa menjawab Amir hanya tersenyum sambil menyiapkan perlengkapan fotonya.

Bapak dari dua anak yang masih balita itu tak bisa mengojek karena fisiknya tak memungkinkan pasca kecelakaan lalulintas setahun lalu. Amir hanya berjualan DVD dan menawarkan jasa foto langsung jadi. Hanya Amir tukang foto di atas tanggul lumpur. Amir tak mau menyerah dengan keadaan. Korban Lapindo dari Desa Jatirejo itu tetap semangat mencari nafkah untuk istri dan dua anaknya.

Tak seperti hari-hari biasanya, pengunjung mulai banyak berdatangan. “Mir, onok seng ate foto (Mir, ada yang ingin berfoto),” sahut rekan Amir dari kejauhan. Segera Amir menyiapkan kamera dan printer-nya. Ternyata benar apa yang ditulis Amir di depan motornya: hanya dua menit dan satu foto selesai dicetak. Amir mematok Rp 20.000 untuk satu lembar foto. Tapi jumlah uang itu bukan sepenuhnya masuk kantong Amir. Ia harus menyetor separuh hasil foto ke pemilik kamera dan printer. Hanya Rp 10.000 dan itu pun masih Amir bagi lagi kepada setiap tukang ojek yang menjadi perantara antara Amir dan pengunjung. Rp 5.000 saja untuk Amir.

Tak terasa matahari sudah di atas kepala. Satu per satu pengunjung mulai meninggalkan tanggul. Para tukang ojek pun berebut cepat menuju gubuk untuk berteduh. Romantisme sangat terasa ketika beberapa orang dari mereka mengeluarkan nasi bungkus yang mereka bawa dari rumah. Enam nasi bungkus dimakan sebelas orang. Saat makan, banyak obrolan terjadi di gubuk yang hampir roboh itu, mulai pertandingan piala dunia sampai cicilan aset mereka yang tidak dibayar Lapindo hingga empat bulan ini. Di tempat yang sempit itu, mereka berbagi tempat untuk berteduh beristirahat menunggu sore. Ada yang tertidur, ada juga yang menikmati sebatang rokok di tangan.

Debu berterbangan terbawa angin yang mulai berhembus. Tak terasa hari sudah mulai sore. Para tukang ojek termasuk Amir dikejutkan dengan dua bus pariwisata yang masuk dan parkir. Semua berdiri semua bersiap. Selain menyiapkan kamera, Amir juga mengeluarkan beberapa DVD dari tas pinggangnya untuk diperlihatkan ke para pengunjung. Mereka mendekati pengunjung dan mencoba menerangkan apa yang sebenarnya terjadi.

Amir sangat cekatan, satu DVD-nya laku terjual. Setiap DVD yang terjual, Amir mendapat keuntungan Rp 5.000. Segera, Amir berpindah dari pengunjung satu ke pengunjung lain. “Kaset lumpur, kaset lumpur, foto dua menit jadi, foto dua menit jadi.” Itulah kalimat-kalimat yang digunakan Amir untuk menarik perhatian pengunjung. Amir terus menawarkannya tanpa henti.

Dari dua bus pariwisata tadi, Amir berhasil menjual lima DVD dan juga mencetak dua foto lagi. Ia mengantongi Rp 50.000 setelah dikurangi makan-minum dan rokok. “Sekarang pengunjung cukup ramai karena anak sekolah masih libur,” kata Amir. Mendapat Rp 50.000 adalah hal yang tak biasa bagi Amir dan yang lain. “Tak dapat sepeser pun kami sering,” tambahnya tersenyum.

Menanggapi rencana presiden yang akan menjadikan area lumpur sebagai tujuan wisata, Amir dan yang lain tegas menolaknya. Mereka beranggapan, akan terjadi banyak peraturan yang akan diterapkan di sana dan juga banyak uang dari hasil parkir dan sebagainya bakal masuk ke kas daerah atau negara. Mirip tempat wisata memang. Amir dan yang lain hanya memanfaatkan apa yang mereka anggap akan memberi mereka pundi-pundi rupiah. Tapi apa yang diperoleh Amir di sana tak imbang dengan udara beracun yang dihirup tiap hari.

Para tukang ojek dan Amir adalah contoh rusaknya perekonomian pasca semburan lumpur Lapindo. Mereka tetap bekerja di area berbahaya itu dengan semangat. “Kalau pemerintah menyediakan pekerjaan pengganti, pasti saya meninggalkan pekerjaan ini,” jawab Amir yang telah tiga tahun berjualan DVD. Ia juga tak tahu sampai kapan akan bergelut dengan debu dan udara beracun itu, karena hanya itulah yang bisa ia kerjakan.

Matahari mulai terlihat memerah di sebelah barat. Mobil-mobil tak lagi menepi untuk parkir. Itu pertanda buat Amir dan yang lain mengakhiri aktifitas hari ini. Sambil berkemas, Amir menikmati batang rokok terakhirnya. Ia telah siap pulang, yang lain juga dan berharap hari linur berikutnya segera tiba. Karena di hari liburlah mereka dapat uang yang pantas untuk dibawa ke anak istri mereka. Mesin sepeda motor telah dihidupkan Amir. “Aku balik disek rek (Aku balik duluan teman),” salam Amir ke rekan-rekan senasibnya.

Semoga apa yang Amir bawa pulang akan memberi sedikit kebahagiaan bagi istri dan dua anaknya. Besok, kemacetan dan udara beracun masih menunggu Amir dan tukang ojek tanggul lain. Demi sesuap nasi mereka mengorbankan tubuhnya.(fahmi)

(c) Kanal News Room

Bukan kali ini saja Lapindo mengingkari perjanjian yang disepakatinya di hadapan presiden. Pada bulan-bulan sebelumnya, Lapindo juga sering telat membayar cicilan yang seharusnya dibayar setiap awal bulan kepada korban yang terpaksa menerima skema cicilan.

Zainal menuturkan, karena pembayaran dicicil, ia juga harus mencicil pembangunan rumahnya. “Kalau pembayaran macet, pembangunan rumah saya juga macet,” keluh ayah dua anak yang masih sekolah itu.

Muhamad Kudhori (44), korban Lapindo asal Desa Kedungbendo, Porong, juga merasakan hal yang sama dengan Zainal. Pria yang kini menjadi tukang ojek itu merasa kerepotan memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena pendapatannya dari mengojek tidak cukup untuk biaya seluruh keluarga.

Saat ditemui di pangkalan ojek di Tanggulangin, Kudhori menjelaskan, saat tanda tangan pembayaran berlangsung, Lapindo pernah pesan ke korban untuk tidak demo lagi demi kelancaran pembayaran.

“Sudah kami lakukan, tapi mereka (Lapindo) tidak mau melakukan kewajibannya,” kata Kudhori.

Di tengah masalah yang tak kunjung usai, terbesit kabar jika warga akan melakukan demo kembali untuk menuntut hak mereka. “Kami akan demo lagi dalam waktu dekat,” jelas Kudhori.

Selain ribuan korban lumpur yang mengalami macetnya cicilan pembayaran, ada sekitar 77 berkas korban dari empat desa yaitu Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo dan Siring yang sama sekali belum menerima pembayran 80 persen aset mereka. Warga pemilik 77 berkas tersebut menolak skema cicilan, dan tetap berpegang pada pola tunai (cash and carry)sebagaimana tercantum dalam Perpres 14/2007.

M. Zainul Arifin, koordinator kelompok ini mengatakan, Pemerintah hendaknya menalangi pembayaran ganti rugi warga yang kurang 77 berkas itu. “Setidaknya pemerintah bisa mengeluarkan dana talangan untuk melunasi warga yang sudah empat tahun ini menderita,” tambahnya.

Zainul juga mengatakan, warga yang masih bertahan hanya menuntut diterapkannya peraturan yang tertera dalam Perpres 14/2007. “Warga tidak mungkin dicicil karena anggota keluarganya sangat banyak, apalagi Perpres 14/2007 sudah mengatur skema pembayaran 20-80 persen,” kata pria yang kini tinggal di Keludan, Tanggulangin, itu. (fahmi)

(c) Kanal Newsroom

Di siang yang terik itu, beberapa bulldozer dan excavator tampak rajin bergerak. Menimbun, memadatkan dan meratakan sirtu yang tengah menumpuk di tanggul lumpur bagian Ketapang yang telah menjulang setinggi 15 meter. Sebuah rutinitas yang sudah berlangsung selama nyaris empat tahun terakhir di seputaran tanggul lumpur akibat kejahatan korporasi.

Pada badan bulldozer dan excavator terpampang besar sebuah nama: PT. Adhi Karya. “PT. Adhi Karya merupakan salah satu kontraktor yang bertugas untuk mendirikan tanggul-tanggul lumpur, di samping dua kontraktor lainnya, yakni PT Abhipraya Brantas dan PT Wijaya Karya,” ungkap Ahmad Zulkarnaen, Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). “Ketiga kontraktor tersebut sudah beroperasi cukup lama. Bahkan sebelum BPLS dibentuk. Dan, kami hanya meneruskan pengerjaan tanggul berdasarkan apa yang sudah diwariskan kepada kami oleh Tim Nasional beserta PT Lapindo Brantas.”

PT Adhi Karya merupakan salah satu BUMN yang di sini diberi peran mengamankan Porong melalui pembangunan infrastruktur. Perusahaan yang merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda ini, telah beroperasi selama nyaris empat tahun bersama-sama dengan dua BUMN serupa, PT Wijaya Karya dan PT Brantas Abipraya. Jangan tanya urusan lain. Apapun pertanyaannya, BUMN itu hanya akan menjawab “cuma menjalankan tugas”: mendirikan dan meninggikan tanggul.

Ketiga kontraktor itu pun akan berbangga diri dengan berbagai pengakuan dan penghargaan yang mereka terima. PT Brantas Abipraya, misalnya, menerima sertifikat jaminan mutu ISO 9001:2000 sejak 22 Januari 1998 dari Lloyd’s Register Quality Assurance. Atau, PT Wijaya Karya akan bercerita mengenai beberapa proyek pembangunan mercusuar yang mereka garap. Jembatan Suramadu yang menggelantung di Selat Madura merupakan salah satu garapan PT Wijaya Karya. Demikian pula dengan PT Adhi Karya. Perusahaan ini menerima GCG Award 2007, kategori Perusahaan Terpercaya dengan skor 81,79 dan kategori Perusahaan Publik Terbaik berdasarkan bidang usaha utama dalam sektor properti dan real estate dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Soal tanggung jawab lingkungan, seperti halnya BPLS yang menyerahkan urusan pada kontraktor-kontraktor, ketiga kontraktor itu juga akan melimpahkan ke subkontraktor penyedia sirtu. Untuk pendirian tanggul di atas, ketiga kontraktor ini mendatangkan sirtu yang dipasok dari beberapa konsesi penambangan sirtu di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Sampai saat ini, tidak banyak diketahui tentang subkontraktor yang terlibat secara khusus dengan pendirian tanggul selain CV. Wahyu. Banyak perusahaan penambang sirtu berkelit bahwasanya penambangan yang mereka lakukan tidak terkait secara langsung dengan proyek pendirian tanggul.

“Kami hanya menyediakan sirtu. Mengenai pembelinya, kami tidak tahu-menahu tentang itu. Entah digunakan untuk pengerjaan tanggul lumpur di Porong, atau untuk kepentingan lainnya, kami tidak tahu!” tegas salah pimpinan perusahaan PT Agung Satrya Abadi, salah satu perusahaan penambang sirtu, saat dihubungi Kanal.

Keberadaan CV. Wahyu sebagai pihak yang menjalin hubungan khusus dengan para kontraktor pembangunan tanggul di Porong meledak menjadi sebuah persoalan sosial yang sangat mengerikan. Dengan berkaca pada kejadian yang terjadi pada awal tahun 2007 di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Pasuruan, terlihat secara jelas keberpihakan Pemerintah terhadap korporasi penggalian sirtu. Meskipun dengan dalih kemanusiaan, kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh TNI AU dalam menjaga konsesi penambangan dari protes warga setempat merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah. Padahal, dalam kasus sirtu di Pandean, penggalian telah melanggar aturan-aturan yang disepakati, bahkan merusak makam yang dikeramatkan oleh warga setempat.

Sementara itu, di Kecamatan Ngoro, Mojokerto, konsesi penambangan sirtu dipegang oleh PT Karya Mitra Sejati dengan area konsesi seluas 445,135 hektare, meliputi Desa Manduro, Wonosari, Wotanmas Jedong, Kunjorowesi, dan Ngoro. Juga, PT Geolava Manunggal Teknik yang wilayah konsesi penambangannya mencapai 219,52 hektare, meliputi Desa Wotanmas Jedong, Srigading, dan Kutogirang. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Kanal, para pemegang hak konsesi penambangan sirtu ini bertanggung jawab memasok kebutuhan sirtu tanggul-tanggul lumpur di Porong. Terlihat dari truk-truk pengangkut sirtu yang hilir mudik Ngoro-Porong.

Rantai tanggung jawab terhadap dampak lingkungan mungkin sengaja dibikin rumit, demi menyelubungi rantai rupiah yang bernilai sangat tidak sedikit. Bayangkan, untuk setiap meter kubiknya, merujuk pada harga pasaran, sirtu dihargai Rp 24.800,-. Satu truk sirtu dengan kapasitas yang dipaksakan—22 meter kubik per truk, pada taraf yang ideal adalah 20 meter kubik per truk—harganya mencapai Rp 496.000,-. Belum termasuk di dalamnya, bea driver dan segala macam bea pengangkutan yang meliputi: bea makan, bea bahan bakar dan bea lain-lain. Sehingga jika diakumulasikan, untuk jarak antar 20 kilometer dari area konsesi penggalian sirtu, harganya bisa mencapai Rp 858.100,- per sekali antar berikut sirtunya.

Jika menilik pada tanggul, dibutuhkan sirtu sebanyak 34.100 meter kubik per harinya. Jumlah yang sedemikian besar setara dengan 1.550 damtruk berkapasitas 22 meter kubik. Bila diakumulasikan hingga hari ini, jumlah sirtu telah mencapai lebih dari 40 juta meter kubik. Dan untuk itu, setidaknya biaya yang harus dikeluarkan lebih dari Rp 900 miliar. Bea ini hanya digunakan untuk pembelian sirtu saja. Belum termasuk dengan bea pangangkutan yang memakan biaya lebih dari Rp 300 miliar. Bila dijumlahkan dengan bea sirtu maka total pembelian sirtu mencapai Rp 1,2 triliun selama empat tahun. Belum termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pekerjaan para kontraktor dalam mendirikan dan memadatkan tanggul.

Biaya yang sedemikian besar, pada awalnya berdasarkan pada Perpres Nomor 14 Tahun 2007 pasal 15 ayat 5, dibagi dua antara Lapindo Brantas Inc. dan APBN. Dalam hal ini, pembiayaan pada tanggul-tanggul seputar pusat semburan dibiayai oleh Lapindo, dan untuk tanggul-tanggul terluar dibiayai APBN. Namun, semenjak berlakunya Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007, pembiayaan dibebankan sepenuhnya pada APBN.

Dengan biaya raksasa tersebut, tidak salah jika tanggul menjadi lahan perputaran uang tersendiri. Bagi pihak-pihak yang terlibat, kontraktor-kontraktor sirtu berikut subkontraktornya, tanggul adalah kegemilangan. Biaya sebesar itu merupakan prospek bagi kelancaran bisnis. Selain karena nilainya yang tinggi, lumpur panas Lapindo, yang tidak bisa diperkirakan hingga kapan berlangsungnya, menjadi sinyal bagi kebutuhan sirtu yang terus menerus dan dalam skala yang besar. Dan ini adalah bisnis, dimana kontinuitas harus tetap dipertahankan bagi kelangsungan usaha para kontraktor dan subkontraktornya.

Ada yang melihat, ada ‘berkah’ di balik ‘bisnis’ sirtu itu. Berkat sirtu, pendapatan daerah naik. Dalam Keputusan Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral Nomor 2498.K/84/MEM/2008 tertanggal 30 Oktober 2008,  jumlah perkiraan penerimaan untuk sektor pertambangan umum untuk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2008 sebesar Rp 173.119.000,- yang didapatkan dari landrent sebesar Rp 36.619.000,-  dan pembayaran royalti senilai 136.500.000,-. Dan sebagian besar di antaranya merupakan pendapatan yang diperoleh dari penggalian sirtu. Angka perkiraan ini berkembang drastis bila dibandingkan dengan perkiraan di tahun 2007 yang berjumlah Rp 82.123.550,-.

Salah seorang sumber dalam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasuruan menyebutkan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari perluasan dan penambahan penggalian sirtu, tapi menolak kalau dinilai menambah kerusakan lingkungan. “Memang ada hubungan yang cukup signifikan antara pembangunan tanggul-tanggul lumpur di Porong dengan pembukaan dan perluasan area konsesi penambangan sirtu. Namun, itu semua dilakukan demi kepentingan kemanusiaan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk di Pasuruan sendiri, konsesi-konsesi penambangan yang ada telah diteliti dengan bijak oleh ahli-ahli yang ada. Semisalnya, untuk kelayakan tambangnya atau uji AMDAL-nya. Sehingga masalah-masalah lingkungan ataupun kemanusiaan di area konsesi penambangan dapat diminimalisir.”

Fakta di lapangan berkata lain. Kasus penambangan sirtu di Pandean dan Gempol menjadi bukti tersendiri tentang rendahnya pengawasan pemerintah terhadap perilaku korporasi penambangan sirtu. Pertanyaan kemudian berlanjut, apakah fenomena ini sengaja dibiarkan oleh permerintah atau ada makna lain di balik semua ini? Seperti yang pernah terjadi di Desa Pandean, dimana TNI AU menjaga lokasi penggalian sirtu atas instruksi dari Mabes Kodam V Brawijaya.

Namun, seorang sumber lain mengatakan, “Hal itu lumrah terjadi demi urusan bisnis. Biasanya korporasi-korporasi tertentu akan bertingkah demikian demi tercapainya keamanan usahanya!” Apa boleh buat, dorongan bisnis agaknya lebih kuat ketimbang penyelamatan lingkungan dan kemanusiaan. (prima)

Tulisan ini merupakan bagian dari Laporan Khusus ‘Kanal’ dengan topik ‘Tanggul di Sini, Jurang di Sana’

(c) Kanal News Room