-
Ganti Rugi Belum Terbayar, Korban Lumpur Lapindo akan Wadul ke SBY
“Saya dan warga lainnya akan terus berusaha. Bahkan kalau perlu saya akan tidur di Istana sampai beliau (Presiden SBY) menemui warga!”
-
Menteri PU Desak Lapindo Lunasi Ganti Rugi
Minarak tidak pernah menjelaskan batas waktu pelunasan. Setiap kali ditagih tentang pelunasan itu, Minarak tidak berani memastikan.
-
Rp 155 Miliar Lagi untuk Lumpur Lapindo Tahun Depan
Pemerintah menganggarkan lagi Rp 155 miliar untuk penyelesaian persoalan lumur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur dalam APBN 2014.
-
Sidang Perdana Korban Lapindo Digelar Pekan Depan
Sidang perdana uji materi korban lumpur Lapindo akan digelar pada Senin 28 Oktober 2013 pukul 13.30 siang.
-
Aset Tanah Lumpur Lapindo Bisa Dikuasai Negara
Warga korban Lapindo yang berada di dalam peta terdampak, saat ini melakukan uji materi terkait undang-undang pemberian ganti rugi ke MK. Dengan gugatan ini, negara diharapkan bisa mengambil alih tugas Lapindo untuk membayar ganti rugi di dalam peta terdampak.
-
Alasan Korban Lapindo Menggugat ke MK
“Dari total ganti rugi ini, ternyata hingga saat ini masih ada Rp 800 miliar yang belum dibayarkan Lapindo,” kata Mursid ketika berbincang dengan suarasurabaya.net, Minggu (20/1/2013). Padahal, sesuai amanat perpres, proses ganti rugi maksimal harus dibayarkan dua tahun setelah tragedi lumpur.
-
Korban Lapindo Uji Undang-Undang Ganti Rugi ke MK
suarasurabaya.net – Korban Lapindo yang berada di dalam peta terdampak mengajukan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN khususnya pasal 9 ayat 1 huruf a tentang anggaran ganti rugi untuk korban lumpur. Pemohon mendalilkan bahwa tidak ada keadilan dalam undang-undang tersebut. “Korban di luar peta…
-
Ganti Rugi Lumpur Tak Jelas, Pansus Panggil PT Minarak
Sampai saat ini belum ada kemajuan terkait pelunasan ganti rugi aset korban lumpur. “Kita harus menunggu berapa lama lagi. Sudah lebih 7 tahun rumah kami terendam lumpur sampai saat ini masih ada warga yang belum menerima pembayaran sama sekali,” tandas Wiwik Wahyutini, korban lumpur Lapindo.
-
Sukarwo: Uang Ganti Rugi Lapindo Selesai Akhir 2013
“Paling lama akhir 2013 atau awal 2014, persoalan Lapindo sudah bisa selesai,” kata Soekarwo, yang resmi ditetapkan menjadi pemenang Pemilihan Kepala Daerah Jatim, Sabtu (7/9/2013).
-
Gugatan Lima Korban Lumpur Lapindo ke Pemerintah Akhirnya Menang
SIDOARJO – INDEPNEWS.Com : Lima warga korban lumpur Lapindo yang menuntut hak ganti rugi akhirnya menang di pengadilan dalam menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Namun keinginan warga segera mendapatkan ganti rugi masih terganjal karena Menteri PU mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memenangkan warga korban lumpur.
-
Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Belum Ada Titik Terang
(SBO TV) – Panitia Khusus Lumpur atau Pansus Lumpur beserta perwakilan warga yang berangkat ke Jakarta beberapa waktu yang lalu, untuk menemui tiga kementrian untuk mendapatkan kejelasan ganti rugi terhadap warga korban lumpur lapindo, ternyata hingga saat ini belum ada titik terang. Pertemuan dengan tiga diantaranya Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan tersebut…
-
Gubernur Jatim Tolak Niat Lapindo Ngebor di Sidoarjo Lagi
Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang PT Lapido Brantas melakukan pengeboran pada Agustus 2013, selama ganti rugi untuk warga korban lumpur Lapindo belum diselesaikan. “Sikap saya tidak akan pernah berubah. Selama ganti rugi belum dilunasi, saya tidak akan mengizinkan untuk melakukan pengeboran. Ini memang wewenang bupati tapi, Pemprov juga bisa melarang pengeboran,” kata Gubernur Jatim…
-
Korban Lumpur Lapindo Tuding Pemerintah Pilih Kasih
TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah dianggap pilih kasih dalam pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Pasalnya, korban lumpur yang masuk dalam area peta terdampak hingga kini pembayarannya belum lunas. Sedang warga yang ada di luar peta terdampak justru sudah dibayar lunas pemerintah.
-
Mendesakkan Agenda Pemulihan Sosial-Ekologis Akibat Lumpur Lapindo
Pada tanggal 29 Mei ini kita memperingati tujuh tahun lumpur panas Lapindo menyembur dari bumi Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dibandingkan dengan jenis bencana lain, bencana lumpur Lapindo adalah bencana yang unik. Luapan lumpur Lapindo telah memaksa warga di 12 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pindah untuk selamanya dari kampung halamannya. Ribuan warga terusir…
-
Pemerintah Sediakan Rp 155 M untuk Korban Lapindo
TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah berencana menyediakan dana sebesar paling banyak Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2013.
-
Korban Lapindo Akan Datangi KPK dan Istana
TEMPO.CO , Surabaya: Warga korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok 3 desa sesuai Perpres 48 tahun 2008, berencana mendatangi lembaga anti rasuah alias KPK di Jakarta. Muzaki, ahli waris atas nama Abdul Roshid, menuturkan aksi ini dilakukan guna membuka tabir buruk perilaku oknum Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terkait pembayaran ganti rugi korban Lapindo. Selain ke gedung KPK, korban…
-
Tanah Dongkel Menyisakan Masalah
Pemerintah tidak melibatkan warga dalam penentuan daerah yang masuk peta.
-
Ganti Rugi Belum Lunas, Warga Patok Tanggul
Selain warga yang belum menerima sisa 80 persen, masih ada sekitar 1.000 korban lumpur yang belum menerima ganti rugi sama sekali.
-
Kok Lunas, 20 Persen Aja Belum Dibayar!
“Kami ini sudah bertemu dengan semua pihak yang berwenang, tetapi sampai sekarang 20 persen hanya omong kosongnya,” tukas Abadi Trisanto.
-
Tentang Ganti Rugi
Yang pertama perlu diklarifikasi adalah, tidak ada yang namanya ganti rugi. Yang terjadi adalah proses jual-beli aset korban (tanah, sawah dan bangunan).