Sidoarjo – Puluhan warga korban Lumpur Lapindo mendatangi kantor kelurahan 3 desa yang terpusat di samping kantor Kecamatan Porong. Mereka mempertanyakan kenapa mereka tidak mendapat jatah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (balsem).
Author: Redaksi Kanal
-
DPR: Penurunan anggaran BPLS sesuai ketentuan
JAKARTA. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Lasarus mengatakan penurunan anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di tahun 2014 sudah tepat dan sesuai ketentuan. (more…)
-
Sudah Triliunan, Kok Belum Semua Korban Lapindo Dapat Ganti Rugi?
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengucuran dana dari APBN untuk penanganan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, terus menjadi polemik. Ada yang pro atas kebijakan pemerintah menyikapi lumpur Lapindo. Ada pula yang mengkritik. Lalu, sampai kapan pemerintah harus mengucurkan dana dari rakyat untuk semburan lumpur Lapindo? (more…)
-
Ada Anggaran Lapindo, “Everybody Happy, Everybody Lucky”
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan, adanya alokasi anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo dalam RAPBN-P yang baru disahkan DPR patut dicurigai sebagai deal politik di level petinggi partai. Setelah disahkan, diketahui bahwa salah satu pos yang dianggarkan adalah untuk penanganan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Pengesahan RAPBN-P pada Senin (17/6/2013) lalu lebih banyak berkutat pada kontroversi seputar pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). (more…)
-
Lumpur Lapindo Masih Sedot Uang Negara Sampai 2017
Jakarta – Pemerintah masih harus menganggarkan dana APBN hingga tahun 2017 untuk menuntaskan masalah Lumpur Sidoarjo atau Lapindo.
Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso mengungkapkan, BPLS masih harus mengalokasikan anggaran dari APBN hingga tahun 2017 untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang mencakup ganti rugi lahan, bangunan, sawah, bantuan sosial, termasuk melakukan mitigasi bencana. (more…)
-
Mendesakkan Agenda Pemulihan Sosial-Ekologis Akibat Lumpur Lapindo
Pada tanggal 29 Mei ini kita memperingati tujuh tahun lumpur panas Lapindo menyembur dari bumi Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Dibandingkan dengan jenis bencana lain, bencana lumpur Lapindo adalah bencana yang unik. Luapan lumpur Lapindo telah memaksa warga di 12 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pindah untuk selamanya dari kampung halamannya. Ribuan warga terusir paksa tidak bisa kembali menghuni rumah lama mereka. Ribuan lainnya sedang berada pada kecemasan tingkat tinggi menanti waktu sebelum diusir paksa setelah wilayah mereka “masuk peta”. Sementara itu, masih ada ribuan warga lainnya yang harus bertahan hidup dalam kondisi lingkungan beresiko tinggi. (more…)
-
Politician pleads ignorance on Lapindo funds
Deputy Speaker of the House of Representatives Pramono Anung Wibowo of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) has claimed that most lawmakers were caught off guard with the inclusion of Rp 155 billion (US$15.6 million) in the revised state budget to pay for the mitigation effort in the Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo, East Java. (more…)
-
Sidoarjo Mud Volcano Budget Share Raises Eyebrows
Criticism has mounted over the government’s lack of discussion regarding the Rp 155 billion ($15.7 million) fund allocation in the 2013 state budget for the management of the Sidoarjo mud volcano in East Java.
The announcement of compensation in the revised budget, approved last night, has raised concerns about the government’s ability to swiftly compensate residents whose homes and land were swamped by the still-growing lake of mud that began gushing in May 2006.
It also triggered questions over whether a political deal between the Democratic Party and the Golkar Party had been involved in the budgeting. (more…)
-
Pemerintah Sediakan Rp 155 M untuk Korban Lapindo
TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah berencana menyediakan dana sebesar paling banyak Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2013. (more…)
-
Indonesians refuse to stop fighting extractive industry
Imagine coming from school to find your house submerged in grey mud and your community destroyed forever.
This is what happened to Yora, a young girl from the village of Siring in eastern Java, Indonesia and her father Marsudiyono. They were among the many victims of the Sidoarjo mud volcano, the biggest in the world, which erupted in May 2006. The eruption was caused by the fracking activities of Lapindo Brantas, a company set up by two big Indonesian companies and Australian oil firm Santos to extract natural gas from beneath the town of Sidoarjo. (more…)
-
A Monument for Lapindo
TEMPO.CO, Jakarta – Last May 29, a newly erected monument has stands on top of the mudflow embankment at point 21 with words engraved saying, “The Lapindo mud flow has buried our village and all Lapindo has done is throw around fake promises. The nation has neglected to recover our lives; our voices will never fade, so the nation will never forget.” (more…)
-
Long Wait For Victims of Indonesian Mud Volcano
Thousands left homeless by a volcanic mud eruption in Indonesia are still waiting for the final payment of their compensation.It’s been seven years since the Lapindo mud flow disaster, when a sea of mud first began bubbling up, submerging homes and livelihoods.
Many blame oil drilling activities for the river of mud that erupted, but the company involved, Lapindo, says a volcanic eruption hundreds of kilometres away triggered the flow. (more…)
-
‘Mud river’ could sink Bakrie candidacy
A SEVEN-YEAR-OLD natural disaster in the eastern part of Indonesia’s Java island that has remained an unresolved environmental and human tragedy is threatening to weigh on next year’s presidential elections.
The disaster, an incessant mudflow that began near a Lapindo Brantas oil- and gas-drilling site – owned by the powerful Bakrie family – days after an earthquake in 2006, has to date, swallowed 12 villages, submerged toll roads and rice fields, and displaced nearly 40,000 people.
-
A report from the Lapindo mud flow
It is astonishing in size. The mud stretches as far as the eye can see and it still has steam billowing out from the middle of it. We are in Surabaya in the East of Java, Indonesia, where we have travelled with JATAM (the Indonesian anti-mining network) to the site of the ‘Lapindo mud flow.’
The mud flow gets its name from ‘Lapindo Brantas,’ the company responsible for the disaster. In 2006, Lapindo caused a gas-well blowout, which triggered the mud flow. It has swallowed 22 villages and displaced thousands of people, many of whom have only received a small proportion of the compensation that they are due. Some of the companies involved with the disaster have received funding from the UK finance sector. (more…)
-
Derita Mamik, Ibu Tua Korban Lumpur Lapindo
Liputan6.com, Sidoarjo : Akibat ganti rugi rumah dan sawah belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya, Mei Hariyatiningsih atau yang akrab dipanggil Ibu Mamik, kini hidup menderita. Apalagi, sang suami kehilangan pekerjaan bertani.
Liputan 6 SCTV, Rabu (29/5/2013) memberitakan, ibu tua itu kini terpaksa tinggal di sebuah gubuk yang berada di atas tanggul lumpur Lapindo. Nasibnya kini jauh lebih sengsara dibanding saat masih memiliki rumah dan sawah. Sebelum lumpur Lapindo meluap. (more…)
-
Korban Lapindo Bertemu Komisi D DPRD Sidoarjo
Sidoarjo, korbanlumpur.info — Sekitar 30 warga korban Lapindo yang tergabung dalam kelompok belajar Ar-Rohma hari Senin (3/6) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. Tujuan kedatangan warga kali ini adalah ingin menyampaikan persoalan pendidikan dan kesehatan yang selama tujuh tahun belakangtidak mendapatkan perhatian dari Lapindo maupun pemerintah.
Kelompok warga yang mayoritas perempuan itu langsung ditemui Mahmud, ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo. Warga langsung menyampaikan aspirasinya terkait persoalan pendidikan dan kesehatan yang tengah mereka hadapi. Mulyani, seorang anggota Ar-Rohma dari Desa Jatirejo, menyampaikan perihal anaknya yang saat ini terancam tidak bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena masih menunggak biaya UAS dan tiga bulan SPP.
“Saya hanya tukang jahit. Dulu sebelum lumpur menenggelamkan kampung saya, pendidikan tidak menjadi masalah buat saya. Di tempat baru sekarang, saya mati-matian mencari uang untuk membiayai anak saya sekolah. Sudah 3 bulan saya belum bisa membayar SPP anak saya. Anak saya diancam tidak bisa mengikuti UAS kalau belum bisa melunasi SPP,” cerita Mulyani, yang kini tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) II.
Nur Hadi Setiyawan, siswa SMU Walisongo, Gempol, juga terancam tidak menerima ijazah. Pasalnya sejak kelas 1 sampai kelas 3 dirinya juga sering menunggak SPP. Total biaya SPP yang belum dilunasi hampir sebesar 3 juta rupiah. “Anak saya tahun ini lulus SMU, tapi kami belum bisa mengambil ijazahnya karena belum bisa melunasi SPP dan biaya Ujian Nasional,” keluh Nur Ali, orangtua Nur Hadi.
Menanggapi persoalan pendidikan korban Lapindo tersebut, Mahmud berjanji akan segera menindaklanjutinya. Politisi dari Fraksi PAN ini dalam waktu dekat akan mengundang Dinas Pendidikan dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
“Dalam waktu dekat kami akan mengundang Dinas Pendidikan dan BPLS untuk membicarakan hal ini. Disiapkan saja data anak-anak yang putus sekolah dan yang kesulitan biaya agar bisa ditindak lanjuti,” janji Mahmud.
Harwati, Kordinator Kelompok Belajar Ar-Rohma, sangat berharap anggota dewan dari Komisi D bisa membantu persoalan warga. Menurutnya selama ini korban Lapindo sudah menderita. Ganti-rugi aset tanah dan bangunan tidak menyelesaikan masalah. Bahkan banyak warga yang kini semakin menderita.
“Banyak anak-anak korban Lapindo yang putus sekolah. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian, yang lalu kesulitan membiayai sekolah anak-anaknya. Jaminan kesehatan juga sama sekali tidak diperhatikan. Kami berharap Komisi D bisa membantu kami untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Harwati di akhir pertemuan.
Lebih lanjut Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur yang juga ikut dalam pertemuan itu sangat berharap pemerintah lebih memperhatikan persoalan pemulihan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Kasus lumpur Lapindo ini sudah tujuh tahun berjalan, seharusnya negara juga menjamin dan memulihkan hak-hak korban Lapindo. Persoalan pemulihan pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
© Ahmad Novik untuk korbanlumpur.info
-
Korban Lapindo: Suara Kami Takkan Pernah Padam …
KOMPAS.com – Ogoh-ogoh setinggi 2,5 meter berdiri di atas tanggul lumpur Lapindo, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (29/5/2013). Sosok manusia yang digambarkan melalui ogoh-ogoh itu memakai jas warna kuning dan berkacamata. Ia berkacak pinggang dan mendongakkan kepala seolah sangat berkuasa dan begitu sulit tersentuh.
Lalu, dengan diiringi lagu ”Bagimu Negeri”, enam orang mengangkat ogoh-ogoh itu dan membawanya masuk ke kolam lumpur. Tidak lama, banyak orang melempari ogoh-ogoh itu dengan lumpur sambil bersorak. Wajah ogoh-ogoh pun tertutupi lumpur. Jas kuningnya berubah jadi coklat.
Warga korban lumpur menceburkan diri ke dalam lumpur saat memperingati 7 Tahun Semburan Lumpur Lapindo di kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (29/5/2013). Mereka meminta permasalahan ganti rugi untuk segera dituntaskan. | KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA -
For the Future
Since May 2006, the Lapindo mudflow destroyed the lives of the people in eight villages in Porong, Sidoarjo, East Java. Besuki village is one of them, and this is their story. This film was screened and discussed by the Besuki villagers at Camp Sambel.
-
Lumpur Lapindo Kini (2013)
Lumpur Lapindo Kini (2013)
Diunduh dari: (http://www.tempo.co/read/beritafoto/7109/Lumpur-Lapindo-Kini/1)
-
Pelanggaran HAM Berat Kasus Lumpur Lapindo
Oleh: Bosman Batubara
PADA bulan Agustus tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengeluarkan putusan bahwa bencana Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. Keputusan Komnas HAM ini diambil berdasarkan pemungutan suara di kalangan komisionernya. Dari 11 orang komisioner, 5 orang (Syafruddin Ngulma Simeulue, Kabul Supriyadhie, Nur Khalis, Munir Mulkhan dan Saharudin Daming) sepakat menyatakan bahwa Lumpur Lapindo adalah kejahatan HAM berat, sementara 6 orang yang lain (Ifdhal Kasim, Yosep Adi Prasetyo, Johny Nelson Simanjuntak, M. Ridha Saleh, Hesti Armiwulan dan Ahmad Baso) menyatakan bahwa Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat (Nugroho, 2012). Tulisan ini, akan melihat argumentasi di balik putusan tersebut. (more…)