korbanlumpur.id

Category: Lapindo di Media

  • Warga Plumbon Demo Kejari Tuntut Kades Koruptor Ditahan

    Warga Plumbon Demo Kejari Tuntut Kades Koruptor Ditahan

    Metrotvnews.com, Sidoarjo: Puluhan warga Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Jumat (18/10).

    Aksi unjuk rasa warga ini dilakukan menyusul belum dijebloskannya Kepala Desa Supriyadi yang menggelapkan uang gagal panen warga senilai Rp7,3 miliar tahun 2007 lalu. Supriyadi yang divonis 1,6 tahun oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada 2012, hingga saat ini ternyata belum dijebloskan ke dalam penjara.

    “Kami mendesak Kepala Desa Supriyadi segera dijebloskan ke dalam penjara,” kata koordinator aksi Rosandi.

    Menurut Rosandi, warga geram karena selain masih bebas berkeliaran tidak mendekam dalam sel, Supriyadi justru maju lagi dalam pemilihan kepala desa yang diadakan November 2013.

    Warga tidak mau kepala desa yang sudah divonis 1,6 tahun penjara itu maju lagi dalam pilkades bulan depan.

    Apalagi Supriyadi telah menggelapkan uang gagal panen warga dan masih bebas berkeliaran tanpa belum pernah masuk penjara.

    Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Sumardi akhirnya bersedia keluar menemui pengunjuk rasa.

    Di hadapan warga, Sumardi mengatakan bahwa Supriyadi belum bisa dieksekusi karena mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

    Menurut Sumardi, setelah divonis 1,6 tahun Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kepala Desa Supriyadi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun banding Supriyadi ditolak dan pihak Kejati Jatim menegaskan putusan PN Sidoarjo hukuman penjara 1,6 tahun.

    “Rupanya Supriyadi ini mengajukan kasasi ke MA namun putusannya belum turun,” kata Sumardi.

    Sumardi meminta warga bersabar menunggu putusan dari MA. Apabila putusan MA turun pihaknya akan segera melakukan mengeksekusi. Sumardi bahkan berjanji akan mengirim surat ke Mahkamah Agung mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.

    Setelah mendapat penjelasan dari Kajari Sumardi, warga kemudian membubarkan diri dan pulang. Kasus ini bermula pada tahun 2007 lalu saat sawah warga di Desa Plumbon rusak dan gagal panen akibat terjangan lumpur Lapindo.

    Warga kemudian menerima uang gagal panen senilai Rp 7,3 miliar namun ternyata digelapkan oleh Kepala Desa Supriyadi. (Heri S)

    Sumber: http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/6/189016/Warga-Plumbon-Demo-Kejari-Tuntut-Kades-Koruptor-Ditahan

  • Ganti Rugi Lumpur Tak Jelas, Pansus Panggil PT Minarak

    Ganti Rugi Lumpur Tak Jelas, Pansus Panggil PT Minarak

    SIDOARJO– Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo akan memanggil lagi PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak). Hal ini dilakukan untuk mencari kejelasan terkait pelunasan pembayaran ganti rugi aset korban lumpur.

    Sebenarnya, Pansus Lumpur beberapa waktu lalu pernah memanggil Minarak untuk meminta penegasan terkait pelunasan aset korban lumpur. Sayangnya, kala itu Minarak tidak memenuhi panggilam pansus meskipun sudah dipanggil sebanyak dua kali.

    Ketua Pansus Lumpur H. Nur Achmad Syaifudin mengatakan sudah berbulan-bulan lamanya korban lumpur belum menerima pembayaran dari Minarak. Padahal, sebelumnya sisa pembayaran aset warga diangsur tiap bulan yang langsung ditransfer ke rekening warga.

    Politikus asal PKB tersebut menambahkan, jika pelunasan ganti rugi tidak ditanyakan pihaknya khawatir akan semakin berlarut-larut. “Makanya kita akan memanggil Minarak dan ingin penegasan apakah bisa melunasi atau tidak,” ujar Nur Achmad Syaifudin.

    Jika Lapindo tidak mampu melunasi, Pansus Lumpur akan berupaya agar bisa di take over oleh pemerintah pusat. Artinya, sisa pembayaran yang menjadi tanggungjawab Lapindo akan diganti oleh pemerintah agar pelunasan ganti rugi aset korban lumpur cepat selesai.

    Nur Achmad mengaku, selama ini Lapindo melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya terkesan membiarkan peluasan ganti rugi aset korban lumpur. “Minarak mengaku masih sanggup melunasi pembayaran, tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada realisasi,” tandasnya.

    Padahal, korban lumpur menunggu pelunasan ganti rugi asetnya sudah lebih dari 7 tahun. Berkali-kali, perwakilan korban lumpur dan pansus datang ke Jakarta bertemu dengan dewan pengarah BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Bahkan sudah bertemu dengan Lapindo, tapi belum ada kepastian kapan dibayar.

    Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan Minarak, lanjut Nur Achmad Syaifudin, diantaranya pelunasan ganti rugi warga korban lumpur. Kemudian pembayaran ganti rugi aset pengusaha korban lumpur, sertifikat rumah korban lumpur di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), termasuk aset-aset milik Pemkab Sidoarjo yang ikut terendam lumpur.

    Kedatangan Minarak, diharapkan bisa memberi kepastian penyelesaian ganti rugi korban lumpur. “Sekarang pilihannya ada dua, Minarak sanggup membayar sisa ganti rugi atau meminta pemerintah yang menalangi. Jangan dibiarkan seperti sekarang, korban lumpur berharap tanpa ada kepastian,” pungkas Nur Achmad Syaifudin.

    Wiwik Wahyutini, salah satu korban lumpur asal Siring mengaku jika sudah berbulan-bulan lamanya tidak ada pembayaran dari Lapindo. Pihaknya sudah berkali-kali mendatangi Pansus Lumpur agar memperjuangkan pelunasan pembayaran dari Minarak.

    Kenyatannya, sampai saat ini belum ada kemajuan terkait pelunasan ganti rugi aset korban lumpur. “Kita harus menunggu berapa lama lagi. Sudah lebih 7 tahun rumah kami terendam lumpur sampai saat ini masih ada warga yang belum menerima pembayaran sama sekali,” tandas Wiwik Wahyutini.

    Terpisah, Direktur PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan berupaya menghadiri panggilan pansus lumpur. “Insyaallah kita akan penuhi panggilan pansus, sepanjang dalam pertemuan itu hanya antara Minarak dan pansus lumpur,” tegasnya.

    Sekedar diketahui, Lapindo Brantas Inc berkewajiban membayar sebanyak 13.237 berkas yang kini tinggal 3.348 berkas dengan nilai pembayaran sebesar Rp 786 Miliar. Dana yang dikeluarkan Lapindo untuk membayar aset warga sebesar Rp 3,043 triliun.

    Sedangkan total dana yang dikeluarkan oleh Lapindo untuk menangani lumpur sampai kini sudah sekitar Rp 8 triliun. Dengan rincian, untuk penanganan semburan lumpur sekitar Rp 5 triliun dan membayar aset warga sekitar Rp 3 triliun.

    Sumber: http://surabaya.okezone.com/read/2013/09/30/521/874321/ganti-rugi-lumpur-tak-jelas-pansus-panggil-pt-minarak

  • Korban Lumpur Lapindo Tagih Sertifikat Rumah di Kahuripan Nirwana

    Korban Lumpur Lapindo Tagih Sertifikat Rumah di Kahuripan Nirwana

    Sidoarjo – Warga korban lumpur Lapindo yang kini tinggal di komplek Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo, menagih janji sertifikat rumahnya. Pasalnya, hingga kini warga yang tinggal sejak tahun 2007, belum mempunyai sertifikat.

    Dari pantauan detikcom, di tiap rumah komplek perumahan banyak terpasang spanduk. Spanduk itu berisi keinginan warga memiliki sertifikat seperti yang dijanjikan PT Mutiara Mashur Sejahtera (MMS).

    sertifikat knv

    “Wasiat seorang ibu ibarat sebuah janji. Tolong selesaikan masalah sertifikat di Kahuripan Nirwana”. Tak hanya itu, warga juga menyindir Aburizal Bakrie. “2014 menuju RI-1. Muluskan Jalan Presiden. Tuntaskan…!!! Permasalahan sertifikat”.

    Salah satu korban lumpur Lapindo, Sanusi, aksi itu dilakukan warga untuk menagih janji. “Kita memasang spanduk di rumah maupun di sudut perumahan hanya ingin menagih janji pada PT MMS. Sebab sampai sekarang kita belum menerimanya,” kata Sanusi (40) kepada detikcom, Jumat (13/9/2013).

    Dia menjelaskan, bahwa sertifikat yang belum diterima warga cukup banyak. Dari total 1.600 sertifikat, hanya sebagian warga korban lumpur Lapindo saja yang menerima sertifikat.

    “Kemungkinan sekitar 300 sertifikat yang sudah diberikan dari total 1.600 sertifikat. Sebenarnya itu progres PT MMS untuk memberikan sertifikat tiap bulan. Tapi pemberian itu ditunda-tunda hingga 6 tahun lebih,” tambahnya.

    Sanusi mengaku korban lumpur Lapindo menyesalkan sikap PT MMS, padahal pemberian sertifikat itu salah satu program yang harus direalisasikan. Apalagi, korban lumpur Lapindo yang tinggal sejak tahun 2007 itu membelinya secara kontan.

    “Mereka juga berjanji, korban lumpur Lapindo yang membeli secara cash tahun 2007, setahun kemudian akan diberikan sertifikat, tapi itu hanya janji,” tegasnya. (fat)

    Sumber: http://news.detik.com/surabaya/read/2013/09/13/171947/2358392/475/korban-lumpur-lapindo-tagih-sertifikat-rumah-di-kahuripan-nirwana

  • Pemkab Sidoarjo Belum Izinkan Lapindo Ngebor Lagi

    Pemkab Sidoarjo Belum Izinkan Lapindo Ngebor Lagi

    TEMPO.CO, Surabaya – Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Jawa, Bali, Madura dan Nusa Tenggara, Agus Kurnia, menegaskan rencana pengembangan sumur gas oleh kontraktor kontrak kerja sama Lapindo Brantas Inc masih terganjal izin  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurut dia, Lapindo sudah memenuhi semua persyaratan teknis yang dibutuhkan, kecuali belum melampirkan izin lingkungan dari kepala daerah setempat.

    Ia berharap Pemkab Sidoarjo segera mengeluarkan izin lingkungan. “Kami tinggal menunggu sikap Pemkab Sidoarjo. Untuk syarat lainnya, Lapindo enggak ada masalah,” kata Agus kepada Tempo di Surabaya, Rabu, 11 September 2013.

    Menurut Agus, daerah sumur pengembangan eksploitasi itu masih dalam area tanah yang dikuasai Lapindo. Selain itu, wilayah lapangannya berbeda dengan sumur Banjar Panji-1 yang kini mengeluarkan lumpur panas. Lapindo sebagai pemegang konsesi Blok Brantas, kata Agus, akan mengebor sumur pengembangan di area Lapangan Tanggulangin, bukan Lapangan Banjar Panji.

    Lantaran sumur Banjar Panji-1 gagal berproduksi, pihaknya terpaksa menghapus Lapangan Banjar Panji dari peta hulu migas di wilayah Jabamanusa. “Plan of Development-nya beda. POD disusun berdasarkan lapangan migas, bukan blok migas,” ujarnya.

    Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, Erni Setyawati, mengakui masih menahan izin lingkungan untuk Lapindo Brantas. Sebab, Lapindo belum dapat memenuhi dua syarat tambahan, yakni hasil survei geologi dan dampak sosial dari lembaga independen. Lapindo, kata Erni, menganggap dua syarat itu tak penting karena berpegang pada POD Lapangan Tanggulangin, bukan Banjar Panji.

    Namun, ia berkukuh Lapindo Brantas harus mengikuti aturan main Pemkab Sidoarjo dan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Saya enggak mau Sidoarjo terkena bencana lagi. Kami juga masih meminta data geologi dari Badan Geologi Nasional,” katanya.

    DIANANTA P. SUMEDI

    Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/09/11/206512392/Pemkab-Sidoarjo-Belum-Izinkan-Lapindo-Ngebor-Lagi

  • Sukarwo: Uang Ganti Rugi Lapindo Selesai Akhir 2013

    Sukarwo: Uang Ganti Rugi Lapindo Selesai Akhir 2013

    SURABAYA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Timur terpilih, Sukarwo berjanji segera menuntaskan persoalan ganti rugi lumpur Lapindo sebagai program prioritas dalam periode jabatannya yang kedua.

    “Paling lama akhir 2013 atau awal 2014, persoalan Lapindo sudah bisa selesai,” kata Soekarwo, yang resmi ditetapkan menjadi pemenang Pemilihan Kepala Daerah Jatim, Sabtu (7/9/2013).

    Soekarwo mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih ganti rugi korban Lapindo di dalam peta area terdampak karena PT Minarak Lapindo Jaya tidak kunjung melunasi utangnya.

    Sisa ganti rugi yang belum dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 786 miliar. Korban Lapindo telah menunggu realisasinya selama tujuh tahun.

    “Kami sepakat memberikan jadwal yang jelas untuk persoalan Lapindo karena masyarakat perlu kepastian ke depannya,” kata Soekarwo.

    Soekarwo yang kembali berpasangan dengan Saifullah Yusuf meraih suara tertinggi dengan 8.195.816 suara atau 47,25 persen. Dengan perolehan suara ini, Pilkada Jatim hanya berlangsung satu putaran. Berada di tempat kedua pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja dengan 6.525.015 suara (37,62 persen), disusul Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah dengan 2.200.069 suara (12,69 persen), dan Eggi Sudjana-M Sihat yang meraih 422.932 suara (2,44 persen).

    Rapat pleno rekapitulasi manual KPU Jatim ini digelar di Hotel Shangri-La Surabaya dengan dihadiri anggota KPUD dari 38 kabupaten/kota se-Jatim. Pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi ini hanya Soekarwo-Saifullah dan Eggi-Sihat. Sedangkan Khofifah-Herman dan Bambang-Said diwakili saksi.

    Editor : Ervan Hardoko

    Sumber: http://regional.kompas.com/read/2013/09/08/0031167/Sukarwo.Uang.Ganti.Rugi.Lapindo.Selesai.Akhir.2013

     

     

     

     

     

    Berita Pilihan

  • Pemerintah Anggarkan Rp 845 Miliar untuk Lumpur Lapindo di 2014

    Pemerintah Anggarkan Rp 845 Miliar untuk Lumpur Lapindo di 2014

    Jakarta – Pemerintah mengucurkan dana ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 845,1 miliar. Dana ini salah satunya dialokasikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo.

    “Rp 845,1 miliar. Itu mengurus masyarakat dan pengelolaan lumpur tapi nantinya dikelola oleh pemerintah. Di luar itu, tanggungjawab Lapindo Brantas,” ucap Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama kepada detikFinance di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (5/9/2013).

    Ditambahkan Laurens, alokasi dana terhadap BPLS ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun dan diatur dalam undang-undang.

    “Nggak karena itu ada di undang-undang, selama 5 tahun badan ini ada,” sebutnya.

    Adapun dana tersebut juga digunakan sebagai program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Selain itu akan dipergunakan untuk penyiapan program anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta penyelesaian peraturan dan hukum.

    “Termasuk juga pengembangan kapasitas organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan dan keamanan. Termasuk juga untuk pengawasan pengelolaan keuangan dan barang,” ungkap Laurens

    “Termasuk untuk perencanaan operasi luapan lumpur, penanganan luapan lumpur dan mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan,” imbuh Laurens. (feb/dru)

    Sumber: http://finance.detik.com/read/2013/09/05/183335/2350621/4/

  • Wisata Pulau Lumpur Lapindo Sepi Peminat

    Wisata Pulau Lumpur Lapindo Sepi Peminat

    TEMPO.CO, Sidoarjo–Wisata pulau lumpur Lapindo di muara Sungai Porong, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo sepi peminatnya. Lasmono, seorang warga desa setempat, mengatakan pengunjung Pulau Sarinah yang terbuat dari endapan lumpur Lapindo itu, tidak begitu banyak. Padahal daerah ini digadang-gadang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi wahana wisata bahari. Sejak resmi berdiri tahun 2011, Lasmono mengakui area wisata itu kurang begitu diminati. “Pengunjung sepi, meski hari Minggu enggak banyak yang ke Pulau Sarinah,” kata dia saat ditemui Tempo di area dermaga Tlocor, Selasa 27 Agustus 2013. (more…)

  • Penyelesaian Lumpur Lapindo Jadi ‘Jualan’ di Pilgub Jatim

    Penyelesaian Lumpur Lapindo Jadi ‘Jualan’ di Pilgub Jatim

    REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pasangan nomor urut 4, Herman S Sumawiredja mengklaim dapat menyelesaikan kasus lumpur Lapindo dalam waktu 100 hari. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini dinilai membiarkan persoalan tersebut berlarut. (more…)

  • Sikap Rudi Rubiandini dan Tragedi Lumpur Lapindo

    Sikap Rudi Rubiandini dan Tragedi Lumpur Lapindo

    TEMPO.CO, SURABAYA– Ketua Pusat Studi Kebencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Amien Widodo, mengenang sosok Rudi Rubiandini sebagai pribadi yang mumpuni dan sangat peduli terhadap tragedi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, 29 Mei 2006 silam.

    Rudi, kata ia, sempat mencetuskan ide menghentikan luapan lumpur melalui teknik relief well. Menurut Amien, Rudi menuliskan ide ini dalam buku berjudul “Gerakan Menutup Lumpur Lapindo” pada 2008. (more…)

  • Korban Lapindo Nyekar dan Gelar Istigosah

    Korban Lapindo Nyekar dan Gelar Istigosah

    TEMPO.CO, Sidoarjo– Sekitar 200-an korban semburan lumpur Lapindo menggelar tabur bunga dan Istigosah di atas tanggul titik 42 Desa Renokenongo hari ini. Selain tabur bunga, warga memanfaatkan momen itu untuk melepas kangen kepada para tetangga yang kini hidupnya sudah berpencar.  (more…)

  • Pemudik Diminta Waspada Longsor Gunung Lumpur Lapindo

    Pemudik Diminta Waspada Longsor Gunung Lumpur Lapindo

    SIDOARJO – Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengimbau pemudik yang melintasi jalan raya Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur agar berhati-hati terhadap longsor gunung lumpur yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Imbauan itu disampaikan karena gunung lumpur lebih tinggi dibanding tanggul yang memisahkan antara kolam lumpur dengan rel kereta api dan jalan raya Porong. (more…)

  • Lapindo Bagi-bagi THR ke Setgab Korban

    Lapindo Bagi-bagi THR ke Setgab Korban

    TEMPO.CO, Sidoarjo-Warga korban semburan lumpur Lapindo sedang diuji saat Ramadan tahun ini. Di tengah belum mendapat kepastian pelunasan sisa ganti rugi dari Minarak Lapindo Jaya (MLJ), mereka harus menerima kenyataan bahwa oknum Sekretariat Gabungan Korban Lapindo, justru mendapat duit THR dari MLJ.

    Sumber Tempo, mengatakan oknum Setgab Korban Lapindo mendapat duit THR dari Andi Darusalam, Direktur Utama MLJ. “Kasihan warga di luar Setgab. Justru Setgab Korban Lapindo mendapat THR,” kata ia kepada Tempo, Minggu 4 Agustus 2013.  (more…)

  • Mud Eruption In Indonesia: Was Disaster Blamed On Drilling Activity Actually Caused By Quake?

    Mud Eruption In Indonesia: Was Disaster Blamed On Drilling Activity Actually Caused By Quake?

    A catastrophic mud eruption in Indonesia blamed on drilling by an oil company might instead have natural causes, new research suggests.

    In 2006, the largest mud volcano on the planet was born when steam, water and mud began erupting on the Indonesian island of Java. At its height, it spewed 6.3 million cubic feet (180,000 cubic meters) of boiling mud per day, enough to submerge a football field under nearly 110 feet (34 m) of earth. The mud volcano still erupts with outbursts like a geyser. (more…)

  • KPU Pastikan Korban Lapindo Bisa Memilih

    suarasurabaya.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pastikan korban lumpur lapindo yang tak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetap bisa memilih dalam Pemilihan Gubernur, Agustus mendatang.

    (more…)

  • Bakrie to Settle Lapindo Debacle for Upcoming Presidential Race

    Bakrie to Settle Lapindo Debacle for Upcoming Presidential Race

    TEMPO.CO, Jakarta – This year, Golkar Party chairman and presidential candidate Aburizal Bakrie is planning on settling the debts caused by the Lapindo mudflow in Porong, Sidoarjo. The party deputy chairman Agung Laksono said that the effort is conducted to pave the way for Aburizal in the 2014 General Elections. (more…)

  • Study reignites Lusi mud volcano debate

    Study reignites Lusi mud volcano debate

    Scientists have ignited fresh controversy over whether a catastrophic mud volcano that erupted in Indonesia in 2006 was triggered by oil company drilling.

    Published in the journal Nature Geoscience , a new study says a distant earthquake, not drilling by oil and gas firm Lapindo Brantas, caused the eruption. (more…)

  • New study ignites debate over Indonesia’s mud volcano

    New study ignites debate over Indonesia’s mud volcano

    PARIS (AFP) –  Scientists on Sunday sparked a fresh debate over what triggered Indonesia’s Lusi mud volcano, still spewing truckloads of slime more than seven years after it leapt catastrophically into life.

    Published in the journal Nature Geoscience, the study strengthens the argument by gas company PT Lapindo Brantas that the disaster was caused by a distant earthquake, not by its drilling crew as some experts contend. (more…)

  • Golkar akui Lapindo bisa jadi alat untuk jegal Ical nyapres

    Golkar akui Lapindo bisa jadi alat untuk jegal Ical nyapres

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono tidak memungkiri belum selesainya kasus lumpur Lapindo akan menjadi penghalang bagi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, sebagai Calon Presiden (capres) di Pemilu 2014 mendatang. (more…)

  • Gugatan Lima Korban Lumpur Lapindo ke Pemerintah Akhirnya Menang

    Gugatan Lima Korban Lumpur Lapindo ke Pemerintah Akhirnya Menang

    SIDOARJO – INDEPNEWS.Com : Lima warga korban lumpur Lapindo yang menuntut hak ganti rugi akhirnya menang di pengadilan dalam menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Namun keinginan warga segera mendapatkan ganti rugi masih terganjal karena Menteri PU mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memenangkan warga korban lumpur. (more…)

  • BPLS: Lumpur Lapindo Rawan Luber

    BPLS: Lumpur Lapindo Rawan Luber

    Metrotvnews.com, Sidoarjo: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencatat volume lumpur di dalam kolam penampungan sangat rawan meluber. Pihaknya menyiapkan empat kapal keruk untuk mengalirkan lumpur dari dalam kolam penampungan ke Kali Porong. (more…)