Blog

SIDOARJO – Korban lumpur Lapindo, warga Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulagin Kabupaten Sidoarjo menghentikan proyek peninggian tanggul penahan lumpur, Kamis (4/2). Sejumlah pekerja dan operator buldozer mundur setelah puluhan warga berunjukrasa menuntut agar lahan mereka dibayar lunas.

“Jangan didirikan tanggul, tanah ini milik kami,” teriak Kepala Desa Kedungbendo, Hasan.

Mereka memprotes Lapindo Brantas, Inc yang tak membayar lahan yang kini tertutup lumpur Lapindo. Padahal, dalam sejumlah pertemuan Lapindo menjanjikan segera membayar ganti rugi lahan. Namun, hingga kini, sekitar 174 berkas lahan milik warga belum dibayarkan. Luas lahan milik warga, yang belum terbayar seluas 33 hektare.

Selain itu, Hasan juga mengeluhkan lahan seluas 20 ribu meter persegi milik PT Teguh Rakhmat Jaya, perusahaan properti miliknya yang belum mendapat ganti rugi. Padahal, kini lahan senilai Rp 25 miliar yang dimilikinya telah tenggelam menjadi kolam penampung lumpur.

“Lapindo telah merampas hak warga, saya memiliki bukti kepemilikan lahan,” katanya sambil mengacungkan sertipikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Hingga kini, sekitar 17 kepala keluarga masih bertahan di Desa Kedungbendo berjarak sekitar 200 meter dari tanggul lumpur Lapindo.

Deputi Sosial Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bajuri meminta agar proses pengerjaan tanggul tetap dilanjutkan. Alasannya, kolam penampungan sangat dibutuhkan untuk menampung lumpur yang terus keluar dari pusat semburan. “Demi kebaikan semuanya,” katanya.

Sedangkan mengenai proses ganti rugi lahan, merupakan kewenangan PT Minarak Lapindo Jaya. Saat ini, sekitar 114 berkas senilai Rp 9 miliar tengah diverifikasi untuk mendapatkan ganti rugi. Sedangkan lahan yang berada di Kedungbendo hanya enam berkas. Berkas belum diverifikasi karena belum dilengkapi dengan surat permohonan dan surat jual beli tanah atau surat waris.

Sedangkan, untuk tanah milik perusahaan dilakukan dengan mekanisme ganti rugi tujuan bisnis. Menurutnya, mekanismenya berbeda dengan ganti rugi lahan milik warga korban lumpur Lapindo. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Bajuri berjanji akan menghadirkan manajemen PT Minarak Lapindo Jaya agar masalah ganti rugi dengan warga segera tuntas.

EKO WIDIANTO
(c) TEMPO Interaktif

Bahkan Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Ian Siagian beranggapan, program-program yang telah dijalankan selama ini untuk mengatasi lumpur lapindo terkesan tambal sulam.

Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Rabu (3/10) yag dipimpin Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi (F-PD).

Sejak pertama kali terjadinya semburan lumpur itu beberapa tahun lalu, sampai sekarang belum ada solusi yang dapat menghentikan semburan lumpur itu. Padahal, kata Ian, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi semburan lumpur itu.

“Berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk mengatasi lapindo ini, tentunya harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya,” kata Ian.

Tentunya, kata dia, kita semua berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih serius lagi. Dan kita juga tidak menginginkan BPLS menjadi suatu badan yang permanen, karena semakin lama badan ini terbentuk, berarti permasalahan lumpur ini masih juga belum dapat diselesaikan.

Hal senada dikatakan anggota F-PPP Norhasanah yang mengatakan, mengingat semburan lumpur ini akan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, maka perlu dibuat master plan perencanaan penanganan lapindo ke depan.

Menurut dia, master plan ini sangat diperlukan untuk dapat memastikan langkah-langkah apa yang akan diambil selama kurun waktu tersebut. Karena hal ini menyangkut waktu yang panjang dan setiap tahunnya menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk mengatasinya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPLS Sunarso mengatakan, peristiwa semburan lumpur Sidoarjo sebagai fenomena alam yang memiliki dua daya rusak yaitu di atas permukaan berupa luapan lumpur dan di bawah permukaan berupa deformasi geologi.

Berdasarkan penelitian para ahli geologi, diperkirakan bahwa fenomena semburan lumpur akan berlangsung lebih dari 23 – 35 tahun. Pada perkembangan terkini, fenomena semburan lumpur panas tersebut diyakini sebagai aktivitas pembentukan gunung lumpur (mud volcano).

Luapan lumpur ini telah menenggelamkan lahan seluas 640 Ha berupa sawah dan pemukiman serta infrastruktur vital berupa tol, pipa gas, jaringan SUTT. Apabila tidak dikendalikan, wilayah yang tenggelam akan semakin luas dan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara yang semakin besar.

Sunarso menambahkan, mengingat semburan lumpur panas merupakan mud volcano yang tidak dapat dihentikan, maka penanganan yang dilakukan BPLS adalah membatasi wilayah genangan dengan membangun tanggul penahan lumpur dan mengalirkannya ke laut melalui Kali Porong dengan sistem mekanisasi, untuk menjaga kolam lumpur tidak melimpas.

“Sepanjang kapasitas mekanisasi dengan volume semburan seimbang, maka dengan sistem ini luapan lumpur dapat dikendalikan,” katanya.

Menurut Sunarso, sistem mekanisasi ini telah diterapkan sejak pertengahan 2008 dan terus dikembangkan serta dilengkapi dengan beberapa peralatan pada tahun 2009 dan 2010 untuk meningkatkan kehandalannya.

Apabila perilaku luapan lumpur tidak memburuk, diharapkan pada akhir tahun 2011 sistem ini sudah dapat berfungsi dengan baik.

Sedang kerusakan deformasi geologi dapat berupa amblesan, pengangkatan, pergeseran, dengan tanda yang mudah dilihat di permukaan berupa rekahan-rekahan dan buble yang mengeluarkan gas yang mudah terbakar, air dan lumpur.

Mengingat deformasi geologi di Porong Sidoarjo merupakan proses bekerjanya gaya-gaya tektonik dan vulkanik di bawah permukaan, maka tidak dapat diprediksi dimana dan kapan akan terjadi, serta besaran pengaruhnya.

Dengan demikian, kata Sunarso, tindakan mitigasi yang dapat dilakukan BPLS hanya apabila indikasi deformasi sudah nampak di permukaan. Dengan gambaran tersebut, maka hingga saat ini penanggulangan lumpur di Sidoarjo belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir.

Dalam anggaran Tahun 2009, ada beberapa hal yang berhasil dilakukan BPLS yaitu menanggulangi semburan, dimana telah berhasil mencegah luapan lumpur keluar dari Peta Area terdampak (PAT) dengan mengalirkan luapan lumpur ke kali Porong.

Hal ini dilakukan dengan sistem mekanisasi pengaliran, yaitu menggunakan kapal keruk bekerja sama dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan menggunakan pompa booster oleh BPLS sendiri.

Namun dia mengakui ada kegagalan yang dilakukan BPLS yaitu dalam pengaliran lumpur ke Kali Porong, kapasitas pompa dan kapal keruk tidak memadai. Sunarso mengatakan, booster yang dimiliki BPLS hanya tiga unit, sedangkan kapal keruk yang dioperasikan oleh PT MLJ tidak efektif dalam pengerukan karena berbagai kendala teknis.

Tidak efektifnya sistem pengaliran luapan lumpur tersebut menyebabkan melimpahnya luapan lumpur yang menggenangi kolam tampungan yaitu ditandai dengan naiknya muka air dan lumpur yang berada di dalam kolam tampungan. Padahal kapasitas ruang tampungan sangat terbatas. “Kondisi inilah yang sering mengancam kestabilan tanggul,” katanya. (DPR/tt)

(c) Tambangnews.com

Menurut Sumarti (39 tahun), salah satu warga Desa Pologunting, Warga meminta sumbangan dari pengguna jalan karena desa mereka bukan jalan raya. Sebenarnya warga juga terganggu dengan debu dan bising kendaraan yang melewati desa mereka.

“Kalau sawah kami masih bisa ditanami, kami tidak akan turun ke jalan meminta-minta seperti ini. Jadi ini kami lakukan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” terang Sumarti.

Hal serupa juga diakui oleh Malika (40 tahun). Ia tidak peduli dengan panas dan asap kendaraan. Wanita  itu hanya ingin tetap mendapatkan pemasukan walau caranya sedikit mengganggu pengguna jalan.

Terdapat ‘portal’ di setiap tikungan desa-desa yang menjadi jalur alternatif.  Warga Pologunting akan tetap meminta sumbangan ke pengguna jalan yang melewati jalan desa mereka. Dengan usia mereka yang tidak muda lagi, mereka beranggapan bahwa sulit untuk mencari pekerjaan lain baru. Sawah yang tidak bisa ditanami lagi oleh warga hanya diberi gagal panen satu kali, dan itu pun dua tahun lalu. (fahmi)

(c) Kanal News Room

Menurut Astika (42 tahun), ada 13 keluarga yang masih bertahan dan semuanya masih belum punya rumah baru. Uang cicilan Rp 15 juta per bulan oleh pihak Lapindo, sebagai pelunasan 80 persen, hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Warga terpaksa mengikuti skema cicilan karena pihak Lapindo menolak membayar sisa 80 persen secara cash and carry.

“Uang Rp 15 juta itu tidak saya terima utuh. Karena saya harus membaginya dengan dua keluarga lain. Bagaimana tidak, dalam berkas tanah yang saya ajukan ke Minarak Lapindo dulu terdapat tiga bangunan di atasnya,” tambah Astika.

Hal serupa juga dialami oleh Supiati (35 tahun). Ia bahkan mengaku bahwa cicilan Rp 15 juta per-bulan harus ia bagi dengan empat keluarga lain. Bisa dibayangkan berapa yang didapat masing-masing keluarga.

“Ya pasti habis, karena saat saya dan keluarga yang lain menerima cicilan itu pas dalam kondisi tidak bekerja lagi. Bulan ini saja belum dibayar. Sebenarnya keinginan warga hanya kembalikan hidup kami seperti dulu,” ujar Supiati dengan keras. (fahmi)

SIDOARJO – Warga tiga desa dalam wilayah penanganan Perpres 40/2009 kini dihadapkan pada ketidakpastian. Sesuai Perpres ini, Desa Siring Barat, Desa Jatirejo Barat, dan sebagian Desa Mindi harus segera dikosongkan demi keselamatan masyarakat paling lama 2 (dua) tahun. Sebagai kompensasi, warga diberi uang jatah hidup (jadup) selama enam bulan, selain uang kontrak rumah dan biaya evakuasi. Belum ada kepastian nasib setelah jatah hidup enam bulan habis.

Ibu Budi Rahayu (50 tahun), warga Siring Barat, terpaksa pindah mengontrak di Perumahan Mutiara Citra Asri (MCA), Kecamatan Candi, Sidoarjo, meskipun tidak ada kejelasan soal ganti rugi asetnya. Uang jadup diterima Rahayu sudah lima kali, yang kini seharusnya enam kali. “Yang keenam terlambat,” tuturnya. Memang, Januari ini warga Siring Barat dan Jatirejo Barat memasuki bulan ke-6 setelah warga menerima uang kontrak pada bulan Juli 2009.

Bulan Juni 2009, terjadi insiden rumah ambles sedalam 6 meter di Desa Siring Barat akibat penurunan tanah (land subsidence). Insiden ini disertai semburan gas yang menyebabkan kebakaran dan membuat satu orang luka-luka. Menyusul peristiwa ini, Pemerintah menetapkan Siring Barat dan Jatirejo Barat sebagai kawasan tak layak huni, dan harus segera dikosongkan. Warga diberi kompensasi uang evakuasi Rp 500.000 per kepala keluarga (KK), uang kontrak rumah Rp 2,5 juta per KK untuk satu tahun, dan uang jatah hidup Rp 300.000 per bulan per jiwa selama enam bulan.

Skema itu kemudian ditetapkan dalam sebuah Perpres beberapa bulan kemudian. Persisnya, 23 September 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  Perpres 14 Tahun 2007. Pada Pasal 15b ayat 8 disebutkan, dalam rangka penanganan sosial kemasyarakatan di wilayah Jatirejo Barat, Siring Barat dan Mindi wilayah tersebut harus segera dikosongkan demi keselamatan masyarakat paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan Pasal 15b ayat 9 menyebutkan, pada saat wilayah dikosongkan warga diberi bantuan berupa bantuan uang kontrak selama 2 (dua) tahun bantuan tunjangan hidup selama 6 (enam) bulan dan biaya evakuasi. Terdapat 756 KK atau 2.174 jiwa di tiga desa itu. BPLS menyiapkan dana Rp 60 miliar untuk bantuan sosial tersebut.

Tapi warga tiga desa, seperti Rahayu, hanya menerima uang kontrak satu tahun. Dan bagi Rahayu, pindah kontrak berarti ekonomi menurun. Di tempat kontrakan, Rahayu tidak bisa berjualan es campur seperti sebelumnya. Terpaksa, ia tetap berjualan di depan rumahnya di Siring Barat, walau penghasilan merosot tajam. “Saya dulu, sebelum lumpur, dan karyawan pabrik rokok belum pindah, bisa menghasilkan uang sebesar 100 ribu sampai 200 ribu. Tapi sekarang dapat 20 ribu saja sudah untung,” ujarnya.

Untuk itu, setiap hari Rahayu pulang pergi dari kontrakanya yang ada Perumahan MCA ke tempatnya dia berjualan ditemani putrinya. Dia nekat berjualan demi menghidupi kedua anaknya. Sudah hampir enam bulan Rahayu dan warga yang lainnya mengontrak tetapi nasib warga Siring Barat juga belum jelas. Rahayu sangat menyayangkan tindakan pemerintah dalam menangani warga Siring Barat.

Sementara itu, berbeda dari warga Siring Barat, warga Jatirejo Barat banyak yang masih bertahan di rumahnya walaupun uang kontrak sudah mereka terima. Nemok Sutikno (49 tahun) misalnya. Warga yang tinggal di Jatirejo RT 02 RW 02 ini masih tetap bertahan di rumahnya. Pasalnya selain rumah di desa Jatirejo masi bisa ditempati, Nemok dan keluarganya khawatir tentang ketidakjelasan asetnya. “Saya masih tetap bertahan di Jatirejo sebelum ada kejelasan soal aset saya,” tegas Nemok.

Menurut Nemok, warga yang tinggal di desa Jatirejo ini rencananya akan direlokasi ke Kahuripan Nirwana Village (KNV), namun itu semua masih simpang siur. Warga berharap ada kejelasan soal nasib  mereka agar tidak berlarut-larut. (novik)
(c) Kanal News Room

Sidoarjo, 22 Januari 2010 – Puluhan warga asal desa Kedungbendo, Tanggulangin mengaku resah karena rumah mereka mulai tergenangi air lumpur yang berasal dari tanggul perbatasan dengan pemukiman warga.

Warga memilih bertahan di rumahnya yang dikelilingi tanggul itu, karena sampai kini belum mendapatkan pelunasan ganti rugi 80 persen yang sudah dijanjikan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tiga tahun yang lalu.

Menurut Ana Supiati (35) warga setempat, warga memilih bertahan meski Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengalirkan lumpur ke kolam lumpur (pond) yang berbatasan dengan wilayahnya. “Kami tidak akan beranjak sebelum sisa pelunasan 80 persen untuk bangunan dan tanah dibayar oleh PT MLJ,” katanya, Jumat (22/1/2010).

Ucap Ana, air lumpur ini datang secara pelan tapi pasti sejak dua hari yang lalu. Rumah warga yang berjumlah kurang lebih 22 rumah tidak berani meninggalkan rumahnya karena sudah tidak mempunyai uang untuk mengontrak. Uang muka yang sudah didapatkan dari PT MLJ juga sudah habis untuk keperluan keluarga.

“Jika pelunasan 80 persen dicairkan MLJ yang dijanjikan setelah mendapatkan uang muka 20 persen tiga tahun yang lalu, pastinya saya dan suami dan dua anak serta nenek yang sudah ini akan pindah mencari tempat tinggal atau beli rumah baru,” terang dia.

Warga lainnya, Ma’rufi juga memilih bertahan kendati dirundung kecemasan mendalam karena rumahnya berada di perbatasan pond baru seluas 20 hektar itu. Ia juga mengaku tidak bisa berbuat banyak karena untuk bekal pindah atau
beranjak mencari tempat baru tidak bisa dilakukannya.

“Keluarga kami belum mendapatkan ganti rugi sama sekali. Baik itu uang muka 20 persen maupun sisa pelunasan 80 persen. Padahal berkas sudah saya lengkapi sejak dulu, tapi tak kunjung dibayar juga,” terang dia.

Ma’rufi mengaku sudah hancur-hancuran mengurusi asetnya di Kedungbendo. Sebab, dia sudah dikeluarkan dari perusahaan tempatnya bekerja lantaran sering membolos. “Saya mbolos buat ngurus berkas-berkas pengurusan ganti rugi, sampai saya dipecat. Toh ganti rugi juga tak kunjung keluar,” ujarnya melas.

Sementara Humas BPLS, Ahmad Zulakrnain menegaskan, pengaliran lumpur ke pond baru yang berbatasan dengan pemukiman warga Kedungbendo yang belum
terlunasi ganti ruginya itu karena tuntutan kondisi. Jika lumpur dari pusat semburan yang cenderung mengalir ke barat dan utara itu tidak segera dilarikan, akan mengancam Jalan Raya Porong.

“Pond Siring Porong yang berbatasan dengan Ketapang Tanggulangin sudah tidak bisa menampung lagi. Makanya kami alirkan ke pond baru itu,” terang Zulkarnain dengan menambahkan penguatan dan perbaikan pond baru akan terus dilakukan agar rumah warga yang berbatasan dengan pond tersebut tidak terluberi air. – M. ISMAIL

(c) beritajatim.com

suarasurabaya.net PORONG, 19 Januari 2010 – Penurunan tanah (subsidence) di wilayah terdampak lumpur selama tiga bulan terakhir menyebabkan arus lumpur terus mengalir dari pusat semburan ke arah Barat dan Utara. Sementara itu tanggul-tanggul di bagian Barat berbatasan dengan Jl. Raya Porong, elevasi lumpur terus meningkat, sedangkan tanggul-tanggul di Utara belum sepenuhnya sempurna untuk menahan lumpur.

Inilah yang membuat Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP BPLS) memberlakukan siaga merah di sana bersamaan dengan meningkatnya curah hujan.

Hasil Monitoring Pengukuran Geodetik kawasan terdampak lumpur bulan Oktober-Desember 2009 menyebutkan adanya penurunan tanah signifikan sepanjang 1 km Jalan Raya Porong mulai dari Rumah Makan Porong sampai Desa Ketapang.

RIKO ADITYA analis pemantauan geohazard BP BPLS pada suarasurabaya.net, Selasa (19/01) menjelaskan dari 1 km jalur penurunan tanah yang signifikan itu, titik yang paling parah ada di sekitar bekas Jembatan Tol Porong atau yang biasa disebut masyarakat sekitar sebagai tol buntung.

“Di sana, penurunan tanahnya mencapai 16 meter hasil survey bukan Oktober sampai Desember 2009. Daerah lain sepanjang jalur itu juga mengalami penurunan, tapi tidak signifikan,” kata RIKO.

Selain terjadi penurunan tanah, lanjut dia, ada juga fenomena kenaikan permukaaan tanah maksimal sampai 3 cm selama waktu survey, yakni di sekitar Desa Gempolsari dan Besuki.

Fenomena ini, kata RIKO memang lazim terjadi dalam daerah yang mengalami fluktuasi seperti di Porong. Jika ada daerah yang menurun karena adanya tekanan berat lumpur, maka ada titik lain yang terangkat.

Hingga kini BP BPLS masih belum bisa memperkirakan sampai kapan penurunan tanah itu terjadi dan menjangkau wilayah mana saja karena perlu dilakukan penelitian yang konsisten dan menyeluruh. “Padahal untuk meletakkan alatnya saja sulitnya bukan main karena bisa hilang atau tersenggol dump truk dan alat berat,” kata dia. EDDY PRASETYO
(c) suarasurabaya.net