Author: Korban Lumpur

  • Budaya Hilang, Kehidupan Korban Muram

    Kehidupan sosial budaya korban Lapindo remuk sudah, lahir dan batin. Ikatan kekerabatan hancur, yang berakibat semakin rentannya kehidupan sehari-hari. Begitu pula, tradisi dan budaya tak bisa lagi dijalankan, yang lalu berefek hilangnya kekuatan batin, lenyapnya ingatan bersama, yang telah lama menjadi daya tahan ampuh dalam menghadapi kerasnya hidup.

  • Warga di Wilayah Peta Terdampak Enggan Pindah

    SIDOARJO, KOMPAS – Warga tiga desa yang masuk wilayah peta terdampak lumpur Lapindo, yaitu Desa Besuki Barat, Kedungcangkring, dan Pejarakan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, enggan pindah meski batas waktu pindah ditetapkan tanggal 31 Desember 2008.

  • Benang Kusut Lumpur Lapindo

    Sampai saat ini belum ada jawaban bagaimana penyelesaian semburan lumpur Lapindo dan kapan berakhirnya. Persoalan ini ibarat benang kusut yang memerlukan tidak hanya satu tangan untuk dapat mengurainya.

  • Korban Menagih Janji PT MLJ

    Hingga saat ini tak sampai 200 dari 1.170 warga Perumtas korban lumpur yang mendapatkan cicilan ganti rugi.

  • Masalah Lumpur Lapindo Segera Dibawa ke Sidang Paripurna Komnas HAM

    Komisi Hak Asasi Manusia berjanji rekomendasi yang dibawa ke sidang akan menunjukkan hal yang berbeda.

  • Korban Lumpur Lapindo Rayakan Tahun Baru di Tenda

    SIDOARJO, KOMPAS – Warga korban lumpur Porong yang tergabung dalam Laskar Bonek Korban Lumpur (Lasbon K-Pur) memilih tinggal di tenda keprihatinan dalam menyambut Tahun Baru Islam 1430 Hijriah dan Tahun Baru 2009. “Kami lebih memilih tinggal di tenda keprihatinan sebagai salah satu bentuk reaksi atas nasib kami yang selama dua tahun ini masih belum jelas,”…

  • Perpres Tong Pes

    Kemarahan seorang Presiden atas penelantaran nasib rakyat korban seharusnya membuahkan garis kebijakan tegas. Perpres No. 14 Tahun 2007 harus dijalankan Lapindo. Jika tidak, diberi sanksi, sebagai ciri hukum yang adil dan pasti.

  • DPR Pertanyakan 4 Desa Tidak Masuk Area Terdampak Lumpur

    Desa Jatirejo, Siring Barat, Mindi, Besuki sudah tidak layak huni.

  • Pemerintah Siapkan Program Darurat bagi Korban Lumpur Lapindo

    Pemerintah menyiapkan program darurat pada tahun 2009 bagi warga di sekitar area luapan lumpur Lapindo. Program tersebut, diperuntukkan jika terjadi hal yang tidak terduga di 4 desa yaitu Besuki Timur, Mindi, Siring, dan Jatirejo.

  • Korban Lapindo di Luar Peta Dampak Merasa Diabaikan

    Desa-desa di luar peta dampak mengalami masalah setelah terjadi semburan lumpur Lapindo, antara lain, air minum tidak bisa lagi digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat. Pencemaran logam berat dalam kandungan udara yang dihirup sehari-hari oleh warga juga telah mengakibatkan berbagai macam penyakit.

  • Harus Berani Bersikap Tegas

    Presiden selaku pemimpin negara dan pemerintahan selaiknya berani bertindak tegas, menjalankan motor keadilan, meskipun itu harus menggerus orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya.

  • Saham Santos Naik Setelah Mundur dari Sidoarjo

    TEMPO Interaktif – Harga saham perusahaan energi Australia, Santos, naik pada hari Jumat setelah perusahaan itu mengundurkan diri dari proyek eksploitasi gas bersama Lapindo di Sidoarjo.

  • Peta Terdampak Lumpur Lapindo Cuma Akal-Akalan

    JAKARTA, KOMPAS – Peta daerah terdampak yang dibuat PT Lapindo Brantas pada tanggal 22 Maret 2006 pasca peristiwa luapan lumpur Lapindo dianggap cuma akal-akalan untuk membatasi tanggung jawab yang harus dibayarkan grup perusahaan Bakrie ini. Pasalnya, dampak buruk luapan lumpur ini sudah menyentuh berbagai daerah di luar peta terdampak. Sebut saja Desa Permisan, Desa Siring…

  • Dampak Lumpur Lapindo Lampaui Peta Terdampak

    JAKARTA, KOMPAS — Warga korban luapan lumpur Lapindo di luar peta terdampak menuntut keadilan dari pemerintah menyusul dampak-dampak buruk luapan lumpur yang sudah menyentuh daerah-daerah mereka yang terletak di luar peta terdampak yang ditetapkan Lapindo. Hal ini menunjukkan bahwa dampak luapan lumpur ini sudah melampaui peta terdampak 22 Maret yang dibuat Lapindo sebagai acuan untuk…

  • Warga Korban Lumpur Lapindo di Luar Peta Terdampak Menuntut Tanggung Jawab Lapindo dan Pemerintah

    Jakarta – Sedikitnya 500 warga korban Lapindo dari luar peta terdampak mendatangi Jakarta. Persis bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, 10 Desember, warga korban dari Desa Permisan, Ketapang, Siring Barat, dan Besuki Timur, tersebut menuntut tanggung jawab Lapindo dan Pemerintah yang telah memporak-porandakan kehidupan normal mereka.

  • Janji Baru Pemilik Lapindo

    Grup Bakrie bersedia menyelesaikan sisa pembayaran ganti rugi 80 persen kepada warga korban semburan lumpur Lapindo yang lama terkatung-katung. Tapi ini bukan berarti masalah pembayaran ganti rugi tuntas. Ribuan warga Sidoarjo masih menolak skema itu.

  • Korban di Luar Peta Makin Terabai

    Korban di Luar Peta Makin Terabai

    Djuari mengaku terpaksa harus tetap tinggal di rumahnya tersebut karena tidak punya tempat tinggal yang lain lagi. Meskipun dengan ancaman kematian yang sangat besar. Tingkat polutan yang ada akibat semburan lumpur Lapindo sudah sangat tinggi. Kandungan senyawa berbahayanya sudah mencapai ribuan kali di atas ambang batas. Dan semuanya dapat menyebabkan kanker jika terjadi kontaminasi dengan…

  • Tolak 80% Dicicil, Warga Geppres Aksi Tutup Jalan Raya Porong

    Tolak 80% Dicicil, Warga Geppres Aksi Tutup Jalan Raya Porong

    Sembilan orang perwakilan dari Tim 16 Perumtas akhirnya melakukan pertemuan dengan Presiden.

  • Kesepakatan SBY-Lapindo dan Tim 16 Perumtas Menyisakan Persoalan

    Siaran Pers, Jakarta 5 Desember. Pemerintahan SBY JK sungguh mengecewakan. Tim 16 Perumtas yang semula menuntut pembayaran tunai cash and carry,  terpaksa menerima pembayaran cicilan yang diusulkan PT Lapindo dan para menteri kabinet SBY, sebelum akhirnya bertemu SBY, Rabu lalu (3/12).  Bagai menjilat ludah sendiri, Presiden SBY melanggar Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 dan…

  • Tolak Ganti Rugi Bertahap, Warga Duduki Jembatan

    Sidoarjo, Kompas – Ratusan warga korban lumpur dari empat desa menduduki Jembatan Porong di ruas Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Kamis (4/12) pagi. Mereka menolak sistem pembayaran sisa ganti rugi 80 persen yang dilakukan secara bertahap. Mereka menilai hasil kesepakatan Tim 16 dengan PT Lapindo Brantas tidak mewakili harapan mereka.