Author: Redaksi Kanal

  • 7 Tahun Tragedi Lapindo: Kerusakan Lingkungan Berlanjut, Presiden Terima Kado Patung Lumpur

    Anak-anak korban lumpur Lapindo, menyerahkan cinderamata patung SBY ke Presiden, di Jakarta, Senin(29/4/13). Sampai kini, penyelesaian bagi korban Lapindo, tak jelas. Masalah disederhanakan hanya urusan ganti rugi tanah–yang juga belum diselesaikan. Masalah pengabaian hak warga atas kehidupan mereka, kesehatan mereka, pendidikan maupun pemulihan lingkungan, luput dari bahasan pemerintah. Foto: Sapariah Saturi (more…)

  • Ike Masih Bertahan di Siring Barat

    Sejak 2009 rumah Ike teridentifikasi sebagai daerah terdampak lumpur. Rumahnya bersebrangan dengan tanggul lumpur yang ada saat ini. Persis di pinggir Jalan Raya Porong, tempat lalu-lalang truk pengangkut barang. Begitu proses pembayaran penjualan rumah itu lunas, permasalahan Ike berawal.

    Berikut cerita Ike:

    Rumah ini sebetulnya adalah milik [aset] nenek saya sebetulnya. Rumah ini diwariskan ke lima-bersaudara (termasuk ibu saya). Oleh karena itu, uang ganti rugi dari Lapindo dibagi lima saudara ibu saya. Karena yang paling lama tinggal di rumah ini adalah ibu saya, seharusnya ibu saya yang mendapat bagian lebih besar. (more…)

  • Lapindo Victims May not be Compensated on May

    TEMPO.COSidoarjo – The Head of Lapindo Sidoarjo Special Committee (Pansus) Nur Ahmad Syaifuddin, doubted that the Minarak Lapindo Jaya (MLJ) will compensate the Lapindo mudflow victims by May 2013. Earlier, MLJ promised to compensate a total of Rp 786 billion (US$ 80,85 million) losses by May.

    The Committee urged the government to immediately allocate the compensation fund in the state budget (APBN) based on the Map of Impacted Area (PAT).

    “This year, all victims outside the PAT has been compensated by APBN,” Nur told Tempo on Monday. Nur reminded that the compensation includes the management of areas affected by mud, which, if not addressed properly, will disturbs the mudflow mitigation effort. Currently, the mudflow has reached an alarming condition, as the mud almost surpass the makeshift dam. Nur also stated that the government is working on a regulation to compensate waqf lands and public facilities outside the PAT.

    Andi Darussalam Tabusala, the President Director of PT MLI, stated that the company will compensate all victims by May 2013. However, he refused to mention the source of the fund. MLI is believed to have insolvency issues as banks refuse its proposal for credit. “Let’s see in May. We are committed,” he said.

    According to MLI data, the amount of losses that must be compensated has reached Rp 3,8 trillion.

    DIANANTA P. SUMEDI

    (c) Tempo

  • Rumah Baru Supadmi

    Supadmi (46 tahun) sedang membangun sendiri rumah barunya di Dusun Pandokan, Desa Kedungcangkring. Dalam memilih rumah barunya, Supadmi tak berpikir panjang. Baginya, yang penting dekat dengan jalan raya dan harga tanahnya murah [40 juta rupiah untuk tanah ukuran 5 x 42 meter). Dia sudah habis sekitar 130 juta. Sampai saat ini Supadmi belum mendapat sertifikat. Dia hanya memegang akta jual beli.

    Supadmi memiliki 5 (lima) anak. Dua diantaranya sudah pisah rumah. Seorang anak perempuannya bekerja di Pabrik Salon Pas di Buduran, Sidoarjo.

    Supadmi merupakan warga Desa Siring Barat yang mendapat uang penjualan dari APBN. Sejak setahun lalu, proses pembayaran sudah lunas.  (more…)

  • Perjalanan Cak Taman

    Cak Taman (45 tahun) berasal dari Besuki (Barat) sekarang menghuni rumah barunya di Dusun Podokaton, Desa Kedungcangkring. Setelah Besuki Barat “masuk peta”, Taman mengikuti seorang tokoh desa Besuki yang menawarkan tanah kapling di Desa Meranggen. Namun, Taman menjual tanah itu karena lokasinya sepi dan terlalu jauh dari desa asalnya, Besuki.

    Selain masalah lokasi dan jarak, Taman juga kecewa karena harga tanah yang dibelinya ternyata lebih mahal lima juta rupiah dari harga umumnya. Ditambah lagi, ternyata sang tokoh yang menawarkan tanah kapling itu tidak turut pindah ke Meranggen. Taman memilih dan memutuskan untuk tinggal di Desa Kedungcangkring adalah karena lokasinya tidak jauh dari warga Besuki Barat. (more…)

  • Harwati: The woman ojek driver of Porong

    Harwati: The woman ojek driver of Porong

    As the mudflow expands to more villages and lands in Sidoarjo, East Java, residents in the Porong subdistrict are doing whatever it takes to survive another day.

    Most residents who were once farmers and factory workers are now working as motorcycle taxi drivers (ojek). While most of them are men, at least one woman has been forced to take the job in one of the world’s most dangerous disaster settings.

    JP/Hans David Tampubolon (more…)

  • Menjahit Kehidupan Mulyani

    Agustus 2006 silam, Desa Jatirejo di Kecamatan Porong tidak bisa lagi dihuni akibat tenggelam oleh lumpur Lapindo, Hampir semua warga di Desa Jatirejo mengungsi di Pasar Baru Porong, selama kurang lebih 3 bulan. Mereka menerima uang kontrak sebesar 5,5 Juta untuk dua tahun. Setelah mendapat uang kontrak, warga Jatirejo mencari tempat kontrakan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi bersama. (more…)

  • Sepenggal Kisah dari Suatu Sudut KNV

    Ibu Eli (41) dan Pak Indar (43) merupakan sebagian korban lumpur Lapindo dari Desa Jatirejo yang sekarang tinggal di Kahuripan Nirvana Village (KNV). Selain mereka, juga ada sekitar 15 keluarga Desa Jatirejo yang sekarang tinggal di KNV.

    Salah satu permasalahan yang masih tersisa dari kedua warga Jatirejo ini adalah masalah sertifikat tanah dan bangunan di KNV. Pihak Lapindo pernah menjanjikan bahwa sertifikat akan diberikan pada warga paling lambat Oktober 2012. Akan tetapi, sampai Februari 2013, Lapindo belum memberikan sertifikat tanah dan bangunan pada Eli dan Indar. (more…)

  • The ‘Evolution’ of Lapindo Mudflow Mitigation Policy

    On September 8, 2006, the President established Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Panas di Sidoarjo (Timnas, National team for mudflow mitigation in Sidoarjo). Timnas was established after the signing of Keppres 13/2006. According to Keppres 13, Timnas would tenure for six months, and could be extended if needed (Keputusan Presiden 2006, Art. 7). At that time, the government thought six months was enough to handle such crisis. It seems, the government did not expect that the mud-volcano and its impacts would be as huge as we can empirically experience this present day. Of course, six months was not enough. On March 8, 2007, the President issued Presidential Decree No. 5 Year 2007 about the extension of Timnas’s tenure for a month (Keppres 5/2007). (more…)

  • Sukarnya Hidup Sukari

    Sukari (70) asal Desa Kedungcangkring (utara) sekarang menempati rumah dari sisa bangunan yang sudah dibongkar, atau lebih tepatnya bekas dapur rumah warga Kedungcangkring. Dulu Sukari punya tanah warisan dari orang tuanya seluas 7X10 m di atasnya berdiri rumah kecil yang di tempati sendirian. Sukari tidak beristri juga tidak punya anak. (more…)

  • Kehabisan Uang Kontrak, Warga Kembali ke Rumah Lama

    Sidoarjo – Warga Korban lumpur lapindo di 9 RT desa Jatirejo, Siring barat, dan Mindi kecamatan Porong, sejak sepekan terakhir kembali ke rumah masing-masing setelah  uang kontrak mereka habis. Pada tahun 2009 silam warga mendapatkan bantuan dari Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) uang sebesar 2,5 juta/tahun untuk mengontrak, dan juga mendapatkan bantuan biaya Hidup (jadup) sebesar 300 ribu/jiwa selama 6 bulan.

    Gandu Suyanto, Ketua RT O3 Desa Siring, mengatakan banyak warga yang kini kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Namun ada juga sebagian warga yang terpaksa mengontrak dengan biaya sendiri. (more…)

  • Perpres 14/2007, Legalisasi Korupsi Lapindo

    Perpres 14/2007, Legalisasi Korupsi Lapindo

    SUBAGYO. Masyarakat korban lumpur Lapindo semakin terlunta-lunta. Masa depan dan keselamatan rakyat di wilayah-wilayah kerja korporasi pertambangan terancam akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bukan untung, malah buntung.

    Dalam rangka penyelesaian kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Perpres No. 14/2007) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Tetapi hari demi hari yang kita lihat adalah nasib para korban yang seolah-olah hidup di dalam kontes penderitaan. (more…)

  • The Goat that Couldn’t Stop the Mud Volcano

    The Goat that Couldn’t Stop the Mud Volcano

    Sacrifice, Subjectivity, and Indonesia’s “Lapindo Mudflow”

    By Phillip Drake

    The little goat hangs in mid-air, legs extended. In this moment of suspension he looks back at the men in black and white ceremonial clothing, the men who threw him. They give away his life to the spirits and to the pit. But the image keeps him present above ground, perpetually a moment from his fate, dragging his rope-leash, haloed by clouds of smoke and steam rising out of the bubbling hot mud, waiting to be swallowed.

    The viewers of the image never see him land. The image denies resolution, disallowing any guarantee of the goat’s expiration, of the completion of the violence done to him. The audience receives only that moment of suspension, the horror of a helpless body facing certain pain and annihilation.

    Published on the front page of the Sunday edition of the Jawa Pos, Indonesia’s most-widely circulated newspaper, on November 5, 2006, the image of the goat sacrifice — the animal flying into a pool of hot mud — accompanied a long article about local factories’ financial losses caused by Indonesia’s infamous mud volcano, commonly known as the “Lapindo” mudflow, after Lapindo Brantas, a gas exploration company drilling at the disaster site (Figure 1). In addition to the dramatic economic losses facing residents and factories in the area, this giant, uncontrollable geyser of mud has swallowed the homes of approximately 40,000 people in the Sidoarjo district of East Java. The four final sentences of the article, set off with a “Meanwhile. . .” to signal the transition, have no substantive connection to the factory losses and serve only to contextualize the image of the goat. By mentioning the arrival of mystics who performed several sacrifices to appeal to supernatural forces to stop the mudflow, these sentences justify the presence of the photo of the goat’s spectacular death, which overwhelms this and other stories in the paper through its powers of attraction and provocation.

    GOAT JAWA POS ARCHIVE

     [Figure 1: The image of the suspended goat on the front page of the Jawa Pos, 5 November 2006. Courtesy of PT. Media Virtual Indonesia and the Jawa Pos archive.]

    The spectacular rendering of the goat’s death instrumentalizes animal being for the purposes of commodity production and circulation, the making and selling of newspapers. The weighty issues that surround the sacrifice — the frailty of bodies, the finitude of life, bodily “gifts,” structures of power, sacredness, meaning, non-meaning, and the horror of destruction — are condensed and muted in the image that sells, in the service of a media economy that contributes to the ideological production and maintenance of an array of subject positions that typically support the social and economic order.

    This image of the goat is one example of various aesthetic and ideological operations in both sacrifice and representations of sacrifice that generate subjectivities. Observing that symbolic and physical acts of violence against the animal, the scapegoat, or subhuman individual who is sacrificed articulate and arrange subjectivities into social hierarchies, this essay explores the implications of this violence ― both in a specific case where individuals’ rights and status are in question and in the theoretical context of expressing and resisting power. I hope to refine understandings of both a general theory of animal sacrifice and a specific, located incident by bringing them into dialogue. I will consider the staging of unequal power relations in both the execution and the representation of the sacrifice ritual by tracing the various ways sacrificial violence expresses subjectivity. In recognizing these manifestations of power, we — who have the cognitive faculties, cultural determinations, and social agencies that enable us to perform violence, to abstain from it, and to contemplate it — refine our capacity to understand violence toward other animals (including other members of our own species), and the ways it shapes us within ecological networks, so that we can become better, or at least more self-aware, actors in our ecological communities.

    While this exploration of subjectivities generated through violence against the animal speaks to questions of ecological orientation that are important everywhere in the world, I frame these questions with a discussion about the recognition of victims’ otherness and hardship during the Lapindo mudflow in East Java. The mudflow is an ongoing ecological disaster that resists being fixed down to any agreed-upon narrative. Disputes over causes, effects, compensation, and institutional responses unsettle understandings of the event, as various individuals and institutions represent and become represented in different politicized narratives. Each of these representations weave, and are woven with, arrangements of power. As political and economic elites seek to protect their power and interests during the crisis, they often resort to denying the rights and status of mudflow victims, a denial that echoes the dehumanizing objectification of the other that is expressed in animal sacrifice. There is nothing extraordinary about claims that political and economic elites protect their interests at the expense of others. This paper suggests, however, that these dehumanizing procedures depend on an ontological demotion of the status of others. It becomes possible to prolong residents’ exposure to physical and social hazards related to the mudflow, not because they are poor or unfortunate in terms of social hierarchies, but because their subhuman status makes this exposure to danger seem natural.

    Why Sacrifice? The recent emergence of “biopower” as a theoretical paradigm for understanding the organization and execution of power has complicated the politics of social justice. Various theorists present distinctive versions of biopower, for instance, as the production and regulation of life (Foucault), as the capacity to suspend laws and produce beings without political or living rights (Agamben), or as the interiorized power from “no place” that merges with being and desire to become self-replicating (Hardt and Negri). In each case power constrains the horizons of individuals’ being and behaving in the world, making individuals regular, predictable, and dispensable. This regularization threatens to intrude into the practices and goals of social justice movements, potentially warping their status as truly oppositional or distinct from the influence of power.

    Although acts of sacrifice also express uneven power between beings, Georges Bataille’s writings on sacrifice emphasize the subversive potential of sacrificial violence. For Bataille, sacrifice is fraught with anguish, ecstasy, profanity, and sacredness. Sacrifice resounds with conflict and contradictions that make it profoundly irregular and unpredictable. At the same time, the sacrifice destroys and degrades life and is an act that is easily subsumed within broader and more enduring systems of biopower, as we see in Rene Girard’s writings on the “scapegoat mechanism” in sacrifice rituals. The scapegoat quells feelings of violence and discontent, serving “as a substitute for all the members of the community, […]  protecting all the members of the community from their respective violence” (101-2). Tracing the structure of sacrifice in both history and myth as it becomes superseded by judicial systems in modern societies, Girard suggests that the scapegoat mechanism is central to establishing and regulating human communities. Bataille’s version of sacrifice, by contrast, always threatens to unsettle disciplinary systems. Sacrifice provokes hermeneutic procedures that could potentially disrupt regularity and order. Through dynamic and ever-appropriable productions of meaning and subjectivity, for both the killers and the killed, sacrifice generates the possibility of developing new ways to understand and, using the terms of Peter Singer, give “consideration” to the being of “others” (163).

    This openness to appropriations is radicalized in Bataille’s writings on sacrifice. Bataille understands sacrifice as a means of “giving” or “destroying” excess energies and resources that threaten to reduce individuals and objects to mere “things.” Bataille draws on Marcel Mauss’s anthropological work on the gift to note the links between religious and economic exchanges and to suggest that the “expenditure” of excess energy generates ongoing value for the giver ( 69). Both the gift givers and receivers (the members of society) benefit: the latter from the spiritual, psychic, or disciplinary effects of the destruction, and the former from the “profit” of giving. The giver profits by “restoring the divine order” from the profanity and poverty of everyday life that is dominated by mindless work and consumption, that reduces beings and relations in the world to “utilities” and “things” (ibid. 56). As gifts, “things” that can be accumulated and consumed are invested with increased social and spiritual value. Sacrifice brings the giver, the “accursed share” whose being and labor “is a surplus taken from the mass of useful wealth,” out of the “order of things” and into the “intimate order” (ibid. 59). Immediately problematic is the fact that this experience of binding the self to this intimate order is precluded by self-extinction. Quite simply, we cannot experience our death and the benefits of expenditure when we are already gone (“Hegel, Death, and Sacrifice” 27).

    Any attempt to access the experience of the sacrifice and its benefits becomes an exercise in “fiction” (ibid. 20). The ritual of sacrifice performs the impossibility of the elation that comes with dying. As Dennis King Keenan notes in his reading of Bataille, sacrifice is itself mimetic, containing neither truth nor a stable basis for its economy of exchanges. Whatever meanings emerge from sacrifice become manifest out of layered acts of mimesis, out of conceptual appropriations made possible in the performance of the ritual (41). Keenan also notes the resemblance between the scapegoat and the poet, in the sense that both are substitutes for self-expenditure that mimic the impossible original act (41). This similarity breaks, however, when the scapegoat “is murdered as a means to an end,” the end being the performance of sacrifice, while the poet sustains death through contemplation and “interiorization” (41-2).

    This fictive quality, this mimesis of a mimetic act extends into all representations of the goat’s death. Through different conventions that mediate and make possible the repeated experience of the event that is also impossible, each depiction “sacrifices sacrifice,” to use the terms of Keenan’s response to Jean-Luc Nancy’s analysis of Bataille’s writing on sacrifice. According to Keenan, Nancy reads Bataille’s version of sacrifice as revealing non-meaning, or, using Derrida’s phrasing, providing “access to the immediate and indeterminate identity of a non-meaning” or  “the possibility of maintaining non-meaning,” while Bataille’s “obsessive” sacrifice of sacrifice “opens sacrifice to others and separates it violently from itself” (54-5). Since neither meaning nor non-meaning can be fully revealed or sustained in fixed or finalized terms, the sacrifice of sacrifice performs a moment of “dis-appropriation” that cannot foreclose the potentiality, or postponed expressions of meaning or non-meaning — the “reappropriating” and “trans-appropriating” of death (44). Art performs this sacrifice of sacrifice through mimesis, which enables individuals to “dwell” in aporia or enact the dis/re/trans-apppropriation of death and meaning, but Keenan suggests, via Bataille, that the sacrifice ritual, itself, is fictive, mimicking itself and the impossible task of experiencing the effect of giving away one’s own life (44).

    It follows that the image of the goat’s sacrifice (like all other representations of sacrifice) generates both aporia and the potential for various appropriations in meaning, which also manifest as articulations of subjectivity. Jacques Derrida observes that “carnivorous” animal sacrifice “is essential to the structure of subjectivity, which is to say to the founding of the intentional subject as well and to the founding, if not of the law, at least of right, the difference between law and right, justice and right, justice and law, here remaining open over an abyss” ( 247). Each articulation of subjectivity depends on the construction and destruction of the animal. By “construction” I mean the ideological violence that establishes who does and does not receive justice, right, or law. The violence that marks a being with animality, degradation, or subhuman-ness makes possible the symbolic or physical destruction of this being, from which the exalted subject emerges as “not-degraded.” This ideological violence is a sacrifice before the sacrifice (or before the sacrifice of sacrifice) that installs a being into the sacrifice mechanism. We see this, perhaps uncomfortably, in Bataille, where the act of elevating beings out of the order of things through sacrifice depends on the already-objectified status of certain beings. The necessity of elevation involves a degradation that implies previous attempts at elevation either failed or were never tried.

    Implied in Derrida’s statement about animal sacrifice is the permeable and undecidable nature of subjectivity. Our experiences and actions in the world are not determined or organized by transcendent categories of thought or ego, but rather develop through engagements in the world. Subjectivity is always fractured and evolving, shaped by experiences, practices, and events that are internalized, performing the “function of misrecognition” that forms, “hails,” or “overdetermines” the “I” (Althusser 161). As Derrida notes, the destruction of the animal enables individuals to stake their claim as subjects with specific (exalted) legal privileges and rights. Cary Wolfe also references the centrality of animals in shaping understandings of humanness:

    [T]he animal possesses a specificity as the object of both discursive and institutional practices, one that gives it particular power and durability in relation to other discourses of otherness. For the figure of the “animal” in the West (unlike, say, the robot or the cyborg) is part of a cultural and literary history stretching back at least to Plato and the Old Testament, reminding us that the animal has always been especially, frightfully nearby, always lying in wait at the very heart of the constitutive disavowals and self-constructing narratives enacted by that fantasy figure called “the human.” (6)

    This ontological demotion of the animal, the privileged signifier of sub-humanness, which disidentifies beings’ relative rights and status represents, once again, the sacrifice before sacrifice (or the always-sacrificable status) of the individual who is objectified as the scapegoat or “excess” that must be vanquished.

    It is doubtful that this process, where mimetic articulations of subjectivity promote and demote the ontological status of beings, cab be escaped. The instability and vulnerability of ideological appropriations of sacrifice also destabilizes the orders of power that articulate ontological hierarchies. As understandings of the sacrifice ritual remain perpetually open for appropriations, so do articulations of subjectivity that both express and resist power. Rather than falling into the regularizing modes of biopower, Bataille’s version of sacrifice perpetually threatens to undo order, as a fervent and transgressive performance of the possibility of revelation or access to impossible meaning “because seeking distances it” (“Hegel, Death, and Sacrifice” 28). Neither power nor resistance is secured or finally made regular in the votive, volatile act of sacrifice.

    The Lapindo Mudflow. The Lapindo mudflow is frequently cited as one of the world’s largest mud volcanoes and the most expensive disaster in Indonesia’s history. Since it began on May 29, 2006, it has released as much as 180,000 m3 of mud per day into the Porong subdistrict of Sidoarjo in East Java and continues to flow six years later (Dewan; Mazzini et al. 1751). Beyond displacing over 40,000 area residents, the mud contains toxins and gases that have been responsible for dozens of deaths, thousands of incidents of illness, and continues to threaten people’s lives in the region (Rumiati; Soedjono). In addition to the mudflow, which is currently being collected in a giant embankment and pumped into a nearby river, residents also face danger from flammable gasses and subsidence (sinking land), which has destroyed a range of structures, including homes, roads, and the portions of the mud embankment itself (Utomo 42).

    Despite its unusual geological character, most observers consider the mudflow a social disaster, as controversies involving some of Indonesia’s most prominent and powerful political and business figures have marred the disaster management effort (Schiller et al. 62-4). Most famous is the debate over what triggered the mudflow: human error caused by unsafe drilling in a gas exploration mine less than 150 m from the center of the mudflow or by a massive earthquake occurring two days earlier in Yogyakarta, over 200 km away. Although various scientists have published reports that support both sides in the debate, and there are reasonable explanations to justify either conclusion, the majority of published reports by independent experts (those not affiliated with the central government or Lapindo Brantas) show that drilling has had some influence in causing the mud volcano.

    At stake in these trigger debates is responsibility for funding and overseeing the expensive and difficult disaster management effort. Ostensibly, if drilling triggered the mudflow, Lapindo Brantas would pay; if earthquakes triggered it, the government would pay. While a properly detailed account of the complex history, politics, and competing interests that have given shape to this disaster would be difficult to fit into a book, much less an article, it is enough in this context to note that these controversies have damaged the disaster management effort, leaving contractors and aid workers with little direction, support, or supervision (Hamdi et al. 10). After six years, workers have had little success controlling the mudflow and limiting the impact of subsidence, regional infrastructure remains in ruins, and victims have received only a fraction of the financial support promised to them to aid their relocation (Suparno). With the local economy and regional infrastructure in ruins, there are simply not enough ecological or local charity resources for the necessary assistance to residents who are left to live in crumbling houses on sinking land, often forced to beg for food and income. Significant corporate or government intervention remains the only realistic means of restoring livelihoods and ensuring safety.

    Because the recognition and classification of victims has been subject to controversy, thousands of individuals have been essentially left without support to live in safety, much less to relocate, leaving them scrambling with residents from other villages to form political coalitions to protect their rights and interests. The primary mechanism for providing aid to victims has been a sale and purchase program (akta jual-beli), which has  delivered financial support based on land ownership and the location of damaged property. Instead of a formal compensation program that would require one institution taking accountability for the funding and management of assistance to victims, this program was funded by a newly-formed subsidiary of Lapindo Brantas and managed by a government-appointed organization of public officials and engineers. As Lapindo Brantas’s finances dried up due to the global economic conditions, the completion of sale and purchase payments stalled, with most victims receiving less than half of the promised sums.

    Despite these difficulties facing victims who qualify for the sale and purchase program, their access to supportive resources is greater than most victims who fail to qualify. Thousands of individuals living in the same neighborhoods as officially-recognized victims are ineligible for assistance because they either own no property, lack the proper formal certification of their property, or live outside the land area designated by several presidential decrees for sale and purchase payments (HSF 90-4). Neither Lapindo Brantas nor the central government has been clear about the rationale in the drawing of these specific boundaries, which in some cases literally run along neighboring property lines, and has often turned neighbors against each other (Orolo). As arbitrary as these boundaries may seem, it is hard to imagine they are being set without deliberation, considering the high financial stakes and limited supply of funds.

    Whatever the financial implications, the act of differentiating those victims whose losses will be recognized – and compensated for – and victims whose losses receive no formal recognition resonates with both Bataille’s version of sacrifice and the “bare life” of Agamben’s account of homo sacer. In the latter, the mudflow stands as the state of exception through which sovereign power is able suspend laws and produce individuals as homo sacer, those who can be killed but not sacrificed. As polar extremes in relation to the legal order, homo sacer and the sovereign “present two symmetrical figures that have the same structure and are correlative: the sovereign is the one with respect to whom all men are potentiallyhomines sacri, and homo sacer is the one with respect to whom all men act as sovereigns” (84). In other words, through the recognition and ascription of homo sacer, the people of a given society experience the ascension of their status through their participation with expressions of sovereignty: an experience of sovereignty through being not homo sacer. Andrew Norris notes that the stakes of this relation extend beyond claims to power and social status, to figure in the ways we recognize the metaphysical distinctiveness of the human (10). As Johanna Oksalawrites in her reading of Norris, “homo sacer must die so that the rest of the political community may affirm the transcendence of their bodily, animal life” (31).

    In terms of Agamben’s account of homo sacer, the grouping of residents who are affected by the mudflow into two groups of victims ― those with legal and financial rights and those without ― is made to appear as a natural expression of sovereign power. Any casual survey of residents in the neighborhoods surrounding the levees will reveal a diverse range of interests and concerns about the mudflow and the institutional handling of the disaster, including the fair administration of compensation schemes, the completion of infrastructure projects, the invigoration of the local economy and generation of jobs, the improved monitoring of pollutants and other environmental impacts in the nearby fields and rivers, and the reconstruction of schools and mosques. But the sovereign power, expressed via both national and local government institutions that tend to promote the interests of political and economic elites over developing more egalitarian policies, strips local residents of their distinctiveness, crudely categorizing these residents as either those who are entitled to the right of compensation or those who are not. Although the access to rights and resources is of crucial importance to local residents, the very fact that government officials can literally draw lines that establish these rights indicates the already-degraded status of most residents in the region. As Peter Fitzpatrick notes, in submitting to Western legal structures that simultaneously work to control both the spaces exterior and interior to sovereignty, “we are … bare before the law, and ‘always/already’ sacrificed in relation to it” (69). By drawing what appears to be arbitrary boundaries with regard to specific rights to compensation, the sovereign power of the government expresses its ability to revoke any and all rights from all citizens.

    Earlier we considered the sacrifice before sacrifice as a process that makes possible the installation of the subject within the structure of sacrifice as object for the purposes of revealing or gaining access to a essential or transcendent meaning that restores the truth to the objectified subject. Fitzpatrick goes further; he identifies the sacrifice before a legal system where sovereignty can be expressed. From the perspective of articulating power relations that stage and naturalize the demoted status of individuals as “things,” “homo sacer,” or “mudflow victims,” it becomes possible to recognize the close relationship between Agamben’s and Bataille’s systems of power and violence. Bataille’s version of sacrifice, in its stubborn pursuit of meaning, in its recognition of the impossibility of meaning while also recognizing the impossibility of nonmeaning through the never-ending generation of appropriative potentials, more accurately describes the irregular and unknowable influences and effects that permeate power relations. This irregularity gestures toward the potential limits of biopower’s capacity to manage subjectivity. As we observe specific “human” subject positions that are generated through violence against the nonhuman animal in the following sections, biopower’s lack of stability becomes increasingly apparent.

    Sacrifice as Spectacle. The Jawa Pos features the aforementioned image of the goat sacrifice at the top and center of its front page, which is paradigmatic of the mass media’s participation in the economy of spectacle. In its position of prominence, the image composes what Guy Debord refers to as an “unreal unity,” a commodity in the economy of images that mediates social relations and masks real conditions of exploitation and disharmony (35). The successful production and circulation of this image depends on its appeal, on the power of the aesthetic provocation – be it shock, wonder, or contemplation – generated in the composition and framing of the image.

    The image-as-spectacle, aestheticized and commodified, obscures the actual act of violence. The spectacle preempts the violence done to the goat by transforming ecological complexity into a dramatic moment, a moment designed for mass consumption. To invoke the well-known terminology of Judith Butler, the spectacular image “dematerializes” the violence being done to the goat. Butler conceptualizes the representative production of bodies through a pun on “matter”: “[T]o know the significance of something is to know how and why it matters, where ‘to matter’ means at once ‘to materialize’ and ‘to mean’” (32). The goat’s existence and death neither materialize nor matter in the context of the spectacle, of the image’s aesthetic rendering. As Timothy Morton observes, there is something “suspiciously anti-ecological” about the aesthetic – as a faculty of sense and understanding – insofar as it is a “product of distance: of human beings from nature, of subjects from objects, of mind from matter” (24).

    The aesthetic staging of the violence toward the animal also structures the newspaper’s audience as human subjects removed from nature. As the image provokes the audience to experience and contemplate the destruction of the goat, the rendering of the goat’s life and death into stylized, aesthetic forms and effects intensifies the division between the human subject and the animal object. The privileged perspective for experiencing and contemplating the violence in the aestheticized image belongs to the audience, the human subjects articulated in the annihilation of the nonhuman. The aesthetic mediates the ways we recognize and understand the status and subjectivity of all beings – including people – that are subsumed within the category of the nonhuman. Theses subjects are converted into objects and symbols. Once conceived as object or symbol, the nonhuman is made vulnerable to violence, a violence in which the pain and horror of destruction is muted and obscured for the audience’s digestion. When considered beside Bataille’s view that sacrifice seeks to recover beings from the “order of things,” the irony is apparent. The aesthetic operations that serve the economy of spectacle transform beings into things, even when representing a ritual that attempts to preserve beings as distinct from things.

    Still, just as commodity production is not inherently malignant for labor, the aesthetic is not merely a structure of estrangement and obfuscation. Morton is explicit about his ambivalence toward the role of aesthetics in nature, noting the “crucial role” aesthetics plays in how “humans experience their place in the world,” and in framing “ways of feeling and perceiving this place” (2). The aesthetic may be anti-ecological, but, citing the work of both Marcuse and Adorno, Morton suggests that the aesthetic also offers ways of helpfully reconceiving human and nonhuman relationships. For Marcuse, “art could help ecology by modeling an environment based on love (eros) rather than death (thanatos) – as is the current technological-industrial world.” Adorno notes Kant’s notion of the “absence of interest” that characterizes the aesthetic in contrast to the practical realm: here “the aesthetic promotes nonviolence toward nature. Art is not so much a space of positive qualities (eros), but of negative ones: it stops us from destroying things, if only for a moment” (24-5). The operations of the aesthetic are thus not necessarily subsumable within the commodity structure; they can, in fact, become antagonistic to commodity production, even when the very act of depiction recontextualizes the image’s referents and renders them vulnerable to commodification.

    In addition to noting the disparate potential outcomes of aesthetic rendering, it is necessary to observe the impact of cultural location in our understandings of sacrifice aesthetics. While the notion of aesthetic distance circulates within a Western critical tradition that develops out of the work of Kant, an array of ethnic, religious, traditional, and modern influences shape cultural production and reception – and by extension, the aesthetic experience – for Indonesians in diverse ways (Luvaas 265). Surely the “hybrid” nature of cultural forms in Indonesia does not preclude experiences of aesthetic distance, but it is also likely that local witnesses of the goat sacrifice, most of whom would be familiar with traditional feasts (slametan) and the Muslim Feast of Sacrifice (Idul Adha) that feature animal sacrifice, would experience it differently than Western observers.

    Most Indonesian readers of the newspaper will also be familiar with various traditions of sacrifice that occur throughout its islands. Even so, this exposure does not guarantee an aesthetic experience of the image of the goat that is firmly distinct from that of non-Indonesian and/or Western readers. Benedict Anderson famously observes the role of newspapers in circulating news and ideas that fostered a sense of common experience that joined individuals from vastly different ethnic and cultural backgrounds into “imagined communities,” which culminate in the modern nation state (33). Today’s media climate, however, where the production, circulation, and consumption of news content “flows” on a global scale, challenges the role of national categories for determining or comparing aesthetic responses (Jenkins 2). Yet, even as cultures “converge” in the global era of media to complicate the ways we distinguish aesthetic sensibilities, some differences in aesthetic experience are likely to endure, regardless of whether they are shaped by national, cultural, religious, or economic beliefs and practices.

    While an exploration of categories that determine aesthetic experience would be of interest, they are not a central concern of this essay. It is enough to note that the image is composed and circulated to sell newspapers, where its commodity function serves as one mode of appropriation of the sacrificial violence toward the animal, one that abstracts the violent event as a consumable “fetish.” As a mode of appropriation, the spectacular image-as-commodity can influence other hermeneutic or ideological appropriations. Nonetheless, no appropriation or category of appropriation can guarantee access to a more primary or authentic meaning in the idea or experience of sacrifice. Keenan’s reading of art as a mimetic sacrifice of sacrifice indicates that the only guarantee of understanding or appropriating the act is the lack of guarantees: the incessant potential for other appropriations.

    All modes of appropriation, however, like the aesthetic and economic operations at work in the production of spectacle, reproduce the violent act as a “fiction” that threatens to render it distant and abstract. Similarities between the goat and those individuals adversely impacted by the mudflow once again arise, as respective hardships become recognized through abstract representations. In the image, the goat’s death is transformed into both an artwork and a commodity, while official policies that respond to the mudflow assign individuals and their hardships to categories of victimhood: those who legally are entitled to compensation and those who are not. The government and Lapindo Brantas recognize the qualitative specificity of hardship through the economy of land ownership. One’s status and experiences of suffering become identified with the classification and measurement of owned land.

    The act of identification, however, is not inherently antagonistic to the rights and interests of victims. For any individual, institution, or policy aiming to deliver assistance to people in need, needs and individuals in need must be recognized and classified. The established terms of this recognition and classification inevitably erase the meaning and truth of ideas and experiences that are always already inaccessible to representation (or they sacrifice sacrifice). These representative proceduresshould aspire, however, to avoid demoting the represented individuals’ social and ontological status. The classification of victims based on land ownership organizes individuals’ social and political status, but the fact that individuals can be so easily organized and classified indicates their ontological demotion. In other words, these representations raise questions not only about the denial of rights to those in the social margins, but also about the naturalization of the very denial of their rights.  

    Reason Does Not Enter – Tradition vs. Modernity. Through Bataille’s version of sacrifice we come to see the emergence of a horizon of potential subject positions in both the act of sacrifice and representations of that act. Both articulate and naturalize subject positions into hierarchies of social and ontological status by contrasting the animal, or subhuman, with the human. The human, with superior faculties and claims to rights, has the capacity to kill, benefit from killing, observe the killing, represent the killing, or contemplate representations of the killing. In the context of sacrifice rituals in Indonesia, the hierarchical organization of subject positions frequently emerges in the tension between tradition and modernity played out in cultural production, politics, religion, and economic practices.

    A brief look at some trends will provide a sense of the intersecting influences of tradition and modernity in Indonesia. Culturally, Indonesia is experiencing the same rapid development of digitized, mass entertainment that is transforming cultural production around the world, all while protecting and celebrating its diverse and rich traditional arts that are tied to locality and ethnicity (Heryanto and Hadiz 257). Politically, Indonesia is in the throes of massive liberalizing and democratizing reforms (reformasi) that began with the fall of the authoritarian Suharto government in 1998, while it also retains many of the previous patrimonial structures that secure the status of political and economic elites (Hadiz 716). Regarding religious practices, Indonesia has the largest population of Muslims of any nation in the world. Comprised of a broad and diverse collection of cultural and ethnic groups, Indonesians are widely known for practicing and promoting tolerance toward individuals from other religions and cultural systems, a tolerance perhaps influenced by the nation’s well-known history of syncretism, of integrating traditional mysticism and modern religion (Geertz, “Ritual and Social Change” 35). At the same time, fundamentalist groups have recently augmented their cultural presence, influencing various laws and court cases related to social conduct (Liang). The tension between tradition and modernity is also prevalent in the national economy, where local, informal production still provides livelihoods for almost half the population, even during the economy’s rapid development and emergence into the global sphere (Islam 52).

    Sacrifice, too, can be deployed to confirm both traditional and modern cultural narratives. The ritual of sacrifice, for instance, expresses the significance of traditional cosmologies in the contemporary world, where geological evidence presents only a partial explanation for the existence of the mud volcano. Indonesian theologian Bernard Adeney-Risakotta writes that “most Indonesians believe in invisible powers which reside all around them….  For some people, these local, invisible powers are to be cultivated, placated, feared, served or even worshiped” (235). While we find little success combating the mudflow with “modern” tools (e.g., pumps, tractors, and science), the sacrifice ritual appeals to forces extending beyond reason. Noting the ways that some Indonesian newspapers often accept the mystical origins of unusual events (as opposed to the Western media’s dependence on scientific explanation), Adeney-Risakotta writes that “human tragedies, including natural disasters, do not have a single, fixed ontological meaning, . . .  but rather [meaning changes] in relation to human responses to the tragedy” (229). Whether these mystics believed their sacrifice would stop the mudflow, the sacrifice ritual fits within naturalized spiritual narratives that continue to shape their understanding of the world, narratives that are sustained by the destruction of the animal’s life.

    In his well-known studies of Javanese spirituality and rituals, Clifford Geertz observes that the maintenance of cosmological equanimity – between mankind, nature, and the spirits – is central to most traditional belief systems in Java. Within Javanese tradition, Geertz suggests, “to ‘be human’ is to be Javanese,” where “man, his society, and his natural environment strike a harmony almost mathematical,” a harmony maintained by strict conformity to social practices and values that “religious ritual and belief dramatize” (“Religious Belief” 138). Geertz notes the cultivation of harmony in his description of the slametan feast, which is still common in Java today. The slametan is a large communal meal that is held in conjunction with significant events (e.g., births, deaths, and marriages) and features offerings to ancestors and local spirits to ensure the procession of events without incident (ibid. 139; Hefner 538).

    When something is out of balance in the cosmos, when corruption proliferates and spirits become angry, people frequently see signs. In his personal account of life as a mudflow refugee, religious teacher H.M. Maksum Zuber observes the mudflow surging every time an official from the central government visited the disaster site: “The higher the position of officials at the site, the higher the explosions of mud,” finally growing “fierce with a blind rage, causing mud to gush and swallow anything that got in its way” after a visit from the president (7). In this context of social and environmental disorder, it is possible to see the goat sacrifice as an attempt to respond to and pacify agitated spirits or unseen forces.

    The goat sacrifice captured in the Jawa Pos photograph has been one of many rituals performed at the disaster site as attempts to stop the mudflow. In addition to the goat in the photo, that day’s sacrifices included another goat, along with several chickens. There was even a contest held a month earlier by a local businessman who offered a house to anyone who could stop the mudflow with mystical powers (Schiller et al. 55). The event included offerings of goats, cows, chickens, a bull’s head, and a magical bandana (“Mystics Can’t Stop Mud”).

    While these offerings and mystical powers draw on traditional beliefs and practices, when performed in the national media before the mudflow ― which, due to its associations with gas exploration drilling, is generally considered a very modern disaster ―  there is a danger that something is lost – in addition to the goat – when the sacrifice is taken out of context. Having already noted the ways the aesthetic and commodity functions of the newspaper image appropriate the context of the physical killing of the goat, it is also worth noting that these functions appropriate the historical and cultural backdrop of sacrifice rituals. By framing the various mystical and traditional rituals in the carnival-like setting of the mudflow, the news media rearticulates these practices as spectacle.

    It is likely that some of the mystical “contestants” can be dismissed as mere exhibitionists. The links between mysticism and the mudflow are nonetheless real enough to resonate across Indonesia. In Java, for instance, earthquakes and volcanoes are often understood through myths about deities; most mountains have human guardians who mediate the spiritual and material worlds through rituals (Adeney-Risakotta 236). It is also notable that it was mystics from Sumatra who performed the sacrifice of the goat in the Jawa Pos photograph. In what was perhaps the most striking case of mysticism and magic related to the mudflow, anthropologist Gregory Forth notes that the well-publicized effort to stop the mudflow triggered a resurgence in “construction sacrifice” rumors in the eastern Indonesian islands of Flores and Sumba in 2007-2008. According to legend, human heads endow man-made structures with strength, durability, and spiritual guardianship to prevent natural threats, and children’s heads are typically seen as the most powerful (4). In the past, suspicious-looking outsiders have been attacked, even killed due to kidnapping fears. As the Lapindo mudflow drew national attention, construction sacrifice rumors spread, complete with stories of attempted kidnappings, discovered headless bodies, disappearing children, and arrivals of suspicious strangers. In some cases the fear was great enough that parents kept their children from school (5).

    Forth cites other researchers who suggest that the development of notions of construction sacrifice and head-stealing emerges out of a history of colonial contact, where powerful outsiders arrive and impose laws and practices while extracting wealth. In this colonial context, the rumors articulate and solidify the divide between subjects as local residents and subjects as outsiders. There occurs a similar process with the sacrifice of the goat at the mudflow, where killing the goat expresses not only traditional cosmologies but also a defiance of contemporary cultural, intellectual, and spiritual movements. In other words, some may interpret killing the goat through sacrifice as a way for these men to express their identities in opposition to modernity and the cultural narratives and ideologies often associated with modernity (e.g., globalization, liberalism, and secularism).

    On the other hand, once the sacrifice is framed and circulated as a mass-media image, the killing of the goat articulates the modernity and rationality of readers and producers of the newspaper by provincializing the ritual of sacrifice and those who partake in it. We see this provincializing effect against those involved in the sacrifice quite literally in the caption of the image: “It does not make sense: a supernatural group performs a ritual of throwing a young goat [a kid] into the Lapindo mud in Porong, Sidoarjo, yesterday” (Tak masuk akal: kelompok supernatural melakukan ritual membuang anak kambing ke lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, kemarin). Although generally used interchangeably with the English expression, “it does not make sense,” the expression “tak masuk akal” literally translates as “reason does not enter,” which seems more appropriate to an interpretation of a sacrifice ritual that articulates distinctions between subjects operating inside and outside the realm of modern reason.

    From the perspective of most readers and producers of the newspaper who inhabit a modern, globally connected “imagined community,” reason does not enter into myths, mysticism, and barbaric rituals. Reason sustains modernity, asHorkheimer and Adorno’s renowned analysis of enlightenment culture highlights: “The principle according to which reason is simply opposed to everything unreasonable underlies the true opposition between enlightenment and mythology” (70). Reason dictates that animal sacrifices will not stop a mudflow, that such killing of animals serves no rational purpose. Horkheimer and Adorno note, in fact, the role of reason in the recognition of humanity: “Throughout European history the idea of the human being has been expressed in contradistinction to the animal. The latter’s lack of reason is the proof of human dignity” (203). Once again we see the animal playing a prominent role in the construction of what Wolfe calls the “fantasy” of the human, where – like earlier notions of aesthetic contemplation, media consumption, and possession of property – reason provides the ideological prop upon which mankind elevates itself. The unreasonable, the ostensibly mindless iterators of outdated superstitious practices, are made to resemble something less-than-human. In this sense, the killing of the goat establishes a chauvinistic perspective of reason, from which the killing of the animal turns the killers, also, into animals.

    However unreasonable one thinks the practices and beliefs of those who sacrifice the animal, it is important to note that to many residents and interested observers, reason does not always enter into a range of other events related to the mudflow, including activities performed within modern, scientific paradigms of reason. Reason also does not always seem to enter into, or at least to guide, the disaster management effort, which has been more alienating than helpful to most local residents (Hamdi et al. 10). Reason does not enter in the way elite politics have hijacked discourses about causality, transparency, and accountability, drowning the voices and interests of victims within an exclusive and opaque apparatus of power (Utomo 28-9).

    Perhaps the most prominent moment of unreason in the disaster management effort was the decision in 2007 to drop hundreds of high-density concrete balls into the mudflow’s main crater. Scientists and engineers from the Bandung Institute of Technology (ITB) developed a plan to plug the main spring with concrete balls using what they called the “high density chained balls method” (Istadi 1727): “The idea is to jam the gullet of the geyser with 1,000 or more balls linked together like charm bracelets, in bunches of four, the biggest of them weighing about 175 pounds” (Mydans). Certainly, reason plays an important role in the planning and execution of the concrete ball drop, even if the ITB experts were acting on questionable evidence and predictions about the plan’s outcome, and even if other geologists doubted the plan (ibid.). But to other interested parties, especially local residents waiting for financial assistance, the plan represented the flagrant misuse of scarce funds that could have many more “reasonable” uses (Zuber 98).

    Even in a publication summarizing social and technical operations by management officials and researchers at the mudflow, a collection of experts at the Surabaya Institute of Technology (ITS) notes that disaster management officials have devoted too many resources to seeking technological solutions to the mudflow. Considering the size and complexity of the mudflow, the ITS report suggests that long-term projects that emphasize social and geographical welfare would be far more beneficial to the social and economic conditions around the mudflow. They would also be cheaper to administer (Wiguna et al. 54). Although the balls actually managed to stop the mudflow for a few hours, the mudflow quickly returned to its normal output, and the project was cut short in the face of growing expenses and public ridicule.

    The ITB plan is paradigmatic of technocrats’ crude faith in solutions stemming from advancement of technologies and expertise, a faith that problematizes the centrality of reason in ideologies of modernity and has been a target of much critique (Mayer). Horkheimer and Adorno note, for instance, that reason takes on a mythic quality as modern science employs it to secure human control over nature and the world (19-20). Indeed, there is a simple and naïve quality to the plan, as if a child could have designed it, yet it also demonstrates humanity’s gross overconfidence the capacity to control nature. This combination of simplicity and arrogance in the conception and operation of the plan undermines its integrity as a product of scientifically-rigorous reason.

    Aesthetic similarities between the goat sacrifice and the dropping of the concrete balls also challenge reason as an epistemic category that secures the distinctiveness of tradition and modernity. Both acts, the sacrifice and the ball drop, demonstrate antagonism and arrogance toward nature (or nonhuman beings or forces) by denying the being of the goat and the power and complexity of geological forces. Together, the acts articulate subjectivities associated both with modernity (e.g., as humans, consumers, practitioners of technology, etc.) and with tradition (e.g., as animals, the faithful, practitioners of ritual, etc.). Forth even suggests some connection between the concrete balls and the spread of head-stealing rumors, noting that the balls where shaped “not unlike human heads” (6).

    As these acts blur the boundaries that typically articulate the distinctiveness of tradition and modernity, we become better accustomed to recognizing the ways these subjectivities are produced and circulated. Far from arbitrary categories that should be abandoned, modern and traditional subjectivities are structured and habituated through beliefs and practices that are overdetermined by a host of social forces and by nonhumans. It is not just cultural, economic, and political phenomena that shape subjectivity; mudflows and animals have an impact as well. The ways individuals enter into dialogue with the nonhuman world of animals and natural forces goes far into determining one’s subjectivity, whether it means articulating a person as distinctly human, modern, traditional, animal, or something else.

    Tensions between tradition and modernity are even prevalent in contemporary religious movements and institutions in Indonesia. Islam’s prominence and influence manifests through an expansive range of modern institutions and social structures. In contrast to localized and informal spiritual traditions, Islam is highly organized and widely visible throughout Indonesia, influencing politics, education, business, and everyday public life (Hefner 548). Yet ambiguities arise during events like the annual Feast of Sacrifice (Idul Adha), which commemorates Abraham’s willingness to sacrifice his son Ishmael at God’s command. Most households perform an animal sacrifice, and dense urban neighborhoods streets will literally run red with animal blood. Despite the institutionalization of the Feast of Sacrifice, which is a national holiday, when one witnesses or even participates in the actual taking of animal life, the gruesomeness of the act – the screams, twitching, and gore – momentarily disrupts the ostensibly clean distinction between the modernity of organized religion and the barbaric violence often associated with traditional mysticism.

    More important than upsetting attempts to plot coordinates of modernity, a project precluded by the range of cultural and historical influences that shape beliefs and practices, the Feast of Sacrifice exemplifies the naturalization of both the sacrifice ritual and the instrumental usage of animal life. This naturalization of animal sacrifice also naturalizes the range of human and subhuman subjectivities articulated in the sacrifice ritual. As Wolfe observes in considering speciesist ideologies that privilege the human, these can evolve to justify incredible violence against beings who do not qualify as “properly human” (8).

    Conclusion. Keenan emphasizes that the power of sacrifice and representations of sacrifice lies in the endless generation of potential for appropriations, which we see expressing a range of ideological narratives and subject positions. In the violent act of sacrifice, an expression of control that establishes an ostensible ontological order within the ecological community, individuals betray the variability and contingency of subjectivity. This variability in subjectivity is also present in systems of biopower, where expressions of control, on both biological and social registers, must constantly evolve and be reconfigured to account for the ways biopower transforms both subjects and the conditions of power (Hardt and Negri392). While Bataille’s version of sacrifice does not offer an exit from this everlasting dance between control and subjectivity, it at least forbids the foreclosure of a possibility of exit. In other words, the sacrifice ritual may not reveal any meaning or essence that we can use to secure certain subject positions, but it also cannot secure the impossibility or absence of meaning or essence (Keenan 43-4). The act of sacrifice, like the act of artistic production, submits ideas and identities to be appropriated by others through their experiences and interpretations of the sacrifice or artwork. Even if neither meaning nor non-meaning can be guaranteed, we kill and create as if the potential to generate new meanings still exists.

    Thus, at every rendering of sacrifice – the sacrifice before sacrifice that installs the individual within systems of power that establish who qualifies as a candidate to be sacrificed, the actual sacrifice where death occurs, and then the representation of the sacrifice – there is the potential for the scapegoat to exceed the ways he or she is represented, in spite of the social and ontological demotions ascribed to him or her. This potential has important implications for social justice movements around the world that strive to deliver certain rights and dignities to individuals marginalized by power.

    In the context of the Lapindo mudflow, where victims face the threat of social and ontological demotion through their subjection to the legal discourses and instruments that identify and classify the status of different forms of hardship, the instrumentalization of the goat in sacrifice prompts us – victims, officials, and researchers alike – to explore more deeply the processes through which we recognize and put to use individuals’ bodies, rights, and capacities to suffer. Crucially, the privileged “human” emerges through ritualized, instrumentalized, and destructive interactions with the goat: the goat who holds in place an array of subjects and relationships to generate and sustain an “imagined community” of humans. While this essay touches on some of the cultural, political, religious, and environmental factors that shape these understandings of human and nonhuman being in the context of social justice in the aftermath of the Lapindo mudflow, further research must be done to more accurately and exhaustively account for the social and ontological conditions through which power is expressed and naturalized in ecological communities through literal and symbolic violence.

    This work demands much of researchers, both in methods and training. Methodologically, it requires inquiry into causal relationships in complex social and natural systems to identify determining agents and to analyze relationships between actors, events, and systems that always threaten to give or take away the meaning of sacrifice. It follows that researchers adopting such an interdisciplinary, ecological approach require training, access to knowledge, and the capacity to synthesize diverse and often discordant information. Perhaps more daunting to researchers, however, is the realization that they, too, represent sacrifice through their work. They, too, appropriate, and submit to appropriation, the deaths of others. They, too, must come to realize in their own work the impossibility of pinning sacrifice to determinations or meaning, as well as the inability to guarantee or reveal this impossibility as necessary. It is a project that will miss its target, possibly but not necessarily because of researchers’ shortcomings, but also because sacrifice undermines researchers’ capacity to even question whether or not that target ever existed.

    Notes
    I would like to thank John Rieder, John Zuern, and the anonymous reviewers from Humanimalia for their comments on an earlier draft of this essay. The usual disclaimers apply.

    1. Although I am unable to verify the biological sex of the goat, based on personal experience – both witnessing goat sacrifices and conversing informally with participants – male goats are more frequently sacrificed in Indonesia than female goats. For the purposes of this essay, I find it more palatable to possibly mischaracterize the goat’s sex than to ascribe him with the objectifying pronoun “it.”

    2. The naming of the mudflow has been subject to contention, with many suspecting behind-the-scenes manipulation by media executives and politicians. Studies have shown that through the first three years of the mudflow, the national media most often referred to the disaster as the “Lapindo mudflow.” In the last two years, “Sidoarjo mudflow” has become more common (Ilmie).

    3. In her book, , Nicole Shukin employs the double meanings that the word “rendering” indicates:

    Rendering signifies both the mimetic act of making a copy, that is, reproducing or interpreting an object in linguistic, painterly, musical, filmic, or other media (new technologies of 3-D digital animation are, for instance, called “renderers”) and the industrial boiling down and recycling of animal remains…. The double entendre of rendering is deeply suggestive of the complicity of “the arts” and “industry” in the conditions of possibility of capitalism. (20, emphasis in original)

    We see a similar complicity between aesthetic and commodity functions in the rendering of the goat’s body and death through the image.

    4. For an extensive summary of the two competing positions regarding the disputed trigger of the mudflow, see both Davies et al. and Kadurin et al.

    5. Schiller et al.’s “Learning From the East Java Mudflow” provides an excellent account of events through the first two years; Bosman Batubara’s “Resistance Through Memory” presents a useful depiction of victims’ struggles; Anton Novenanto’s “The Lapindo Case” covers matters related to the national media, particularly questions about representation and the circulation of information and misinformation; most recently the non-profit, Humanitus Sidoarjo Fund (HSF) has published a report on the social impact of the mudflow, including a detailed timeline.

    6. There are even reports of increased crime in the area and some victims entering into prostitution (Muradi; Zuber 90).

    7. Lapindo Brantas and the Sidoarjo Mudflow Mitigation Agency (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo – the BPLS) have provided other forms of assistance, including temporary food, water, health, rent, and work assistance; however, this assistance has come in neither the quantity or regularity to significantly improve victims conditions (HSF 66).

    8. Lapindo Brantas formed Minarak Lapindo Jaya to handle the “sale and purchase” process, while the government established the BPLS to oversee all geological, infrastructural, and social projects.

    9. My findings are based on compiled conversations and formal interviews with Porong-area residents between 2008-2011. The formal interviews occurred in 2010-2011, during a year of focused research on residents’ experiences and political practices in response to the mudflow with assistance from the Surabaya Institute of Technology (ITS) in East Java. These interviews focused on several dozen residents in the villages of Besuki, Mindi, Renokenongo, and Kedungbendo, areas most vulnerable to flooding due to levee failures.

    10. Incidentally, in personal interviews with victims of the mudflow, while some have expressed religious explanations for their hardship – e.g. a test or punishment – each has stated that the mudflow was caused by drilling.

    11. Again, in every conversation or interview, residents of the villages around the levees invariably mention drilling as the cause of the mudflow.

    12. Citing R. A. Drake’s analysis of the head-stealing rumors, Forth writes, “the notional head-stealing has been construed as a transformation of indigenous head-hunting and traditional construction sacrifice, attributed ironically to powerful outsiders who have denied these practices to indigenous peoples by outlawing local warfare” (6).

     

    Works Cited
                                                                                                                                  
    Adeney-Risakotta, Bernard. “Is There a Meaning in Natural Disasters? Constructions of Culture, Religion and Science.” Exchange 38 (2009): 226-43.

    Agamben, Giorgio. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Trans. Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford UP, 1995.

    Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an
    Investigation).” Lenin and Philosophy, and Other Essays. Trans. Ben Brewster. London:
    New Left Books, 1971: 121-73.

    Anderson, Benedict.  Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
    Nationalism. New York: Verso, 1983.

    Bataille, Georges. The Accursed Share: An Essay on General Economy, Vol. 1. Trans. Robert Hurley. New York: Zone Books, 1988.

    _____. “Hegel, Death, and Sacrifice.” Yale French Studies 78 (1990): 9-28.

    Batubara, Bosman. “The Victims of the Lapindo Mudflow Disaster Continue to Assert Their Rights to Compensation.” Inside Indonesia 101 (July – Sep. 2010). Online. 26 Sep. 2010.

    Butler, Judith. Bodies that Matter.  New York: Routledge, 1993.

    Davies, Richard, Michael Manga, Mark Tingay,  Susila Lusianga, and Richard Swarbrick. “Discussion: Sawolo et al. (2009) the Lusi Mud Volcano Controversy: Was it caused by Drilling?” Marine and Petroleum Geology 27 (2010): 1651–7.

    Debord, Guy. Society of the Spectacle. Trans. K. Knabb. London: Rebel Press, 2000.

    Derrida, Jacques. Acts of Religion. Ed. Gil Anidjar. New York: Routledge, 2002.

    ‘Dewan, Angela. “Money Can’t Buy Him Love.” Asia Sentinel. 31 May 2011. Online. 31 May 2011.

    Forth, Gregory. “Heads Under Bridges or In Mud: Reflections on a Southeast Asian ‘Diving Rumor.’” Anthropology Today 25:6 (Nov. 2009): 3-6.

    Fitzpatrick, Peter. “Bare Sovereignty: Homo Sacer and the Insistence of Law.”Politics, Metaphysics, and Death: Essays on Giorgio Agamben’s Homo Sacer. Ed. Andrew Norris. Durham: Duke UP, 2005: 49-73.

    Foucault, Michel. Society Must be Defended: Lectures at the College de France 1975-76. Trans. David Macey. New York: Picador, 2003.

    Geertz, Clifford. “Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town: Some Preliminary Considerations.” Economic Development and Cultural Change 4:2 (Jan. 1956): 134-58.

    _____. “Ritual and Social Change: A Javanese Example.” American Anthropologist59:1 (Feb. 1957): 32-54.

    Girard, Rene. Violence and the Sacred. Trans. Patrick Gregory. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1972.

    Hadiz, Vedi R. “Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo- Institutionalist Perspectives.” Development and Change 35:4 (2004): 697-718.

    Hamdi, Mujtaba, Wardah Hafidz and Gabriela Sauter. “Uplink Porong: Supporting Community-Driven Responses to the Mud Volcano Disaster in Sidoarjo, Indonesia.” Gatekeeper: The Role of Local Organizations in Sustainable Development 137:J (Aug. 2009): 1-16.

    Hardt, Michael and Antonio Negri. Empire. Cambridge: Harvard UP, 2000.

    Hefner, Robert W. “Islamizing Java? Religion and Politics in Rural East Java.”Journal of Asian Studies 46:3 (Aug. 1987): 533-54.

    Heryanto, Ariel and Vedi R. Hadiz. “Post-Authoritarian Indonesia: A Comparative Southeast Asian Perspective.” Critical Asian Studies 37:2 (2005): 251-75.

    Horkheimer, Max and Theodor Adorno. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. Ed. Gunselin Schmid Noerr. Trans. Edmund Jephcott. Stanford: Stanford UP, 1987.

    HSF (Humanitus Sidoarjo Fund). “Social Impact Report: Report Into the Past, Present and Future Social Impacts of Lumpur Sidoarjo.” Humanitus Foundation, March 2011.

    Ilmie, M. Irfan. “Lumpur Lapindo ataukah Lumpur Sidoarjo?” Antara News. 30 May 2010. Online. 4 June 2010.

    Islam, Iyanatul. “Poverty, Employment and Wages: An Indonesian Perspective.”International Labor Organization – JMHLW – Government of Indonesia Seminar on Strengthening Employment and Labour Market Policies for Poverty Alleviation and Economic Recovery in East and Southeast Asia. Jakarta 29 April – 1 May 2002.

    Istadi, Bambang P., Gatot H. Pramono, Prihadi Sumintadireja, and Syamsu Alam. “Modeling Study of Growth and Potential Geohazard for LUSI Mud Volcano: East Java, Indonesia.” Marine and Petroleum Geology 26 (2009): 1724-39.

    Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006.

    Kadurin, Sergey, Igor A. Losev, Lubov Y. Eremina, Maxim Belmesov, and Igor K. Nikolaevich. LUSI Research Report. Report for the Russian Institute of Geological Studies, the Institute of Electro Physics, and OOO RINeftGaz, 2010.

    Keenan, Dennis King. The Question of Sacrifice. Bloomington, IN: Indiana UP, 2005.

    Liang Jamison. “Homophobia on the Rise.” Inside Indonesia 100 (April-June 2010). Web. 2 Aug 2010.

    Luvaas, Brent. “Dislocating Sounds: The Deterritorialization of Indie Pop.” Cultural Anthropology 24:2 (2009): 246-79.

    Mayer, Anna-K. “Reluctant Technocrats: Science Promotion in the Neglect-of-Science Debate of 1916-1918.” History of Science 43 (2005): 139–59.

    Mazzini, A. Nermoen, A. Krotkiewski, M. Podladchikov, Y. Planke, and S. Svensen, H. “Strike-slip Faulting as a Trigger Mechanism for Overpressure Release Through Piercement Structures. Implications for the Lusi Mud Volcano, Indonesia.” Marine and Petroleum Geology 26 (2009): 1751-65.

    Morton, Timothy. Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics. Cambridge, MA: Harvard UP, 2007.

    Muradi “Human Security Perspective in Social Effect Management of Mud Volcano Disaster in Sidoarjo.” Presentation at Open Forum: The East Java Mudflow: Learning From an Un-natural Disaster (Flinders, Australia: Flinders Asia Center & Flinders Institute Asia Pacific, 2007).

    Mydans, Seth. “Spirits Are Angry. Bad Time to Bomb Their Volcano.” New York Times. 28 March 2007. Online. 13 Sep. 2007.

    “Mystics Can’t Stop Mud.” New Zealand News. 16 Oct. 2006. Web. 24 Apr. 2008.

    Norris, Andrew. “Introduction: Giorgio Agamben and the Politics of the Living Dead.” Politics, Metaphysics, and Death: Essays on Giorgio Agamben’s Homo Sacer. Ed. Andrew Norris. Durham: Duke UP, 2005: 1-30.

    Novenanto, Anton. “‘The Lapindo Case’ by the Mainstream Media.” Indonesian Journal of Social Sciences 1:3 (2009): 125-38.

    Oksala, Johanna. “Violence and the Biopolitics of Modernity.” Foucault Studies 10 (November 2010): 23-43.

    Orolo, Dedi. “Status Tak Jelas.” Warta Jenggala Online. 14 Oct. 2010. Web. 14 Oct. 2010.

    Rumiati, Agnes Tuti and Desi Cahyaningtyas. “Analisis Kondisi Dampak Sosial Akibat Luapan Lumpur Sidoarjo.” Seminar Nasional 4 Tahun Lumpur Sidoarjo: Pengelolaan Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Teknik dan Ilmu Kebumian. Surabaya, Indonesia: 30 Nov. 2010.

    Schiller, Jim, Anton Lucas, and Priyambudi Sulistiyanto.  “Learning From the East Java Mudflow: Disaster Politics in Indonesia.” Indonesia 85 (Apr. 2008): 51-77.

    Shukin, Nicole. Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009.

    Singer, Peter. “All Animals Are Equal.” Animal Rights and Human Obligations. Eds. Tom Regan and Peter Singer. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1989: 148-162.

    Soedjono, Eddy. “Penyediaan Air Minum di Sekitar Kawasan Bencana Lumpur Sidoarjo.” Seminar Nasional 4 Tahun Lumpur Sidoarjo: Pengelolaan Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Teknik dan Ilmu Kebumian. Surabaya, Indonesia: 30 Nov. 2010.

    Suparno. “Tanggul Lumpur Lapindo Jebol, Satu Eksavator Tenggelam.” Detik Surabaya. 28 April 2011. Web. 28 April 2011.

    Utomo, Paring Waluyo. “Menggapai Mimpi yang Terus Tertunda: Menelusuri Proses ‘Ganti Rugi’ Terhadap Korban Lumpur Lapindo.” Disastrum 1:1 (2009), 27-45.

    Wiguna, P. A., Wahudi, C. and Widodo, A. Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Surabaya, Indonesia: PSKB, LPPM, ITS, 2009.

    Wolfe, Cary. Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory. Chicago: U of Chicago P, 2003.

    Zuber, H.M. Maksum. Titanic Made by Lapindo. Trans. B. Batubara and S. Masykur. Yogyakarta, Indonesia: Lafadl Pustaka, 2009.

    © http://www.depauw.edu/humanimalia/issue%2007/drake.html

  • Mud and the Minister: A Tale of Woe in Java

    Mud and the Minister: A Tale of Woe in Java

    by Anton Foek, Special to CorpWatch
    July 20th, 2007

    7-15-Torrent-of-MudIt was midnight when the earth exploded in Sidoardjo in East Java, Indonesia, sending a torrent of burning hot mud pouring from the earth’s inner depths. Fadjariawan and Ibu Aisyah Sukantowere were in bed when a dull rumbling noise awoke them. The 35-year-old taxi driver and his wife took little notice at first since the area’s many active volcanoes are prone to ominous noises. But when their neighbors came screaming to their doorstep, they joined the panicked flight to safer ground, grabbing only their 8-year-old daughter Afira and a few possessions.

    They were lucky to have escaped what turned out to be a man-made rather than a natural disaster. (more…)

  • Mengapa Kita Tidak Ikut Jalan kaki Porong-Jakarta?

    Refleksi Kecil 6 Tahun Perlawanan Korban Lumpur Lapindo

    Oleh: Rere Christanto

    25 Juli 2012 menjadi hari yang penuh kejutan bagi sebagian besar korban lumpur Lapindo. Pada sebuah siaran langsung yang dipancarkan dari media televisi milik keluarga Bakrie, mereka menghadirkan seorang korban lumpur lapindo yang sejak lebih dari sebulan sebelumnya telah menghiasi layar pemberitaan media dengan aksi jalan kakinya dari Sidoarjo menuju Jakarta. Tapi alih-alih mengungkapkan bagaimana susahnya dia selama lebih dari 6 tahun kehidupannya dihancurkan oleh lumpur panas sebagaimana diumbarnya ketika pertama kali meniatkan langkahnya berjalan menuju ibu kota, Hari Suwandi sang korban lumpur menangis sesenggukan dan meminta maaf kepada keluarga Bakrie atas ulahnya menista nama baik mereka, tidak kurang lagi ia menyatakan keyakinannya bahwa keluarga Bakrie akan sanggup menyelesaikan penggantian kerugian yang sampai sekarang masih menjadi tanggungan yang belum juga terselesaikan.

    Kejutan adalah sesuatu yang jamak terjadi pada kasus semburan lumpur Lapindo. Ketika pertama kali muncul pada akhir Mei 2006 kita terkejut bagaimana kegiatan pengeboran yang belum menyelesaikan analisa dampak lingkungannya dibiarkan ada di tengah lingkungan padat penghuni dan memunculkan bencana semasif itu. Ketika kemudian Presiden mengeluarkan peraturan bernomor 14 pada tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kita terbengong-bengong menyaksikan mengapa pemerintah tidak mengambil tindakan hukum dan malah memberikan Lapindo sebagai pihak yang paling bisa ditunjuk sebagai biang keladi masalah sebuah keleluasaan mengambil tanah warga dengan mekanisme yang sangat longgar untuk korporasi tersebut. Ketika bencana industrial ini telah berjalan lebih dari 6 tahun, kita lagi-lagi masih memutar dahi melihat bagaimana sekelompok warga negara dibiarkan begitu saja meregang nyawa ditengah lingkungan dan kondisi yang hancur dan tidak ada inisiatif sama sekali dari Negara untuk menyelamatkan mereka. Lalu kemudian seorang yang ketika pertama kali muncul menyatakan kegeramannya kepada seorang politisi cum pengusaha yang selama ini telah menghancurkan hidupnya tiba-tiba diwawancarai dan menangis meminta maaf. Mungkin ada baiknya kita semua berhenti terkejut dan mulai melihat apa yang terjadi dalam perjalanan kasus ini.

    Ilusi Negara, Mengapa Pemerintah Tidak Dipihak Kita?

    Untuk memulainya, mungkin kita mesti memeriksa lagi bagaimana kita memposisikan diri pada carut marut perjuangan korban lapindo. Hal pertama yang paling tampak pada aksi-aksi kita (korban lumpur lapindo) adalah ketergantungan kita pada harapan akan keberpihakan negara bersama elit penguasa dan para politisi di belakangnya. Ketika pertama kali korban Lapindo turun jalan dan menutup akses jalan raya Porong serta menyerbu langsung kantor korporasi sebagaimana awal-awal perjuangan ini bermula, sebenarnya kita telah menyasar musuh yang sesungguhnya. Sebuah aksi langsung ditujukan kepada pihak yang memang harusnya bertanggung jawab atas segala kehancuran atas hidup kita. Justru ketakutan Bakrie terhadap eskalasi aksi langsung korban lapindo ini yang memaksa pemerintah turun tangan menerbitkan aturan yang pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan lapindo.

    Simak saja dari awal ketika lumpur muncrat. Semburan lumpur panas pada 29 Mei 2006 pertama kali diketahui muncul di areal persawahan Desa Renokenongo, sekitar 100 meter dari tempat pengeboran PT Lapindo Brantas. Lumpur kemudian meluas dan tidak bisa dikendalikan sehingga menenggelamkan ribuan rumah di sekitarnya. Hingga April 2007, dibutuhkan nyaris satu tahun setelah semburan itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 (Perpres 14/2007). Perpres ini memerintahkan Lapindo membeli (dan artinya masyarakat harus mau menjual) tanah dan bangunan yang telah tenggelam dan hanya dibatasi kepada daerah yang dinyatakan masuk peta area terdampak. Artinya, Lapindo tidak perlu memikirkan lagi bahwa lumpur masih akan meluas, dan akan menenggelamkan desa-desa yang lainnya, karena mereka hanya diberi tanggungjawab untuk membeli tanah dan bangunan di 4 desa di dalam peta area terdampak.

    Beberapa bulan kemudian, kebutuhan untuk memperluas tanggul semakin mendesak, karena semburan belum berhenti mengeluarkan lumpur panas. Maka, Pemerintah kembali menerbitkan Perpres 48/2008, yang menambahkan 3 desa baru untuk masuk peta area terdampak. Kali ini, bukan Lapindo yang akan mengeluarkan dana untuk pebayaran tanah dan bangunan, namun seluruh masyarakat Indonesia akan dipaksa membayar kebutuhan perluasan tanggul dengan menenggelamkan 3 desa, yakni melalui dana APBN. Ini kemudian diikuti oleh sejumlah Perpres yang muncul sesudahnya untuk menambah jumlah wilayah yang akan dibeli pemerintah melalui dana APBN. Dengan analisa telanjang, kita bisa mengambil kesimpulan, Perpres tidak dibuat untuk menyelamatkan masyarakat tapi lebih untuk mengamankan Lapindo dari kehancuran yang lebih dalam.

    Sejak saat Perpres ini dimunculkan, sejak itulah serangan kepada Lapindo dialihkan menjadi harapan agar pemerintah bertindak menyelesaikan kasus semburan lumpur Lapindo. Ilusi yang menyertai harapan akan berpihaknya penguasa kepada warganya alih-alih kepada korporasi segera muncul dengan desakan agar seluruh lembaga negara turun menyelesaikan kasus ini. Maka kemudian aksi-aksi korban lapindo berpindah arah mendatangi Presiden, menteri, anggota Parlemen, Lembaga yudisial dan komisi Negara untuk memaksa Lapindo menuntaskan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang telah dibuat.

    Di titik inilah kita mesti membaca ulang pilihan untuk meminta negara bertindak bagi kita. Ini bukan berarti bahwa aksi-aksi tersebut kemudian menjadi tidak bermakna, juga bukan dimaksudkan agar korban lapindo berhenti memaksa pemerintah turut bertanggungjawab atas kehancuran yang terjadi akibat kesalahan korporasi tersebut. Namun kita mesti melampaui buaian indah bahwa pemerintah dibuat untuk melindungi kepentingan rakyatnya.

    Negara, pemerintah serta semua lembaga dan birokrasi yang dimilikinya harus dilacak sebagai bagian dari permasalahan itu sendiri. Pemerintah dibakukan ada untuk menjamin bahwa kekuasaan hanya bisa diakses oleh sekelompok orang saja, yang tanpanya kemudian kita merasa tidak berdaya menghadapi permasalahan sosial. Seolah-olah tanpa Presiden kita tidak bisa memaksa Bakrie untuk bertanggungjawab terhadap kehancuran yang diakibatkannya. Ini bukan soal apakah Presiden kita tegas atau tidak. Karena pada dirinya, tidak ada penguasa yang akan bertindak tanpa memikirkan akan keberlangsungan kuasanya sendiri. Bagi para elit politik pilihan untuk terlibat bagi kebutuhan publik adalah bagian dari tarik-menarik kuasa. Selama korban lapindo tidak dianggap begitu dibutuhkan untuk masa depan kekuasaan, selama itu juga tidak akan ada harapan bahwa pejabat publik mau campur tangan pada urusan ini.

    Dengan memeriksa ulang posisi negara, kita bisa menerima penjelasan mengapa Presiden seolah mati kutu dihadapan Aburizal Bakrie, mengapa para politisi hanya muncul mempermasalahkan kasus lumpur Lapindo cuma di momen-momen mendekati pemilihan umum, mengapa hukum tidak bekerja menghadapi pelanggaran industrial yang terang benderang seperti ini, mengapa Komnas HAM tidak jua berani menyatakan adanya pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Korban lapindo selamanya akan terkerdilkan sejak kita bukan lagi terror bagi kelanggengan kekuasaan tersentral Negara.

    Dari Individu ke Keterwakilan

    Efek samping dari munculnya Perpres 14/2007 kemudian bukan hanya soal distorsi posisi perlawanan dan pemiskinan imajinasi aksi, namun juga mereduksi tuntutan akan hilangnya kehidupan yang sudah dilibas lumpur panas.

    Sejak Perpres menyebutkan bahwa penanggulangan masalah sosial korban lumpur Lapindo adalah soal pembayaran lahan yang tenggelam atau akan ditenggelamkan oleh lumpur panas, disaat itulah batas pertarungan kita telah diwp-content menjadi melulu urusan berapa uang yang kita terima dari penjualan tanah kita yang memang telah tidak mungkin lagi ditinggali baik oleh Lapindo maupun oleh Negara. Sekali lagi kita mesti melihat bahwa refleksi ini tidak untuk mengecilkan arti aksi-aksi tuntutan pembayaran tanah dan bangunan yang telah diusung selama ini. Bahwa kehilangan tanah, sawah, rumah dan tempat hidup kita adalah sesuatu yang wajib diganti oleh Lapindo Brantas inc sebagagai pihak yang menyebabkan semua ini adalah sebuah keniscayaan. Namun pada saat bersamaan kita harus meloncati jeratan Perpres dan bergerak memaksa Lapindo juga mempertanggungjawabkan kehilangan kehidupan kita yang lebih luas.

    Tragedi ini bukan hanya kisah pilu hilangnya tanah dan bangunan masyarakat yang tenggelam oleh lumpur. Ini juga kisah hancurnya masa depan beratus ribu masyarakat di Porong, Tanggulangin dan Jabon, atau bahkan lebih luas dari sekedar 3 kecamatan ini. Mari kita runut kehancuran yang tidak bisa dilihat oleh Presiden, kehancuran yang melebihi Perpres.

    Di sektor ekonomi dan tenaga kerja sekitar 31 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di Sidoarjo mati seketika. Data Badan Pusat Statistik Jatim menyebutkan, di sektor formal, jumlah tenaga kerja turun 166 ribu orang akibat kolapsnya perusahaan yang terkena lumpur. Di sekitar Porong, tidak jauh dari lokasi eksplorasi sumur gas yang dikuasai PT Lapindo Brantas, berdiri 24 pabrik berbagai komoditi yang mampu menyerap puluhan ribu pekerja. Selain itu ribuan sektor informal masyarakat seperti industri rumah tangga, pedagang kecil, petani, tambak ikan, tukang ojek dan lain-lain juga harus kehilangan pekerjaan. Semua dikarenakan sarana dan prasarana mereka telah hilang, tenggelam atau telah rusak. Menurut data Greenomic perkiraan kerugian ekonomi akibat semburan adalah sekitar Rp 33,2 triliun, sedang menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kerugian langsungnya ditaksir mencapai Rp 7,3 triliun dan kerugian tidak langsung mencapai Rp 16,5 triliun.

    Bagi korban Lapindo, selain kehilangan rumah dan tanah, mereka juga terancam kesehatannya karena lingkungan yang tidak sehat. Penelitian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyimpulkan bahwa tanah dan air di area sekitar lumpur panas mengandung PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) hingga 2000 (dua ribu) kali di atas ambang batas normal. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyatakan bahwa PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan bersifat karsiogenik (memicu kanker). Sedang menurut laporan tim kelayakan permukiman yang dibentuk Gubernur Jatim, level pencemaran udara oleh hidrokarbon mencapai tingkat 8 ribu – 220 ribu kali lipat di atas ambang batas.

    Indikasi menurunnya derajat kesehatan warga bisa dilihat dari melonjaknya jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di Puskesmas Porong dan Jabon. Di wilayah Puskesmas Jabon data penderita ISPA melojak 150% dari kondisi normal (dari rata-rata 60 kasus menjadi 170 kasus). Sedangkan di Puskesmas Porong dari rata-rata 20 ribu kasus pada tahun 2006 menjadi 50 ribu kasus pada tahun 2007. Dalam catatan Puskesmas Jabon pasca semburan lumpur juga tercatat dua kasus gangguan jiwa serius.

    Di sektor pendidikan, tercatat 63 sekolah tenggelam dan mengakibatkan ribuan anak-anak kehilangan tempat belajar. Anak-anak ini dipaksa berpindah sekolah yang membuat mereka beradaptasi di lingkungan baru. Sementara itu tidak ada bantuan pendidikan kepada sekolah-sekolah dan murid yang harus berpindah tempat, dan ini tentu saja mengurangi kualitas belajar mereka.

    Potensi kerusakan sosial yang diakibatkan oleh semburan lumpur panas juga telah begitu kuat. Masyarakat yang dulunya terkumpul di desanya, harus terpencar ke berbagai wilayah. Solidaritas sosial yang dulu terbangun semakin memudar. Kasus yang sering terjadi adalah perebutan status lahan atau tanah. Posisi masyarakat yang dibuat Lapindo sebagai mitra jual-beli tanah membuat banyak keluarga yang harus berkonflik karena pembagian uang hasil pembayaran tanah dan rumah. Selain itu keselamatan warga yang tidak terjamin dengan berdirinya tanggul-tanggul penahan lumpur menjadikan warga antar desa sering berkonflik untuk saling menyelamatkan desanya. Setiap warga ingin desanya selamat tetapi tidak ada jaminan baik dari pemerintah ataupun Lapindo tentang hal itu sehingga mereka memilih jalan sendiri dengan misalnya mengalirkan lumpur menjauhi desanya yang dampaknya mengalir ke desa lain yang juga tidak mau tenggelam.

    Selain itu, kehilangan tanah berdampak juga hilangnya keterikatan warga dengan sejarah leluhurnya di desa. Dalam masyarakat jawa penghormatan akan leluhur mendapat tempat yang tinggi. Setidaknya setiap tahun mendekati bulan Ramadhan, selalu ada ritual tabur bunga dan berdoa di makam leluhur. Namun ketika makam itu tenggelam bersama desa mereka, ritual itu kini hilang. Warga hanya bisa berdoa di tepi tanggul, yang secara keterikatan jelas tidak akan sekuat ketika mereka memanjatkan doa di depan nisan. Berapa kita menilai kerugian sosial budaya begini dalam satuan mata uang mana pun?

    Dari sekian catatan diatas, kita bisa dengan jelas melihat bahwa selain membatasi kita dengan ilusi pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan saja, Perpres juga telah mencerabut potensi perlawanan masing-masing individu dan mengalihkannya hanya menjadi angka-angka semata dalam berkas-berkas bukti kepemilikan lahan.

    Kehancuran yang kita rasakan adalah kehancuran hidup sebagai masing-masing individu. Pekerjaan kita yang hilang, kesehatan kita yang terdegradasi, pendidikan kita yang berantakan adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai individu. Namun Perpres menisbikan hal tersebut dan hanya mengakui korban sebagaimana dia ditulis dalam tumpukan berkas-berkas yang ditumpuk untuk menunggu cicilan pembayaran. Karena itulah mudah bagi pemerintah dan korporasi untuk berdalih bahwa mereka sudah hampir menyelesaikan kasus ini berdasarkan berapa angka berkas lahan yang telah dicicil. Dan bagi kitapun ilusi ini berlanjut dengan melupakan setiap komponen hidup yang telah dihilangkan dari masing-masing kita.

    Dari masing-masing individu yang punya hasrat menyampaikan kemarahan karena hancurnya hidupnya akibat ulah korporasi, kita dikecilkan menjadi hanya kumpulan KK (Kepala Keluarga) yang menuntut pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan, lalu kita dikecilkan lagi menjadi sekian berkas yang menunggu untuk dibayar. Dari sini setiap potensi konflik yang bisa dimunculkan kita sebagai individu dengan kemerdekaan yang telah diganggu bisa dikanalkan melalui perwakilan-perwakilan keluarga, lalu menjadi perwakilan kelompok desa dan berakhir dengan munculnya elit-elit baru yang tidak kalah birokratisnya dibanding negara dan korporasi yang harusnya kita serang dalam kasus ini.

    Disetiap desa dan kelompok perlawanan korban lumpur lapindo kemudian elit-elit baru ini mengambil peranan mediasi dengan kekuasaan dan seringkali akan berakhir dengan semakin melemahnya tuntutan demi tuntutan yang diperjuangkannya. Wakil-wakil kelompok kemudian bertransformasi menjadi pengambil keputusan hidup setiap individu yang tergabung dalam kongsinya. Kita yang sudah tidak mampu lagi menemukan kekuasaan menentukan pilihan tuntutan pengembalian hidup karena Negara sudah menutup akses kita membuat tuntutan yang lain diluar yang sudah digariskan melalui Perpres kemudian juga ditundukkan oleh perwakilan-perwakilan kita yang punya hak melakukan negosiasi atas nama kita. Bukan lagi setiap individu merasakan hasrat memenangkan kembali kehidupannya yang telah direnggut, sekarang kita menunggu hasil-hasil yang dibawa oleh negosiasi wakil-wakil kita dengan pemerintah dan lapindo yang hanya berakhir semakin menyedihkan.

    Media Massa dan Kita adalah Penonton

    Munculnya elit-elit warga ini pada gilirannya juga semakin menjauhkan pola aksi-aksi langsung warga menjadi mediasi baik melalui negosiasi tertutup mereka dengan negara dan korporasi maupun melalui aksi rebut simpati di media. Untuk kasus kegagapan menilai media ini, ada baiknya kita berkaca kembali melalui kasus Hari Suwandi diatas.

    Beberapa dari kita masih ingat bagaimana ketika memulai aksinya pertama kali di pinggiran tanggul penahan lumpur panas, Hari Suwandi dilepas dengan berderai air mata dan harapan akan terbukanya mata pemerintah maupun lapindo untuk segera menuntaskan kasus ini (baca: membayar sisa ganti rugi). Dengan sorotan media yang tiap hari mengulas perjalanan Hari Suwandi “berjihad” ke ibu kota, tak pelak isu soal kasus lapindo terlihat kembali ke permukaan.

    Namun disinilah pangkal permasalahannya. Ilusi lain tentang bahwa media massa adalah alat perlawanan yang bisa dipakai untuk memperjuangkan tuntutan bukan saja sekedar lomba kegenitan belaka untuk muncul secara nasional dan ajang verifikasi ketokohan seseorang, namun juga semakin menjauhkan kita dalam partisipasi aktif perlawanan. Arus komunikasi dan informasi tentu saja adalah hal penting untuk membangun basis solidaritas perlawanan kita dengan mereka yang merasa punya kemarahan yang sama di tempat-tempat lain. Tapi media massa mainstream adalah makhluk berbeda. Kebutuhan media massa adalah menarik sebanyak-banyak penonton terpaku didepan layar kaca, karenanya faktor penampilan menjadi faktor penting bagi media massa. Ketika logika penampilan adalah apa yang utama dalam media massa, maka apa yang akan ditampilkan akan disaring hanya berdasarkan apa yang akan memberi mereka keuntungan lebih besar. Isu-isu menarik akan dicari dan dikemas untuk menjaring penonton. Pada gilirannya, kita tetap akan dipaksa menjadi penonton saja, didudukkan untuk melihat tokoh-tokoh dan wakil-wakil kita yang dalam logika tampilan media massa dianggap menarik untuk mengambil peran dan berbicara serta bertindak mewakili kita.

    Sama halnya dengan mediasi melalui negosiasi wakil-wakil kelompok, mediasi melalui media populis semacam televisi adalah bagian dari usaha menjauhkan kita dari kemampuan kita mengambil keputusan sendiri atas hidup kita. Ketika Hari Suwandi berjalan dari Porong menuju Jakarta, kita melihatnya disirakan media dan kita menaruh perlawanan kita ditangannya. Maka ketika kemudian Hari Suwandi menangis dan meminta maaf kepada keluarga bakrie kita terkejut dan merasa dikhianati karena bukan itu yang kita inginkan. Tapi mengapa? Mengapa kita menaruh kemarahan individu kita hanya pada citra Hari Suwandi di layar kaca? Kalau dari awal kita bukan hanya sekedar penonton untuk perlawanan ini, kalau sedari semula setiap kita adalah individu yang punya hak menentukan tuntutan apa yang harus kita ajukan untuk mengembalikan hidup kita yang dirampas oleh lumpur panas, kita tidak harus merasa dikhianati oleh Hari Suwandi. Karena dia bukan masing-masing dari kita, dia bukan manifestasi pilihan kita, dia bukan citra yang kita taruh untuk mewakili masing-masing kita sebagai individu korban Lapindo.

    Mencari Lapangan Bermain yang Lain: Bukan Sebuah Proposal

    Setelah 6 tahun lebih skandal lumpur Lapindo berjalan, rasa lelah dan frustrasi akan semakin sering menghinggapi kita. Refleksi singkat ini hanya catatan individu yang juga seringkali merasa lelah dengan segala kekalahan bertubi-tubi menghadapi gabungan Negara dan korporasi terutama dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Refleksi ini juga tidak bertendensi mengajukan proposal apapun akan pilihan apa yang terbaik untuk penyelesaian kasus ini. Namun dengan semakin panjangnya waktu berjalan mau tidak mau kita mesti melihat lagi bagaimana relasi perlawanan kita dan bagaimana kita memposisikan diri.

    Perhatian utama dari refleksi ini adalah ketidakrelevanan lagi lapangan bermain kita melawan Negara dan korporasi. Memakai institusi Negara yang nyata-nyata bagian dari akar permasalahan dalam usaha memaksakan tuntutan kita kepada lapindo jelas tidak akan membawa kita kemana-mana. Berharap aturan hukum dan perundang-undangan serta turunannya semacam Peraturan Presiden akan memberi angin perubahan hanya akan menambah luka. Hukum dan aturan tertulis produksi pemerintah adalah media perlawanan yang tidak akan bisa kita menangkan. Institusi Negara tidak dinubuatkan untuk melindungi dan mendukung perlawanan warga. Usaha untuk memperbaiki dan atau menegakkan kemurnian aturan yang dibuat oleh mereka jelas bisa kita anggap kesia-siaan. Sejak aturan itu ditujukan memang untuk mengamputasi gerak perlawanan kita sendiri.

    Pun demikian dengan hilangnya perlawanan masing-masing individu yang terorganisir tergantikan oleh perwakilan-perwakilan yang kenyataannya tidak berjuang untuk pilihan kita. Kita mesti melacak ulang apa saja yang telah dihilangkan dari kita untuk kemudian berusaha mewujudkannya kembali. Yang direnggut dari kita bukan sekedar tanah atau rumah kita, namun seluruh hidup kitalah yang telah ditenggelamkan oleh lumpur panas. Ketika wakil-wakil kita terus menerus menurunkan level tuntutan yang menyisakan kita hanya jadi semacam peminta-minta yang berharap kebaikan hati penguasa dan pengusaha untuk membayar sesuatu yang semestinya memang milik kita, jelas itu pertanda riil bahwa kita telah jauh dari kemerdekaan menentukan yang kita inginkan kembali pada hidup kita.

    Lalu mediasi populis melalui media massa mainstream terbukti juga tidak memberi dampak apa-apa kepada kita kecuali bahwa kita dipertontonkan guyonan yang lebih garing dari Opera van Java. Menjauhkan kita dari tindakan langsung yang mungkin bisa kita ambil karena kita sudah muak dengan ketidakberpihakan negara dan kebebalan korporasi.

    Adalah lebih memungkinkan ketimbang terus menerus melawan kejahatan korporasi di lapangan bermain yang tidak memungkinkan kita merebut kemenangan, kita bisa membuat pola aksi lain yang tidak lagi mengimajinasikan konsep lama yang nyatanya tidak membebaskan kita sama sekali. Sebagaimana sebuah pertandingan sepakbola, memakai Negara, konsep keterwakilan dan media massa mainstream untuk melakukan perlawanan serupa dengan bertanding tandang ke sebuah stadion yang dipenuhi supporter tuan rumah dengan pengadil lapangan yang dibayar khusus untuk memenangkan tim tuan rumah. Kita akan cuma jadi tim yang selalu kalah di tempat seperti itu.

    Lupakan imajinasi lama, yang tidak lagi punya daya gerak, untuk melanjutkan lagi pertarungan melawan keserakahan korporasi yang dilindungi Negara kita perlu keluar dari jebakan-jebakan yang selama 6 tahun lebih ini mengurung ide-ide perlawanan kita menjadi lebih maju. Kita perlu mengkaji lagi aksi-aksi langsung yang memang menyerang jantung korporasi, sekali lagi menjadi terror untuk keberlangsungan tatanan yang menyebabkan kita tertindas, diluar semua mediasi yang diwakilkan ke pihak lain di luar diri kita sendiri. Setelah 6 tahun lebih perlawanan korban lapindo berjalan, daripada selalu terkejut mengapa kita selalu dikalahkan, bukankah tidak terlalu muluk-muluk jika kita mencari tahu apakah kita masih punya kemungkinan untuk menang. Setidaknya itu tidak lebih buruk ketimbang menangis di sebuah siaran langsung setelah berjalan kaki dari Porong ke Jakarta kan?

    Sumber: http://selamatkanbumi.com/ID/refleksi-perlawanan-porong/

  • Nasib SDN Besuki

    Daris Ilma – 25 Januari 2013

    Di sudut Desa Besuki yang sebagian wilayahnya tenggelam oleh Lumpur Lapindo masih terlihat aktifitas di SDN Besuki. Sekolah yang terletak di sisi selatan tanggul penahan Lumpur Lapindo ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di musholla sekolah. Kondisi sekolah yang tidak terawat, adanya genangan air ditambah dengan bau Lumpur Lapindo tak mengurangi semangat anak-anak untuk datang ke acara ini. Lantunan sholawat nabi terdengar jelas dari bibir mereka. (more…)

  • Penghargaan Proper Hijau, Tak Layak Buat Lapindo

    Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Senin 3 Desember 2012, memberikan penghargaan kepada PT Lapindo Brantas Unit Wunut sebagai perusahaan peraih Proper Hijau. Meskipun mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, kiranya  kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya. (more…)

  • Jaminan Kesehatan Korban Lapindo

    Puluhan perempuan korban Lapindo dari desa Siring, Jatirejo, dan Kedungbendo berkumpul di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) II pada Minggu (11/11) pagi. Mereka berdiskusi soal jaminan kesehatan yang selama ini tidak mereka peroleh dari pengurus negara. (more…)

  • Koperasi untuk Kesehatan Korban Lapindo

    Sidoarjo – Sudah lama jaminan kesehatan korban Lapindo tidak menjadi prioritas pemerintah. Sampai sekarang penanganan korban Lapindo hanya sebatas ganti rugi aset tanah dan bangunan warga.

    Hal inilah yang membuat kelompok warga korban Lapindo yang beraktifitas sebagai tukang ojek di atas tanggul untuk membentuk koperasi simpan pinjam. Mereka berharap bisa saling membantu meringankan biaya perobatan dan biaya pendidikan anggota kelompok. (more…)

  • Bukan Bencana Alam, Tidak Ada agenda Bahas Lumpur Lapindo pada AMCDRR

    Yogyakarta – Pertemuan para menteri Asia untuk Pengurangan Resiko Bencana (AMCDRR) ke 5 digelar di Jogjakarta pada 22-25 Oktober 2012 di Yogyakarta. Tema utama pertemuan yang mengusung penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengurangan resiko bencana seolah tidak sirama dengan beberapa kasus kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Lapindo salah satu yang bisa mencerminkan buruknya pengelolaan bencana di Indonesia. (more…)