-
Presiden Perluas Area Penanganan Lumpur Lapindo
Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam upaya mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo, pemerintah memperluas peta area terdampar lumpur yang bisa dilakukan pembelian tanah dan/atau bangunan, serta berhak mendapatkan penanganan masalah sosial. Ketentuan perluasan itu tertuang dalam Perpres 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan…
-
Polisi Kembali Bubarkan Aksi Korban Lapindo
Sidoarjo – Sampai hari ini (22/5), puluhan korban Lapindo masih melakukan aksi pendudukan tanggul di Titik 22. Warga kesal karena Lapindo tidak segera melunasi sisa pembayaran ganti rugi aset tanah dan bangunannya. Mereka bertekad melarang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melakukan aktivitas di atas tanggul. Warga merasa masih punya hak atas tanah yang kini dijadikan…
-
Tantowi: Lapindo isu seksi untuk jatuhkan Ical
Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melakukan analisis terkait kriteria calon presiden ideal di Pemilu 2014. Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD paling ideal, sementara capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang paling jauh dari ideal.
-
Setkab desak Minarak Lapindo selesaikan kewajibannya
Sekretaris Kabinet, Dipo Alam mendesak PT Minarak Lapindo untuk menyelesaikan tugasnya membayar ganti rugi yang dialami warga Sidoarjo, Jawa Timur. Terlebih, sisa utang yang ditanggung perusahaan tersebut kepada masyarakat korban luapan lumpur mencapai Rp 800 juta.
-
PT Minarak Lapindo Diminta Segera Bayar Ganti Rugi
SIDOARJO, KOMPAS.com — Panitia Khusus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menghentikan aktivitas di tanggul hingga ganti rugi korban lumpur dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya. BPLS dinilai melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. “Kami minta agar BPLS menghentikan aktivitasnya dulu karena ganti rugi untuk warga belum juga dibayar. Jika ada sesuatu…
-
Yudhoyono rakes over the muck of Lapindo mudflow
President Susilo Bambang Yudhoyono has made a scathing criticism of the poor handling of the Sidoarjo mudflow by the gas exploration firm PT Minarak Lapindo Jaya, partly owned by the family of Golkar Party chairman Aburizal Bakrie. Andi Arief, special assistant to the President for disaster mitigation and social assistance disclosed that Yudhoyono had criticized…
-
Korban Lapindo Minta Haknya Dipulihkan
Sudah tujuh tahun lumpur Lapindo menyembur dan belummenunjukkan tanda-tanda berhenti. Selama itu pula warga yang berada di sekitar lokasi terkena dampaknya. Salah satunya menimpa warga desa Besuki, Abdul Rohim. Sejak peristiwa buruk itu terjadi, sawah yang biasa ia tanami terendam lumpur, air yang kerap digunakan untuk minum dan mandi menjadi tak layak. Ujungnya, pria yang…
-
7 Tahun Tragedi Lapindo: Kerusakan Lingkungan Berlanjut, Presiden Terima Kado Patung Lumpur
Anak-anak korban lumpur Lapindo, menyerahkan cinderamata patung SBY ke Presiden, di Jakarta, Senin(29/4/13). Sampai kini, penyelesaian bagi korban Lapindo, tak jelas. Masalah disederhanakan hanya urusan ganti rugi tanah–yang juga belum diselesaikan. Masalah pengabaian hak warga atas kehidupan mereka, kesehatan mereka, pendidikan maupun pemulihan lingkungan, luput dari bahasan pemerintah. Foto: Sapariah Saturi
-
Lapindo Victims May not be Compensated on May
TEMPO.CO, Sidoarjo – The Head of Lapindo Sidoarjo Special Committee (Pansus) Nur Ahmad Syaifuddin, doubted that the Minarak Lapindo Jaya (MLJ) will compensate the Lapindo mudflow victims by May 2013. Earlier, MLJ promised to compensate a total of Rp 786 billion (US$ 80,85 million) losses by May. The Committee urged the government to immediately allocate the compensation…
-
Rumah Baru Supadmi
Supadmi (46 tahun) sedang membangun sendiri rumah barunya di Dusun Pandokan, Desa Kedungcangkring. Dalam memilih rumah barunya, Supadmi tak berpikir panjang. Baginya, yang penting dekat dengan jalan raya dan harga tanahnya murah [40 juta rupiah untuk tanah ukuran 5 x 42 meter). Dia sudah habis sekitar 130 juta. Sampai saat ini Supadmi belum mendapat sertifikat. Dia…
-
Perjalanan Cak Taman
Cak Taman (45 tahun) berasal dari Besuki (Barat) sekarang menghuni rumah barunya di Dusun Podokaton, Desa Kedungcangkring. Setelah Besuki Barat “masuk peta”, Taman mengikuti seorang tokoh desa Besuki yang menawarkan tanah kapling di Desa Meranggen. Namun, Taman menjual tanah itu karena lokasinya sepi dan terlalu jauh dari desa asalnya, Besuki. Selain masalah lokasi dan jarak, Taman juga…
-
Harwati: The woman ojek driver of Porong
As the mudflow expands to more villages and lands in Sidoarjo, East Java, residents in the Porong subdistrict are doing whatever it takes to survive another day. Most residents who were once farmers and factory workers are now working as motorcycle taxi drivers (ojek). While most of them are men, at least one woman has…
-
Menjahit Kehidupan Mulyani
Agustus 2006 silam, Desa Jatirejo di Kecamatan Porong tidak bisa lagi dihuni akibat tenggelam oleh lumpur Lapindo, Hampir semua warga di Desa Jatirejo mengungsi di Pasar Baru Porong, selama kurang lebih 3 bulan. Mereka menerima uang kontrak sebesar 5,5 Juta untuk dua tahun. Setelah mendapat uang kontrak, warga Jatirejo mencari tempat kontrakan sendiri-sendiri tanpa ada…
-
Sepenggal Kisah dari Suatu Sudut KNV
Ibu Eli (41) dan Pak Indar (43) merupakan sebagian korban lumpur Lapindo dari Desa Jatirejo yang sekarang tinggal di Kahuripan Nirvana Village (KNV). Selain mereka, juga ada sekitar 15 keluarga Desa Jatirejo yang sekarang tinggal di KNV. Salah satu permasalahan yang masih tersisa dari kedua warga Jatirejo ini adalah masalah sertifikat tanah dan bangunan di…
-
The ‘Evolution’ of Lapindo Mudflow Mitigation Policy
On September 8, 2006, the President established Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Panas di Sidoarjo (Timnas, National team for mudflow mitigation in Sidoarjo). Timnas was established after the signing of Keppres 13/2006. According to Keppres 13, Timnas would tenure for six months, and could be extended if needed (Keputusan Presiden 2006, Art. 7). At that…
-
Sukarnya Hidup Sukari
Sukari (70) asal Desa Kedungcangkring (utara) sekarang menempati rumah dari sisa bangunan yang sudah dibongkar, atau lebih tepatnya bekas dapur rumah warga Kedungcangkring. Dulu Sukari punya tanah warisan dari orang tuanya seluas 7X10 m di atasnya berdiri rumah kecil yang di tempati sendirian. Sukari tidak beristri juga tidak punya anak.
-
Kehabisan Uang Kontrak, Warga Kembali ke Rumah Lama
Sidoarjo – Warga Korban lumpur lapindo di 9 RT desa Jatirejo, Siring barat, dan Mindi kecamatan Porong, sejak sepekan terakhir kembali ke rumah masing-masing setelah uang kontrak mereka habis. Pada tahun 2009 silam warga mendapatkan bantuan dari Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) uang sebesar 2,5 juta/tahun untuk mengontrak, dan juga mendapatkan bantuan biaya Hidup (jadup)…
-
Perpres 14/2007, Legalisasi Korupsi Lapindo
SUBAGYO. Masyarakat korban lumpur Lapindo semakin terlunta-lunta. Masa depan dan keselamatan rakyat di wilayah-wilayah kerja korporasi pertambangan terancam akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bukan untung, malah buntung. Dalam rangka penyelesaian kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Perpres No. 14/2007) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Tetapi hari…