Blog

“Presiden arahannya begini, ya, sudah panggil Nirwan, paksa, harus bisa ini (bayar),” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden kemarin malam.

Pertemuan itu berlangsung tertutup. Nirwan tiba di kantor Presiden sekitar pukul 16.00. Namun, pertemuan antara Presiden, yang didampingi Djoko Kirmanto, dan Nirwan baru dilakukan pukul 21.30 seusai rapat kabinet paripurna. Di antara jeda waktu itu, Nirwan terlebih dulu bertemu dengan Djoko Kirmanto didampingi oleh Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Djoko mengatakan sisa pembayaran 20 persen bagi korban lumpur di Desa Renokenongo memang tersendat. “Sekarang sudah dibayar, meskipun sedikit demi sedikit,” kata Djoko. Tersendatnya pembayaran itu jadi alasan Yudhoyono untuk memanggil Nirwan. “Kalau bisa dalam beberapa hari ini selesai, kan cuma butuh Rp 60 miliar,” kata dia. “Itu sudah dilakukan pembayaran sehingga sekarang kurang Rp 49 miliar, saya minta itu dibayar cash,” kata Djoko.

Menurut Djoko, Nirwan menyanggupi permintaan pemerintah tersebut. Pelunasan dijanjikan pada 1 Desember nanti. Ia menambahkan, pemerintah tidak meminta jaminan. “Hanya didorong terus,” kata dia.

Djoko mengatakan perjanjian pelunasan itu sudah dipayungi oleh Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. “Itu kan sudah di atas kertas. Kita harus sabar.” kata dia.

Bulan lalu, Minarak Lapindo Jaya meminta pemerintah menangani sementara lumpur karena mereka kesulitan likuiditas. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Djoko Kirmanto, pada 23 Oktober lalu, anak perusahaan Grup Bakrie ini meminta Badan Penanggulangan untuk sementara waktu menangani lumpur Lapindo. Tak hanya soal dampak sosialnya, tapi juga pengaliran lumpurnya. NININ PD

Permintaan kepada Djoko tentang tanggung jawab Nirwan Bakrie itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (27/11). Dalam rapat itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie tidak hadir. Aburizal dilaporkan sedang sakit.

”Saya baru datang dipanggil Presiden. Presiden arahannya begini, ’Ya sudah panggil Nirwan. Paksa harus bisa ini.’” Oleh karena itu, waktu saya rapat kabinet, Nirwan sudah saya panggil. Saya suruh tunggu di bawah. Itu yang terjadi. Saya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (Syamsir Siregar) tadi yang bicara,” ujar Djoko seusai rapat.

Pertemuan Djoko dan Syamsir dengan Nirwan terjadi sekitar pukul 21.30 seusai rapat. Nirwan dipanggil ke Kantor Presiden saat rapat sedang berlangsung dan baru memenuhi panggilan sekitar pukul 17.00.

Terkait pembayaran untuk korban semburan lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Desa Renokenongo, Djoko menyesalkan tersendat-sendatnya pembayaran ganti rugi awal sebesar 20 persen. ”Sekarang dibayar terus meskipun sedikit demi sedikit. Tadi saya panggil, jangan begitu. Kalau bisa sekaligus dalam beberapa hari ini selesai. Kan cuma butuh Rp 60 miliar,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, Nirwan menyanggupinya. ”Deadline-nya hari Senin untuk kekurangan Rp 60 miliar-nya,” ujarnya.

Untuk kesanggupan Nirwan memenuhi tanggung jawabnya membayar uang ganti rugi kepada warga Desa Renokenongo, Djoko tidak merasa perlu ada hitam di atas putih. ”Buat apa lagi. Keppres itu kan sudah di atas kertas,” ujar Djoko.

Nirwan tidak bersedia berbicara seusai dipanggil ke Kantor Presiden. Soal kehadiran Kepala BIN, Djoko menyebutkan hal itu sebagai kebetulan saja. (INU)

Kesulitan akibat krisis keuangan global menyebabkan pembayaran ganti rugi korban lumpur tidak bisa dibayar tunai sehingga dilakukan secara dicicil.

Hal itu dinyatakan Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Bambang Prasetyo Widodo, Rabu (26/11) di Sidoarjo.

Bambang menanggapi rencana sekitar 1.000 warga korban lumpur Lapindo dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) Sidoarjo yang akan ke Jakarta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir bulan ini.

Mengenai jalan tengah yang ditawarkan PT MLJ kepada korban lumpur berupa cicilan uang Rp 15 juta, Bambang mengatakan, hal tersebut bukan paksaan. Tawaran itu sudah dibicarakan dengan pejabat dan aparat di Sidoarjo. ”Ada warga yang setuju dan tidak setuju atas tawaran kami. Namun, kami tetap berusaha menunaikan tugas kami menyelesaikan ganti rugi korban lumpur,” katanya.

Koordinator warga Perumtas, Koes Sulassono, mengatakan, sejauh ini sudah ada 945 warga Perumtas yang mendaftarkan diri untuk berangkat ke Jakarta.

Menurut Koes, salah satu alasan warga menghadap Presiden adalah tawaran cicilan ganti rugi Rp 15 juta yang ditolak warga. Mereka akan mendesak Presiden agar membantu mempercepat penyelesaian ganti rugi.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengimbau korban lumpur Lapindo untuk tidak ke Jakarta. Win mengusulkan korban membangun komunikasi intensif dengan PT MLJ.

”Kami tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak bisa mendesak PT MLJ untuk segera menuntaskan pembayaran,” kata Win.(APO)

Hari Suwandi, salah satu perwakilan warga yang menerima ganti rugi secara cash and carry, mengatakan berkas tersebut adalah rekapitulasi korban semburan lumpur dari Desa Kedungbendo, Jatirejo, Siring, dan Renokenongo.

Tujuan penyerahan berkas itu agar pembayaran kekurangan ganti rugi 80 persen, yang nilainya kurang-lebih Rp 200 miliar, segera dibayar PT Minarak Lapindo Jaya.

Ia mengatakan pembayaran ganti rugi 80 persen telah jatuh tempo. Seharusnya, pembayaran dilakukan pada Juni lalu. “Tapi sampai sekarang belum dibayar, kami minta agar BPLS mendesak PT Minarak membayar ganti rugi yang 80 persen,” ucapnya. DINI MAWUNTYAS

Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Rekorlap) Sunarto mengatakan hal tersebut, Selasa (25/11) di Sidoarjo, Jawa Timur. ”Warga sebenarnya menginginkan pembayaran uang muka ganti rugi secara tunai, tanpa dicicil seperti yang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ),” tutur Sunarto, seraya mengatakan, untuk tahap awal ini ganti rugi diberikan Rp 15 juta per berkas (lahan yang terendam lumpur Lapindo).

”Kami tidak bisa menolak tawaran itu karena uang ditransfer langsung ke rekening (bank milik korban lumpur Lapindo). Jika dibayar tanpa melewati rekening, tentu akan dikembalikan. Sebab, kami menginginkan pembayaran uang muka ganti rugi secara utuh. Lagi pula, uang Rp 15 juta itu masih kurang untuk memperoleh tempat tinggal baru,” kata Sunarto menambahkan.

John Lee, korban lumpur yang sebelumnya tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, mengatakan, dia menerima tawaran PT MLJ karena terdesak kebutuhan uang. ”Meski demikian, saya akan menghormati warga lain yang menolak tawaran tersebut karena hal itu merupakan hak mereka,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Operasional PT MLJ Bambang Prasetyo Widodo mengatakan, penyaluran uang muka ganti rugi dengan cicilan Rp 15 juta itu dikeluarkan untuk 802 berkas. ”Yang telah dibayarkan 682 berkas. Sisanya akan diselesaikan Rabu (hari ini),” ujarnya.

Menurut catatan Kompas, saat ini masih ada pemilik 563 berkas yang menolak tawaran ganti rugi yang demikian. Mereka bersikukuh bahwa ganti rugi diberikan secara utuh. (APO)

Direktur Operasional Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo pada Minggu lalu mengatakan Minarak dan korban lumpur sepakat pembayaran ganti rugi 20 persen itu dilakukan dengan cara diangsur. Minarak, kata Bambang, pada pembayaran pertama akan memberikan Rp 15 juta secara merata kepada korban yang belum menerima ganti rugi 20 persen. “Mereka pernah meminta dibagi merata dulu,” kata dia.

Namun, Ketua Paguyuban Pengungsi Pasar Baru Porong Sunarto menilai cara yang dipakai Lapindo melalui juru Bayarnya, PT Minarak Lapindo Jaya, terkesan dipaksakan. Menurut dia, uang sebesar itu tidak akan cukup digunakan untuk membeli tanah. “Padahal warga berencana, jika ganti rugi 20 persen cair, uang akan digunakan untuk membeli tanah untuk tempat tinggal yang baru,” katanya kemarin.

Keberatan ini, kata Sunarto, juga telah disampaikan kepada PT Minarak. “Kami ingin win-win solution,” ujarnya.

Kepada PT Minarak, Sunarto meminta agar pembayaran Rp 15 juta tak dilakukan dulu sebelum ada kesepakatan dengan warga. Rupanya, permintaan ini tak diindahkan Minarak. Sebab, Minarak sudah mentransfer uang Rp 15 juta kepada para korban. “Bagaimana kami menolak, lha wong langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” katanya.

Menurut Sunarto, dalam waktu dekat ini para korban akan meminta Bupati Sidoarjo dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo memfasilitasi pertemuan warga dengan PT Minarak. Tujuannya, kata dia, untuk memperjelas pembayaran ganti rugi pembayaran 20 persen yang dilakukan secara mengangsur tersebut.

Namun, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Arly Fauzy menyerahkan permasalahan ganti rugi dengan cara mengangsur ini kepada warga. “Bila warga menolak, ya, tidak bisa dipaksa,” katanya.

Direktur Operasional Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo Widodo membantah kabar adanya warga yang menolak angsuran itu. “Ada yang minta dibagi rata. Akhirnya kami bagi secara rata,” ujarnya. “Ada 100 berkas yang rencananya akan kami transfer angsuran sebesar Rp 15 juta besok (hari ini),” katanya. DINI M

Hal itu dikatakan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/11). Menurut Win, Pemkab Sidoarjo tidak bisa mendesak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), pihak yang bertanggung jawab dalam proses ganti rugi korban lumpur, untuk segera menuntaskan ganti rugi, karena mereka sedang dilanda krisis keuangan.

Terkait rencana 1.000 korban lumpur dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) Sidoarjo yang hendak menghadap Presiden, Win mengimbau agar mereka tidak berangkat. Menurut dia, penyelesaian ganti rugi lebih baik diselesaikan antara warga dan PT MLJ.

Secara terpisah, Dewan Pengarah Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham mengatakan, rencana korban lumpur Lapindo untuk meminta bantuan Presiden merupakan hak mereka. Namun, ia mengimbau korban untuk tidak bertindak anarkis.

”Silakan mengadu ke Presiden karena itu hak mereka. Namun, kami harap mereka bisa menjaga nama baik Sidoarjo,” ujarnya.

Sebelumnya, koordinator korban lumpur dari Perumtas Sidoarjo, Koes Sulassono, mengatakan, sekitar 1.000 warga Perumtas akan berangkat ke Jakarta akhir bulan ini. Mereka akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar membantu menyelesaikan proses ganti rugi korban lumpur.

”Kami akan berada di Jakarta hingga ada penyelesaian dari Presiden. Selama belum ada penyelesaian, kami akan bertahan di Jakarta,” kata Koes. (APO)

Menurut Pitanto, salah satu korban, kesanggupan itu diutarakan PT Minarak Lapindo Jaya, yang bertindak sebagai juru bayar PT Lapindo, beberapa waktu lalu kepada para korban.

“Beberapa waktu lalu kami mendapat pemberitahuan, Minarak hanya sanggup membayar Rp 15 juta kepada masing-masing korban yang belum membayarkan ganti rugi,” katanya Pitanto kepada Tempo kemarin.

Pembayaran, kata Pitanto, sudah mulai ditransfer melalui anjungan tunai mandiri masing-masing korban lumpur.

Direktur Operasional Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo membenarkan hal itu. Menurut dia, pembayaran Rp 15 juta itu bentuk angsuran Lapindo. Pembayaran angsuran ini, kata dia, sesuai dengan permintaan para korban. “Mereka pernah minta dibagi merata dulu,” kata dia.

Selanjutnya, kata dia, PT Minarak akan kembali mengangsur sisa kekurangannya secara bertahap. Namun, dia tak menjelaskan sampai berapa pembayaran secara mengangsur ini dilakukan.

Anggota staf humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Achmad Khusairi, juga membenarkan perihal pembayaran yang dilakukan dengan mengangsur itu.

“Alasan Minarak, uang yang ada dibagi dulu kepada korban lumpur yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi 20 persen,” ujarnya.

Menurut Pitanto, uang Rp 15 juta itu tidak akan cukup digunakan beberapa bulan di pengungsian. Padahal, berdasarkan perjanjian ikatan jual-beli dengan Minarak, dia seharusnya mendapat Rp 160 juta untuk pembayaran ganti rugi 20 persen.

Saat ini, kata Pitanto, ada 456 berkas korban di Renokenongo senilai Rp 37 miliar yang belum mendapatkan pembayaran ganti 20 persen. Adapun 1.921 warga korban semburan lumpur kini mengungsi di pasar baru Porong. l DINI MAWUNTYAS

Hingga saat ini warga Desa Renokenongo yang sebagian besar mengungsi di Pasar Baru Porong tetap melanjutkan penutupan tanggul di desa mereka. Tanggul yang memang belum selesai pengerjaannya itu akhirnya jebol pada Selasa kemarin (18/11). Ini akibat hujan lebat dan tanggul tidak mampu menahan besarnya volume air. Ada sekitar 5 RT yang berada di Dusun Risen Desa Glagaharum tergenang akibat kejadian jebolnya tanggul ini.

Kebingungan warga Desa Renokenongo sekarang ini bertambah. Mereka kembali disuguhi skema pembayaran baru. MLJ menawarkan proses pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Uang ganti rugi warga sebesar 20 persen akan dibayar dengan proses mengangsur, dimulai dengan pemberian uang sejumlah 15 juta.

Ada sudah 5 orang warga dari total 465 berkas yang telah disuguhi skema ini. “Lima orang warga dapat transfer uang sebesar 15 juta di rekening mereka. Cuma ada 11 berkas yang uang mukanya dibayar lunas. Itu pun nilai 20 persen dibawah 20 juta. Sepertinya sengaja dipilih (oleh MLJ) yang kecil-kecil,” tutur Lilik Kamina, warga dari Paguyuban Rakyat Renokenongo Korban Lapindo (Pagar Rekorlap).

Warga Pagar Rekorlap sebenarnya telah melakukan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dengan pihak MLJ sejak pertengahan September lalu. Oleh pihak MLJ, warga diberikan selembar kertas berupa tanda terima pembayaran ganti rugi aset sebesar 20 persen yang harus ditandatangani warga. Dalam  perjanjian tersebut, disebutkan dana sebesar 20 persen akan dibayarkan 2 minggu setelah terjadinya PIJB. “Tapi setelah tenggat waktu 2 minggu lewat, rekening kami masih kosong,” lanjut Kamina.

Hal yang sama juga terjadi dengan warga dari Perumtas 1 yang juga ditawari skema pembayaran 20 persen dengan cara dicicil. Seperti yang kami beritakan sebelumnya, sejumlah 15 berkas warga dari total 23 berkas yang belum terbayar 20 persen juga ditawari pembayaran 15 juta rupiah sebagai cicilan pembayaran 20 persen. Oleh MLJ warga dijanjikan akan dilunasi paling lambat akhir November ini. Meskipun tidak ada hitam diatas putih, warga menerima hal ini sebagai komitmen yang baik dari pihak MLJ terhadap mereka.

Sebaliknya warga Desa Renokenongo mengalami nasib yang lebih buruk. Dalam pembayaran 15 juta sebagai cicilan itu, lagi-lagi tidak ada kejelasan kapan pelunasan akan dilaksanakan. “Minarak tidak berani ngasih kepastian kapan pelunasannya akan dilaksanakan sama mereka,” ujar Kamina lagi. MLJ beralasan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh kesulitan likuidasi dana dari perusahaan induk mereka akibat krisis keuangan global.

Dengan kondisi seperti ini, warga tidak dapat berbuat banyak. Rencana mereka untuk melanjutkan aksi menuntut kejelasan pembayaran harus berbenturan dengan niat BPLS untuk melanjutkan pembangunan tanggul. Jebolnya tanggul yang menyebabkan tergenangnya Dusun Risen Desa Glagaharum dijadikan alasan kenapa pembangunan tanggul harus segera dilanjutkan.

Setelah pembayaran 15 juta dilakukan, pembangunan tanggul pun akan segera dilanjutkan. Bahkan kabarnya pihak BPLS sudah memberikan ultimatum terhadap pimpinan warga untuk tidak lagi menghambat penanggulan. “Kalau mereka mau nanggul terus dihalang-halangi lagi, mereka akan mengerahkan aparat keamanan. Dan pimpinan-pimpinan kami diancam akan diangkut (ditangkap, red),” tutur Kami. [mas]

Semula, pada Januari itu sekelompok warga Perumtas memasukkan 44 berkas mereka. “Kemarin yang 21 berkas sudah mendapat  pelunasan 20 persen,” ujar Sumitro, Koordinator PW Perumtas 1. Sisanya MLJ enggan membayar, dan malah menawarkan skema baru lagi, yakni cicilan 15 juta. “Ada 15 berkas yang dibayar 15 juta dulu sebagai angsuran dari 20 persen itu. Dan sisanya ada 8 berkas yang belum dapat sama sekali,” tambah Sumitro.

Sebenarnya pada 30 Agustus 2007, warga telah menyerahkan berkas kepada pihak BPLS yang selanjutnya diserahkan ke pihak MLJ. Namun, berkas itu ditolak atas pertimbangan belum ada tanda tangan dari pihak RT/RW. “Penolakan yang dilakukan oleh pihak MLJ dan BPLS pada saat itu sebenarnya tidak beralasan. Karena menurut  keterangan dari Menteri PU, hanya dibutuhkan tanda tangan dari kelurahan atau kecamatan saja,” tutur Sumitro.

Baru pada Januari 2008, berkas warga diterima oleh MLJ untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Proses verifikasi sendiri berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 8 bulan. Dan pada 18 September 2008 terjadi Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) antara warga dan MLJ. Dalam surat PIJB tersebut dinyatakan pembayaran ganti rugi sebesar 20 persen harusnya dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) setelah penandatanganan PIJB tersebut.

MLJ sendiri ketika dimintai konfirmasi oleh warga menyatakan belum dapat membayar dengan dalih mengalami kesulitan likuiditas dana dari perusahaan induk mereka. Sejumlah 15 berkas warga hanya mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah sebagai angsuran. Sisanya ada 7 berkas yang menurut MLJ terlalu besar nominal ganti ruginya. Sisanya satu berkas lagi ditawarkan proses ganti rugi B to B (bussiness to bussiness), dengan dalih rumah yang ditempati juga dijadikan tempat usaha rumahan.

Sampai hari ini, menurut rekapitulasi MLJ pada 7 November 2008, terdapat 12.061 berkas yang sudah direalisasi pada tahap pertama plus 711 berkas pada tahap kedua, sehingga total 12.772 berkas. Sementara menurut catatan BPLS, terdapat 13.585 berkas tanah dan bangunan warga korban. Ini artinya terdapat 813 berkas yang belum memperoleh 20 persen.

Sedangkan untuk pelunasan 80 persen, catatan MLJ menunjukkan 3.799 sudah terselesaikan per 7 November dengan berbagai skema penyelesaian. Artinya, masih terdapat sedikitnya 9.786 yang mayoritas sudah jatuh tempo.

MLJ memang punya banyak cara mengulur-ulur proses pelunasan. Sebelumnya MLJ menyuguhkan uang pinjaman 10 juta rupiah per KK bagi sejumlah warga yang belum mendapatkan pelunasan tersebut. “Ketika warga mendapat 20 persen dari pembayaran ganti ruginya, uang akan langsung dipotong 10 juta,” lanjut Sumitro.

Masih menurut Sumitro, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pembayaran ganti rugi 20 persen itu akan cair. Dari pembicaraan dengan pihak Minarak dengan perwakilan warga yang meminta konfirmasi mengenai persoalan ini, diperoleh keterangan bahwa pembayaran akan dilaksanakan secepatnya, yaitu paling lambat akhir bulan November ini.

Namun hal itu juga tidak dapat dikatakan kejelasan waktu mengingat tidak adanya perjanjian tertulis. “Minarak hanya berjanji secepatnya melakukan pembayaran 20 persen itu,” tutur Sumitro. [mas/ba]

Kendati surat tersebut telah dicabut pada awal November lalu, munculnya keinginan seperti itu membuat orang mempertanyakan komitmen PT Minarak. Apalagi korban lumpur Lapindo kini sedang mengeluhkan soal ganti rugi yang tak kunjung diterima. Sebagian dari mereka berdemonstrasi di Jakarta, bahkan ingin berdialog dengan keluarga Bakrie, walau upaya ini kandas. Maklum, Lapindo, yang dianggap sebagai pemicu semburan lumpur, dulu merupakan anak perusahaan Grup Bakrie.

Korban lumpur menuntut pembayaran ganti rugi dalam dua tahap seperti yang diatur dalam peraturan presiden. Mula-mula korban mendapat pembayaran 20 persen, kemudian 80 persen, selebihnya dibayar paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah selama 2 tahun habis. Setiap keluarga korban lumpur memang dijatah Rp 5 juta untuk menyewa rumah dan Rp 500 ribu buat biaya pindah.

Hingga kini belum semua korban lumpur mendapat ganti rugi tahap pertama. Mereka umumnya terganjal persyaratan surat tanah yang dianggap kurang lengkap. Sebagian korban seharusnya juga sudah berhak atas pembayaran tahap kedua sejak beberapa bulan lalu karena masa kontrak rumahnya sudah habis.

Seiring dengan pencabutan surat permintaan dana talangan itu, PT Minarak Lapindo memang berkomitmen segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi. Inilah yang perlu dipastikan oleh pemerintah agar pembayaran benar-benar sesuai dengan jadwal. Warga korban Lapindo jelas tak bisa menerima alasan pembayaran ganti rugi terhambat gara-gara krisis keuangan dunia. Sebab, skema pembayaran ganti rugi telah disepakati jauh sebelum krisis ekonomi menular ke negeri ini.

Pemerintah harus bersikap tegas karena, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48/2008, Lapindo bertanggung jawab atas ganti rugi tanah warga korban lumpur. Perusahaan ini juga berkewajiban membiayai penanggulangan semburan lumpur. Pemerintah akan dianggap menelantarkan korban lumpur jika membiarkan Lapindo tidak memenuhi komitmennya.

Upaya penanggulangan lumpur pun perlu diawasi dengan ketat karena sekarang sudah memasuki musim hujan. Jangan sampai pengamanan kendur dengan alasan terbatasnya dana. Soalnya, jika bendungan lumpur sampai jebol, nyawa warga sekitar menjadi taruhannya.

http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2008/11/18/krn.20081118.148385.id.html

Oleh Ahmad Novik dan Ahmad S. Nizar

{mp3}DampakEkonomi{/mp3}

Lumpur Lapindo tidak saja menenggelamkan tanah dan rumah warga. Melainkan juga sumber ekonomi warga. Sebelumnya, warga di desa-desa yang kini tenggelam oleh lumpur Lapindo memiliki berbagai usaha kecil, mulai dari kerajinan kulit, perak, hingga produksi kompor minyak. Lumpur lapindo juga melenyapkan pekerjaan-pekerjaan informal seperti tukang ojek, becak, dan buruh tani.

World Urban Forum IV mendiskusikan enam sub tema yaitu “Territorial Balance in Urban Development”, “Promoting Social Equity and Inclusiveness”, “Making Citis Productive and Equitable”, “Harminizing the Built and Natural Environments”, “Preserving the Historical Roots and Soul the City”, and “A City for All Generations”.

Executive Director UN-HABITAT Dr Anna Tibaijuka mengungkapkan, World Urban Forum bermanfaat untuk melakukan promosi interaksi dan dialog antara stakeholder kota, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Djoko Kirmanto dijadwalkan akan membawakan topik “Safe and Productive Cities” dalam WUF IV hari Rabu (5/11) pagi besok.

Korban Lapindo Ikut Pameran WUF

Pameran WUF IV digelar di Nanjing International Expo Center, Nanjing, China. Salah satu yang ikut berpameran adalah korban Lapindo. Winarko, Koordinator Masyarakat Sipil untuk Korban Lapindo yang ditemui di sela-sela Pameran WUF IV mengatakan, keikutsertaan korban Lapindo dalam pameran forum perkotaan dunia ini untuk menyadarkan masyarakat global tentang lenyapnya tempat tinggal warga akibat lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Winarko yang datang bersama dua warga yang juga korban Lapindo membagikan brosur dan video yang berisi informasi tentang fakta lumpur Lapindo. Data terakhir menyebutkan, 75.000 orang dari 17.000 keluarga yang terusir akibat desa mereka terendam lumpur Lapindo.

“Kami ingin PBB dan LSM internasional mendorong pemerintah Indonesia bertindak lebih tegas terhadap perusahaan Lapindo dan menyelesaikan persoalan ini,” kata Winarko.

“Kami menuntut pemerintah menghentikan semburan lumpur dan memaksa Lapindo mengganti kerugian warga, serta memulihkan lingkungan di sekitar, termasuk memulihkan kehidupan masyarakat. Forum WUF sangat pas karena di sini banyak orang dari berbagai dunia hadir,” katanya.

Kepanikan ini makin menjadi kalau hujannya turun malam hari. “Tidur tak nyenyak, kita harus jaga-jaga,” tutur Nuryadi (38 tahun), koordinator warga Glagaharum. Jarak antara Glagaharum dan tanggul 300 meter. “Sekarang tanggul sudah sampai perbatasan Renokenongo dan Glagaharum, kan sudah sangat dekat dengan rumah warga yang belum masuk peta” lanjutnya.

Meski kecemasan meliputi seluruh warga desa namun hanya 15 RT dari Glagaharum yang masuk dalam peta terdampak dan ini membuat kecemburuan antar warga.

Tak hanya itu, semburan lumpur lapindo juga telah merusak sungai dan saluran irigasi desa Glagaharum. “Sudah tertutup tanggul semua sungai-sungainya” sambung Nuryadi. Dengan tidak berfungsinya sungai dan saluran desa ini, potensi banjir semakin besar untuk warga, meski secara sekilas kelihatan aman, desa Glagaharum menyimpan potensi bahaya bagi warganya. Warga berharap nasib mereka ini segera diperhatikan “Setidaknya ada kejelasan soal jaminan keselamatan kami ini” kata Nuryadi yang masih terus belum tahu mengapa pemerintahnya abai terhadap keadaan warga yang telah terundung bencana ini. [re]

Kabar yang beredar antar pengungsi simpang-siur. Sajis (54 tahun), warga Renokenongo yang kini mengungsi di pasar baru, mendapat kabar kalau PT. Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang menangani pembayaran, kehabisan dana untuk pembayaran ini. Sajis menandatangani PIJB pada 16 September 2008 dan dalam PIJB Minarak harusnya membayar dua minggu setelah penandatanganan.

Meski mangkir membayar, Minarak Lapindo tak bikin pernyataan resmi atau permintaan maaf kepada korban yang tak menentu nasibnya setelah terusir dari desa mereka dua tahun lebih.

Lapindo bikin surat resmi soal kesulitan dana ini tapi hanya ditujukan pada Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) dan ditembuskan ke Gubernur Jawa Timur dan Lapindo Brantas Inc. Dalam surat yang ditandatangani Bambang Mahargyanto, Direktur Utama Minarak Lapindo, menyebutkan Minarak tak bisa membayar karena kesulitan duit dan meminta BPLS supaya menekel tugas mereka terutama yang berkaitan dengan korban. Surat itu dibikin tanggal 28 Oktober 2008.

Di pengungsian pasar baru Porong ada 420 berkas kepemilikan tanah yang belum mendapatkan 20 persen ganti rugi sesuai dengan peraturan presiden (14/2007). BPLS, yang dibentuk pemerintah untuk menangani lumpur Lapindo. Alih-alih membela warga yang terlantar nasibnya dan memperingatkan Minarak Lapindo supaya segera membayar malah sebaliknya menjadi corong Minarak. Pada Minggu (2/11) BPLS sibuk menjelaskan kondisi Minarak Lapindo pada pengungsi. Sementara Lapindo yang tidak membayar tak ada sepatah kata maaf buat warga yang kecewa.

Ahmad Zulkarnaen, humas BPLS, kembali mengobral omong kalau BPLS tidak tutup mata terhadap masalah ini. Ketika ditanya kapan warga akan dibayar, “kami akan usahakan, tapi tidak bisa memastikan kapan.”

Para pengungsi ini yang sejak Mei lalu dicabut jatah makannya oleh Minarak Lapindo tak tahu lagi musti bagaimana mendapatkan hak mereka. Dan karena penanganan kesehatan yang tak serius banyak diantara mereka yang jadi gila. “Ada sekitar tujuh orang yang berperilaku aneh,” tutur Giyanti, salah seorang pengungsi, karena tak ada pemeriksaan resmi Giyanti tak berani menganggap mereka gila.[re/mam]