Blog

Surabaya – Presiden SBY kemarin (12/8) memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Ir. H Aburizal Bakrie. Penghargaan kepada Ical ini membuat warga Korban lapindo kecewa. Pasalnya penghargaan tersebut dinilai tidak patut diberikan kepada Ical karena persoalan lumpur lapindo sampai saat ini tidak kunjung tuntas.

Nur Aini, warga Korban Lapindo asal desa Jatirejo, mengatakan sampai kini persoalan ganti rugi warga belum selesai. Warga yang masih belum dilunasi ganti ruginya telah mengikuti skema yang ditawarkan Lapindo dengan cara cicil sebesar 15 juta/bulan. Dalam kurun 10 bulan terakhir ini warga hanya menerima pembayaran sebesar lima juta rupiah saja.

“Sejak September 2010 sampai sekarang, Lapindo tidak menepati janjinya membayar cicilan 15 juta/bulan. Sampai sekarang warga hanya menerima cicilan 5 juta saja. Bulan ini pun warga juga belum menerima pembayaran cicilan. Jadi tidak layak itu Bakrie mendapatkan penghargaan itu,” katanya.

Tidak hanya itu, hingga kini masih ada sekitar 20 warga di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin yang masih belum menerima penggantian sepeserpun. Menurut Nur Aini, Lapindo tidak mengakui status tanah warga. Tanah-tanah ini diakui sebagai tanah sawah, padahal bukti kepemilikan menunjukkan tanah kering. Namun, Minarak Lapindo Jaya hanya mengakuinya sebagai tanah sawah dan mengganti senilai tanah sawah. Praktis warga yang memiliki bukti kuat kepemilikan tanah kering ini menolak menerima penggantian yang jumlahnya jauh lebih kecil tersebut.

Nur Aini menduga, diberikannya tanda kehormatan kepada Bakrie, membuktikan keberpihakan Presiden kepada Lapindo.

—

Keheranan serupa juga disampaikan oleh BC. Nusantara, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur. Saat ditemui di Surabaya ia menyatakan bahwa penghargaan itu sangat menghina nilai-nilai penghormatan kemanusiaan. Aburizal Bakrie selaku pemilik Lapindo yang menyebabkan kehancuran ekologis di wilayah Porong seharusnya tidak pernah diberikan penghargaan Mahaputra Adiprana. Semburan lumpur lapindo dikatakannya telah menyebabkan penderitaan puluhan ribu jiwa warga di Sidoarjo, seharusnya kondisi yang masih berlangsung hingga itu menjadi acuan pemerintah untuk tidak memberikan penghargaan apapun. “Masa orang yang memiliki perusahaan penyebab semburan lumpur sedemikian hebat bisa diberi anugerah ini? Lebih-lebih lagi, perusahaan-perusahaannya kan banyak yang ngemplang pajak, kalau uang pajak itu disetorkan tentu negara lebih bisa melakukan penguatan ekonomi kepada warga,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika diperbandingkan antara kejadian semburan lumpur yang menyengsarakan puluhan ribu warga dengan penghargaan yang diterima dilandaskan penilaian pemerintah atas jasa-jasa luar biasa Ical dalam mensejahterakan bangsa, adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

“Ini aneh sekali. Kejadian lumpur lapindo itu sudah lima tahun lebih, menyengsarakan warga, merusak lingkungan, menghilangkan nyawa, dan menyedot anggaran negara. Bagaimana mungkin pemerintah tidak melek atas semua itu.”  

Ia mengamini jika warga semakin menganggap tidak ada keberpihakan pemerintah kepada korban lumpur lapindo. Lambatnya penyelesaian dan perlakuan istimewa pemerintah kepada Aburizal Bakrie tidak terbantahkan lagi. “Ini membuktikan bahwa kelambanan penanganan semburan lumpur lapindo dikarenakan ada relasi-relasi kepentingan antara pemerintah dengan Aburizal Bakrie,” tegasnya.(vik)

Sidoarjo – Warga Korban lumpur lapindo di 9 RT desa Jatirejo, Siring barat, dan Mindi kecamatan Porong, sejak sepekan terakhir kembali ke rumah masing-masing setelah  uang kontrak mereka habis. Pada tahun 2009 silam warga mendapatkan bantuan dari Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo(BPLS) uang sebesar 2,5 juta/tahun untuk mengontrak, dan juga mendapatkan bantuan biaya Hidup(jadup) sebesar 300 ribu/jiwa selama 6 bulan.

Gandu Suyanto, Ketua RT 03 Desa Siring, mengatakan banyak warga yang kini kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Namun ada juga sebagian warga yang terpaksa mengontrak dengan biaya sendiri.

“Banyak warga Siring kini kembali pulang. Bagi rumah yang tidak bisa ditinggali, warga terpaksa mengontrak dengan biaya sendiri. Yang kembali dihadapkan pada persoalan air bersih.”

Hal senada diungkapkan Anik Supriani(55 Tahun),”Kami sekeluarga terpaksa Pulang ke Siring lagi, lha wong uang kontrak kami sudah habis.”

Warga Siring Barat ini akhirnya kembali ke rumahnya di RT.02/01 setelah mengontrak di Perumahan Mutiara Cintra Asri (MCA) Kecamtan Candi, Sidoarjo selama dua tahun dari uang bantuan yang diberikan BPLS. Setelah tidak ada kejelasan pembiayaan kontrak lanjutan dari BPLS ia dan warga lainnya terpaksa kembali ke rumah asal di Siring.

Sejumlah 180 Kepala Keluarga (KK) di 9 RT terancam kembali ke rumahnya lantaran tidak ada  biaya lagi untuk mengontrak. Padahal kawasan 9 RT ini tidak layak lagi untuk dihuni. Kebanyakan dinding rumah warga retak-retak dan amblas akibat penurunan tanah. Bahkan semburan gas metan juga kerap muncul di rumah warga. Kualitas udara yang buruk setidaknya telah meningkatkan jumlah penderita ISPA lebih dari dua kali lipat sejumlah 52 ribu pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2006 yang berjumlah 24 ribu jiwa. Jumlah warga ini tercatat pada Puskesmas Porong.

Warga yang kini kembali ke rumah masing-masing juga menghadapi persoalan pasokan air bersih. Air sumur warga sejak lama tidak bisa menyediakan air tawar yang normal untuk bisa digunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Penanganan kawasan 9 RT rencananya sudah dianggarkan melalaui APBN-P 2011 sekitar Rp. 1,286 triliun, tapi sampai kini tidak ada kejelasan kapan warga menerima ganti rugi atau bentuk penanganan lainnya.(vik)

SIDOARJO-Penyelidikan pelanggaran HAM pada kasus lumpur lapindo yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(KomNas HAM) menyita waktu cukup lama. Komnas HAM membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat peristiwa lumpur panas Lapindo berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM pada Juni 2009. Kerja Tim ini diperpanjang beberapa kali hingga Juni 2010. Lebih dari setahun perpanjangan hingga sekarang, kerja Tim sepertinya masih juga mengalami perpanjangan. Sidang paripurna Komnas HAM dikabarkan dilaksanakan 2-3 Agustus 2011.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Bambang Catur Nusantara, mendesak Komnas segera mengumumkan hasil kerja penyelidikannya agar ada kepastian langkah hukum lanjutan atas kasus lumpur lapindo. Ia mengingatkan, kerja-kerja penyelidikan Komnas HAM sudah sangat lama. “Sudah empat tim yang berganti melakukan penyelidikan ini, kenapa butuh waktu lama untuk menentukan adanya pelanggaran HAM berat pada kasus yang bukti-buktinya cukup mudah dan jelas menunjukkan adanya pelanggaran itu,” ujarnya. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak kepemimpinan Abdul Hakim Garuda Nusantara, dilanjutkan dengan tim kedua dipimpin Syafrudin NS, hingga kini dikoordinir oleh Kabul Supriyadie selama dua kali.

Kesengajaan pengurus negara melakukan pembiaran warga untuk tinggal di sekitar wilayah semburan tanpa mengeluarkan kebijakan yang tegas, bisa menjadi landasan Komnas HAM menetapkan status pelanggaran HAM berat pada kasus lumpur lapindo. Ia menerangkan, pengurus negara sebenarnya sudah sedari awal mengetahui kualitas lingkungan yang buruk dan berbahaya bagi keselamatan warga dari berbagai penelitian yang dilakukan dan berbagai dokumen riset pihak lain. Tingkat cemaran logam berat dan hidrokarbon telah memicu lebih dari dua kali lipat peningkatan jumlah penderita ISPA di puskesmas Porong harusnya ditindaklanjuti dengan kebijakan khusus. Berbagai kematian akibat sesak napas, tumor, dan berbagai penyakit lain harusnya juga menjadi pijakan kebijakan.

Diterangkan pula, kesengajaan yang sama juga nampak dilakukan oleh perusahaan dengan memperlambat proses penggantian kehilangan aset warga, meski landasan kebijakan sudah dibuat untuk itu. Pemisahan wilayah terdampak dan tidak terdampak menunjukkan tidak adanya penghormatan atas nyawa warga, baik pengurus negara maupun perusahaan. Pelanggaran HAM berat nampak jelas terlihat dalam kasus semburan lumpur ini.

“Sejak awal beroperasi sebenarnya pelanggaran sudah dilakukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Sidoarjo tidak menyuratkan diakomodirnya aktivitas pertambangan, terlebih di Porong yang sangat strategis untuk pertanian.”

Ia juga melihat pelanggaran HAM dilakukan secara sistemik pada masa sebelum semburan dengan memberikan ijin eksplorasi tanpa diketahui warga, saat terjadi dengan tidak sungguh-sungguh melakukan upaya penghentian, hingga saat ini yang masih dibiarkan menimbulkan kesengsaraan dan ancaman kehilangan nyawa warga tanpa kejelasan kebijakan.

Upaya gugatan yang dilakukan YLBHI – WALHI untuk pemulihan sosial dan pemulihan lingkungan yang dikalahkan pengadilan telah menunjukkan ketidakberpihakan hukum pada masyarakat dan lingkungan. Penyidikan pidana telah pula dihentikan oleh penyidik kepolisian melalui SP3 karena ketidakselarasan dengan kejaksaan. Kini hanya Komnas HAM yang diharapkan mampu menunjukkan kejahatan-kejahatan kemanusiaan pada kasus ini.

Namun, Catur mengingatkan adanya kemungkinan Komnas HAM tidak memutus terjadinya pelanggaran jika ada intervensi besar pada Komnas dari pihak-pihak yang akan terkena dampak putusan. Ia tetap mendesak Komnas HAM segera mengumumkan putusan sidang paripurna untuk kelanjutan penanganan pelanggaran HAM pada kasus lumpur lapindo ini. “Komnas HAM harus berani dan tidak ragu-ragu melihat fakta dan bukti-bukti yang terang benderang menunjukkan itu. Memutuskan terjadinya pelanggaran HAM berat pada kasus ini berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan memang membutuhkan pemikiran logis dan keberanian,” ujarnya.(red)

(c) KanalNewsroom

“Kami merasa dibohongi. Karena sampai hari ini banyak warga belum menerima sertifikat,” ungkap Agustinus Sixson, salah satu korban Lapindo yang tinggal di perumahan KNV. Sebagian korban Lapindo memang terpaksa menerima paket cash and resettlement dari pihak Lapindo sebagai ganti pembayaran sisa 80 persen jual-beli tanah dan bangunan yang tenggelam oleh lumpur panas. Saat itu, Lapindo tidak mau melunasi 80 persen secara cash and carry dengan dalih surat tanah warga yang berbentuk Letter C dan Pethok D tidak dapat dibuat transaksi jual-beli. KNV adalah bagian dari paket cash and resettlement yang disodorkan Lapindo.

Seperti sering ditampilkan di media elektronik, Lapindo sangat membanggakan perumahan KNV sebagai bentuk keberhasilannya menangani korban Lapindo. Kenyataannya jauh panggang dari api. Sertifikat kepemilikan digantung pihak Lapindo dan tidak diberikan warga korban. Dari 1.955 unit rumah, hanya sekitar 74 kavling yang menerima Akte Jual Beli (AJB) dan sertifikat, dan hanya 65 kavling yang menerima AJB (tanpa sertifikat).

Tidak hanya itu, banyak warga yang tinggal di KNV sampai kini juga belum memperoleh fasilitas listrik. “Ada sekitar 530 rumah sampai kini tidak mempunyai fasilitas listrik. Bahkan ada sebagian warga yang terpaksa mengunakan lilin untuk penerangan rumahnya,” ungkap Agustinus dengan nada kesal.

Banyak juga warga yang tinggal di KNV terpaksa memasang listrik sendiri. Ade Mahreni, misalnya. Warga yang tinggal di Blok CA12 No. 23A ini terpaksa memasang listrik sendiri karena hampir 2 tahun lebih dirinya tidak mendapatkan fasilitas listrik dari Minarak Lapindo. “Kami memasang listrik sendiri. Biaya yang saya keluarkan sebesar 1,5 juta untuk pasang listrik,” katanya.

Agustinus menambahkan, warga yang kini tinggal di KNV sampai kini juga tidak mempunyai makam sendiri. Sehingga ketika ada salah satu warga yang meninggal harus dimakamkan di Pemakaman Umum desa lain di kawasan Candi, Sidoarjo. “Warga tidak punya makam. Selama kurun waktu tinggal di KNV ada 9 warga yang meninggal, dan itu terpaksa harus dimakamkan di Pemakaman Umum. Ini harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Merasa tak henti-hentinya dibohongi Lapindo, Agustinus dan warga dalam waktu dekat ini berencana akan mendatangi Minarak Lapindo. Mereka akan mempertanyakan persoalan yang tengah dihadapi korban Lapindo yang tinggal di KNV ini. “Selama ini kami sudah mengalah. Saat realisasi 80 persen kami tidak keberatan diganti rumah, tapi juga masih dibohongi. Kami berharap Minarak menepati janji-janjinya,” ungkap Agustinus. (vik)

(c) Kanal News Room

Humas Badan Penangulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan pembebasan lahan untuk Jalur Arteri Porong sudah mencapai 81,92 persen. Lahan yang belum dibebaskan tinggal 18,08 persen. “Lahan yang diperuntukan untuk pembangunan arteri Porong tinggal 34 bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo dan 32 bidang di Kabupaten Pasuruan, karena pemiliknya tidak mau dibebaskan,” kata Ahmad Khusairi, staf humas BPLS.

Warga yang menolak membebaskan tanahnya menyatakan pemerintah melalui Tim Appraisal tidak transparan dalam melakukan penilaian harga tanah warga. Ini yang kemudian digugat oleh 70 warga dari enam desa di kecamatan Porong dan Tanggulangin pada November 2010. Gugatan warga ditolak oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Tidak puas dengan keputusan pengadilan, warga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Warga yang menolak pembebasan lahan hanya menuntut transparasi harga tanah. Jika pemerintah memberikan hasil penilaian Panitia Pengadaan Tanah(P2T), warga berharap bisa mengetahui dasar perhitungan dan harga tanahnya masing-masing. Ini bisa menjadi pijakan warga untuk melepas tanahnya. Namun jika tidak dipenuhi, warga tetap enggan untuk melepas tanahnya. Sebagaimana diungkapkan Kastawi, saat ditemui di rumahnya,”Silahkan saja melakukan konsinyasi, kami akan tetap mempertahankan tanah sebelum pemerintah membuka hasih penilaian tanah kami.”

Mengenai rencana gubernur mengkonsinyasi tanah warga yang tidak mau dilepas, Ia tetap bergeming dan melanjutkan gugatannya. Kini warga masih menunggu proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. “Silahkan saja kalau pemerintah memilih konsinyasi, tapi gugatan banding kami masih tetap jalan. Nanti akan kelihatan mana yang salah. Kami hanya menuntutP2T membuka hasil penilaian harga tanah kepada kami,” tegasnya. (vik)

(c) KanalNewsRoom

Harwati, korban Lapindo asal Desa Siring, Kecamatan Porong, sudah harus mendaftarkan anak pertamanya ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Ia pun kebingungan dari mana biaya sekolah anak pertamanya, Dina Karina Maharani, diperoleh. “Anak pertama saya masuk SMP. Saya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 850 ribu. Itu pun belum termasuk biaya seragam dan buku,” ujarnya. Ini bukan jumlah kecil bagi Harwati yang sehari-hari hanya bekerja sebagai ojek tanggul. Herawati harus kesana-kemari mencari pinjaman ke orang-orang terdekatnya.

Suami Harwati meninggal tiga tahun lalu. Sejak itu, ia harus bekerja dan merawat kedua anaknya seorang diri, dan tanggul penahan lumpur menjadi tumpuan hidupnya. Dengan sepeda motor yang ia punyai, Harwati menawarkan jasa bagi pengunjung yang datang melihat kolam penampungan lumpur Lapindo untuk berkeliling tanggul. “Saya terpaksa bekerja seperti ini. Yang terpenting bagi saya, bagaimana anak saya bisa makan dan sekolah,” katanya saat berada di tanggul penahan lumpur Lapindo.

Kehidupan Harwati berubah sejak luapan lumpur Lapindo dan suaminya meninggal. Dulu sebelum lumpur Lapindo menenggelamkan rumahnya dan saat mendiang suaminya masih hidup, Harwati mengandalkan penghasilan dari suaminya. “Sebelum suami saya meninggal, yang cari uang suami saya. Sekarang saya sendirian yang harus merawat dan mencari nafkah,” ungkapnya. Harwati kini tinggal di Desa Candi Pari Kecamatan Porong.

Pada tahun ajaran baru ini, selain harus memasukkan anak pertamanya ke SMP, Harwati juga harus memasukkan anak keduanya, Khartina Maharani (5 tahun), ke pendidikan Taman Kanak-Kanak. Biayanya sekitar Rp 350 ribu, belum termasuk seragam dan keperluan lain-lain. Harwati terpaksa meminjam sebuah kalung emas untuk dijual. Nantinya Harwati harus mengembalikan kalung emas itu dengan bunga yang sudah ia sepakati dengan si pemberi pinjaman. “Tidak ada jalan lain. Lha wong Lapindo belum membayar cicilan ganti rugi saya,” tutur Harwati.

Harwati masih punya tanggungan lain. Adik kandungnya, Ajeng Agustina, baru saja lulus SMPN 2 Porong dan harus segera masuk jenjang SMU. Ajeng berencana melanjutkan ke SMU PGRI 2 Porong. Tetapi lantaran beban yang bertumpuk-tumpuk, Harwati belum bisa mendaftarkan Ajeng pada tahun ajaran ini. Harwati mengatakan ke adiknya, akan segera mendaftarkannya ke SMU setelah Lapindo membayar cicilan ganti ruginya. “Saya sudah tidak punya uang lagi. Jadi, ya, terpaksa menunggu pencairan cicilan dari Lapindo,” ucapnya.

Tumi, korban Lapindo asal Desa Jatirejo, mengalami nasib yang tak kalah memilukan. Tumi harus mendaftarkan anaknya, Indah Susanti, ke jenjang SMU. Untuk masuk SMK PGRI 2 Sidoarjo, Tumi harus merogoh kantong Rp 1,1 juta hanya untuk biaya pendaftaran. Belum termasuk biaya seragam, buku dan kebutuhan lainnya. Suami Tumi sudah meninggal setahun lalu. Ia harus menanggung sendiri biaya sekolah anak-anaknya. Untuk kebutuhan Susanti masuk SMU, Tumi sudah mengeluarkan biaya Rp 2,1 juta. “Biaya Susanti saya carikan pinjaman ke adik saya yang ada di Samarinda,” ujarnya.

Bagi Tumi, tak ada cara lain. Ganti rugi asetnya yang menjadi tumpuan hidupnya sampai saat ini belum juga dibayar Lapindo. Apalagi sejak sembilan bulan terakhir, Lapindo hanya berkomitmen membayar cicilan sebesar Rp 5 juta saja per bulan. “Cicilan dari Lapindo belum keluar. Saya sekarang tidak berkerja. Jadi, ya, harus gimana lagi,” ungkap Tumi dengan nada pasrah.

Tumi dulu bekerja sebagai pedagang nasi di kampung asalnya, Jatirejo. Begitu lumpur Lapindo menenggelamkan seisi kampung, Tumi mengungsi berpindah-pindah, hingga akhirnya mengontrak rumah di Perumahan Tanggulangin Angun Sejahtera (TAS) II.  Ia pun tak bisa berdagang nasi lagi. Lebih parah, sejak suaminya meninggal pada 2 Mei 2010, Tumi menggantungkan hidupnya pada tetangga yang membutuhkan jasanya mencuci dan menyeterika. Tumi melakukan ini semua demi anak-anaknya. “Saya kepingin Santi bisa sekolah sampai lulus SMU. Mudah-mudahan kalau ada biaya, Santi bisa malanjutkan sampai kuliah,” tutur Tumi.

Kepada pemerintah dan Lapindo, korban lumpur seperti Harwati dan Tumi berharap tak muluk. Mereka hanya ingin pemerintah tegas dan Lapindo menepati janji, agar pendidikan anak-anak mereka tidak terbengkalai. [vik]

(c) Kanal News Room

Dalam pertemuan dengan Menteri PU, warga mendesak pemerintah untuk memasukkan wilayahnya dalam revisi Peraturan Presiden 14/2007 yang kabarnya akan segera diterbitkan. Tuntutan ini sesuai dengan rekomendasi Gubernur Jawa Timur yang menyatakan wilayah 45 RT sudah tidak layak huni. “Kami menuntut Menteri PU memasukkan wilayah kami sebagai wilayah terdampak,” ungkap Abdussalam, salah satu perwakilan warga Ketapang yang bertemu dengan Menteri PU.

Menurut Salam, Menteri PU menjanjikan akan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut. “Menteri mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan kami, dan akan segera membicarakan dengan anggota Dewan Pengarah BPLS lainnya seperti Menteri ESDM, Menteri Sosial, dan Menteri Keuangan,” ujar Salam . “Kami juga dijanjikan akan dimasukkan dalam revisi Perpres. Selambatnya akhir tahun 2011 ini,” lanjutnya.

Namun, karena janji Menteri PU itu tidak disertai pernyataan tertulis, warga kecewa. “Kami belum puas dalam pertemuan kemarin, karena tidak notulensi atau nota perjanjian yang dikeluarkan Menteri PU,” ungkap Salam.

Rencananya warga dalam waktu dekat ini juga akan bertemu dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Tujuannya untuk meminta dukungan anggota dewan agar wilayah 45 RT dimasukkan dalam revisi Perpres 14/2007. Harapan dari pertemuan dengan Komisi V, warga mendapatkan dukungan dan DPR segera mendesak pemerintah untuk segerah mengeluarkan Perpres baru.(vik)

(c) Kanal Newsroom

BPLS rencananya akan melakukan uji seismik tiga dimensi (3D) pada Oktober mendatang. Teknisnya, peneliti ahli geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan membuat lubang berdiameter 10 sentimeter sedalam 30 meter di sejumlah titik. Tanah yang berlubang nanti akan dipasang bahan peledak dan dipantau menggunakan geophone. Geophone merupakan instrumen penting sebagai sensor getaran pada permukaan tanah. Penelitian ini akan merekam gambar struktur geologi di bawah permukaan tanah, dan sekaligus sebagai dasar jual-beli lahan warga yang berada di daerah rawan dan tak layak huni. Dengan metode survei seismik 3D akan diketahui daerah mana saja yang tak layak huni.

Warga menolak uji survei seismik sebelum pemerintah memberikan kepastian soal revisi ketiga Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 yang menyatakan kawasan 45 RT dimasukkan dalam peta area terdampak. 
Muhamad Jasimin, salah satu koordinator warga, mengatakan hasil Tim Kajian Kelayakan Huni (TKKP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2010 sudah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan permukiman 45 RT sebagai kawasan yang tidak layak Huni. “Pada 30 Agustus 2010, Gubernur mengeluarkan rekomendasi hasil dari kajian TKKP yang menyatakan kawasan 45 RT tidak layak huni. Kenapa harus ada survei seismik? Padahal jelas-jelas kawasan 45 RT ada penurunan tanah dan sering muncul bubble gas,” kata Jasimin.

Hari Susilo, warga Mindi, juga menyatakan menolak tegas adanya uji survei seismik 3D ini. Ia menuntut harus ada lebih dulu kepastian hukum dari pemerinta yang menyatakan wilayah 45 RT sebagai kawasan tidak layak Huni. “Kami tidak butuk uji seismik. Yang kami butuhkan adalah kepastian hukum,” ungkap Hari Susilo di tengah warga.

Sementara itu, Ketua RT 11/ 03 Desa Mindi, Slamet meminta agar perwakilan dari BPLS datang untuk menjelaskan uji seismik ke warga. “Seharusnya BPLS dihadirkan juga untuk menjelaskan ide seismik ke warga,” teriak Selamet.

Setelah menghubungi perwakilan BPLS tidak ada yang bisa hadir, sebagian warga langsung berangkat ke tanggul penahan lumpur untuk memblokir tanggul. Warga membentang spanduk dan menutup tanggul dengan batu dan batang pisang.

Muhammad Yasin, salah satu warga, mengatakan jika BPLS meneruskan survei uji seismik, warga akan menduduki tanggul sampai ada kejelasan 45 RT masuk dalam area terdampak. “Kami akan menduduki tanggul jika BPLS melakukan uji Seismik. Sebelum ada kepastian hukum kawasan kami masuk dalam peta area terdampak,” ancamnya.

Perwakilan 45 RT dalam waktu dekat akan menemui perwakilan BPLS di Surabaya untuk menyampaikan penolakan warga terkait uji seismik. (vik)

(c) Kanal Newsroom

Mustofa, tetangga korban, mangatakan Mulyadi sering mengeluh sesak nafas jika ada bau gas. “Seminggu ini Pak Mulyadi sering mengeluh sesak nafas saat ada bau lumpur. Kita yang tinggal di sini juga sering pusing jika bau lumpur mengarah ke sini,” cerita Mustofa.

Kualitas udara di desa-desa sekitar area lumpur Lapindo memang sudah di bawah standar. Catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menunjukkan bahwa emisi gas hidrokarbon pada semburan dan gelembung yang ditemukan di Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi mencapai 441.200 ppm, yang artinya 80 kali lipat di atas ambang baku yang hanya 5.000 ppm. Sedangkan batas ambien pada udara 0,24 ppm dilampaui dengan adanya temuan di lapangan hingga 55.000 ppm, yang artinya 229.100 kali lipat dari ambang baku.

Masrukh, tokoh masyarakat Desa Jatirejo Barat, juga menduga meninggalnya Mulyadi akibat seringnya menghirup gas berbau busuk. “Di sini banyak yang terkena sesak nafas, apalagi jika bau gas yang keluar dari lumpur Lapindo mengarah ke barat. Banyak warga di sini yang merasa pusing,” ungkap pengurus Panti Asuhan Nurul Azhar, Porong, ini.

“Apalagi di sekitar rumah warga banyak bermunculan semburan gas yang mudah terbakar (gas metan). Setiap ada retakan di lantai dan dinding rumah jika disulut api pasti terbakar. Dugaan kami,  meninggalnya Mulyadi karena sering menghirup gas yang muncul dari semburan lumpur,” lanjut Masrukh.

Masrukh sangat kecewa terhadap Lapindo dan Pemerintah yang tidak memberi perhatian serius soal kesehatan warga yang masih tinggal di Siring Barat. “Seharusnya Pemerintah, baik BPLS (Badan Penangulangan Lumpur Sidoarjo) maupun Dinas Kesehatan, memberikan layanan kesehatan bagi warga Siring Barat dan sekitarnya sampai ada kepastian ganti rugi direalisasi pemerintah,” katanya.

Penanganan masalah lingkungan dan sosial warga Desa Siring Barat memang cenderung tidak jelas. Pemerintah, melalui mekanisme dalam Peraturan Presiden No 40/2009, hanya memberikan uang kontrak. Mulyadi, meski sudah menerima kontrak Rp 2,5 juta, tidak mampu pindah rumah. Bersama kedua anaknya, Mulyadi masih tinggal di Desa Siring Barat. Uang kontrak yang diberikan Pemerintah tidak cukup untuk menyewa rumah. Akhirnya uang kontrakan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Apalagi Mulyadi sudah lama tidak berkerja lagi setelah matanya sering sakit dan penglihatannya terganggu. “Gimana mau ngontrak, untuk kebutuhan sehari-hari saja Pak Mul serba kekurangan. Apalagi BPLS memberi uang kontrak hanya Rp 2,5 juta. Banyak warga sini yang kembali setelah masa kontraknya habis,” ungkap Sujai, tetangga Mulyadi.

Selain mengeluh sesak nafas akibat gas, Mulyadi juga dikabarkan sering mengeluh dadanya sakit saat memikirkan ganti rugi aset tanah dan bangunannya yang tidak kunjung ada kejelasan. Pemerintah provinsi sudah menyatakan kawasan Siring Barat bersama Jatirejo Barat dan Mindi seagai kawasan tidak layak huni. Selain di kawasan ini sering muncul gelembung gas, rumah warga juga banyak yang retak-retak akibat penurunan tanah.

“Bapak sering memikirkan masalah tidak adanya kejelasan ganti rugi. Jika sudah mikir, dadanya sering sakit,” ungkap Doni, anak bungsu Mulyadi. Sore, menjelang azan maghrib jenazah Mulyadi dimakamkan di pemakaman umum Desa Jatirejo, karena makam Desa Siring sudah tenggelam oleh lumpur Lapindo. (vik)

(c) Kanal Newsroom

Salah seorang warga yang berkumpul di Balai Desa Mindi mengatakan bahwa ia telah mendengar kabar jika perwakilan warga sudah ditemui gubernur di Kantor Grahadi Surabaya. Hasil pertemuan itu memutuskan bahwa besok (Selasa, 31/05/2011) perwakilan warga akan berangkat ke Jakarta bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). “Kami urung melakukan aksi blokir jalan lagi. Perwakilan kami sudah ditemui Gubernur,” kata Basuki, warga Mindi yang sudah siap-siap melakukan aksi.

Pertemuan antara perwakilan warga 45 RT, Gubernur  Sukarwo dan Asisten III Pemerintah Provinsi Jawa Timur  Edi Purwinarto menghasilkan surat rekomendasi yang ditandatangani Gubernur. Isi rekomendasi itu adalah percepatan penetapan warga 45 RT di dalam revisi ketiga Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 untuk dimasukkan dalam peta area terdampak.

Awalnya kawasan 45 RT ini tidak masuk dalam rancangan kebijakan mengenai penanganan 9 RT (Desa Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi) yang nantinya bakal menerima ganti rugi melalui APBN 2012.  Kawasan 45 RT ini di situ hanya dinyatakan sebagai kawasan di luar peta terdampak yang tidak mendapatkan ganti rugi tapi hanya bantuan sosial sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2009 (revisi kedua Perpres 14/2007).

Pertemuan Gubernur dan perwakilan menyepakati usulan agar kawasan 45 RT disamakan dengan kawasan 9 RT. Untuk itu, Tim Pengarah BPLS dan Pemprov Jatim mengambil langkah untuk merumuskan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini rencananya akan diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kimanto sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPLS.

Abdul Salam, salah seorang perwakilan warga yang bertemu gubernur, mengatakan surat rekomendasi besok akan langsung dibawa ke Kementrian PU. “Ini untuk mendapatkan payung hukum soal penanganan 45 RT agar dimasukkan ke dalam peta area terdampak,” ujarnya. (vik)

(c) Kanal Newsroom